Senin, 14 April 2008 00:52 WIB
Jakarta, Kompas - Kebijakan pemerintah untuk berhemat anggaran pendidikan semestinya tidak dilaksanakan lewat jalan pintas dengan sekadar memotong anggaran. Departemen Pendidikan Nasional tetap bisa berhemat dengan efisiensi anggaran.
Alokasi dana untuk membantu pendidikan rakyat miskin harus tetap menjadi prioritas. Dana untuk kegiatan sosialisasi bisa dialihkan untuk kegiatan prioritas.
Anggota Panitia Anggaran Komisi X DPR, Lukman Hakiem, dari Cianjur, Sabtu (12/4), mengaku terkejut, pemerintah terkesan sekadar main potong anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk beasiswa bagi siswa miskin dan juga buku pelajaran.
Dia mengatakan, pihak DPR sepakat ada penghematan, tetapi itu bukan dilakukan dengan mengurangi pembiayaan kegiatan prioritas untuk rakyat. Pendanaan untuk beasiswa, buku, pembangunan dan perbaikan sekolah, juga perlengkapan fasilitas laboratorium termasuk hal prioritas sehingga alokasi dananya semestinya tidak dipotong.
”Rakyat akan semakin berat. DPR sudah pasti tidak setuju jika pemerintah main hapus begitu saja,” ujarnya.
Pembicaraan Komisi X dengan Departemen Pendidikan Nasional tentang anggaran pendidikan yang seharusnya dilaksanakan pekan lalu diundur hingga pertengahan Mei karena terbentur Rapat Paripurna DPR dan masa reses. ”Jadi, bulan April-Mei ini (pemotongan dana BOS) jangan dulu dijalankan,” kata Lukman.
Seiring kebijakan penghematan, anggaran Depdiknas tahun 2008 dipotong dari Rp 49 triliun menjadi sekitar Rp 44 triliun. Anggaran yang dipotong antara lain beasiswa bagi siswa miskin dan BOS buku pelajaran. Besar anggaran beasiswa dari Rp 359 miliar tinggal Rp 287,15 miliar.
Anggota Komisi X DPR, Cheppy T Wardono, seusai Seminar Nasional Guru dan Karakter Anak Bangsa, Minggu di Purwokerto, Jawa Tengah, mengatakan, biaya perbaikan sekolah juga dipotong Rp 2 triliun—tinggal Rp 23 triliun. Tunjangan guru dari Rp 5 triliun tinggal Rp 4 triliun. Anggaran peralatan laboratorium sekolah dipotong sampai 80 persen.
”Padahal, kita tahu, uang Rp 2 triliun itu sangat berguna untuk memperbaiki ribuan sekolah. Dalam kondisi seperti ini, Presiden seharusnya berpihak kepada dunia pendidikan. Namun kenyataannya jauh dari itu,” katanya.
Di Semarang, menanggapi permintaan Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz agar pemotongan tidak
dilakukan ke dana BOS dan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, pemotongan hanya dilakukan pada BOS buku. ”Kami akan adakan program buku murah. Tahun 2007 kami beli 49 judul buku yang akan kami pasang di situs untuk diunduh sekolah-sekolah dan nantinya dicetak. Tahun 2008 kami akan beli 250 judul buku,” katanya.
Dana lain yang akan dipotong adalah dana pembangunan jaringan intranet pendidikan (jardiknas).
(DIK/EKI/MDN)
Alokasi dana untuk membantu pendidikan rakyat miskin harus tetap menjadi prioritas. Dana untuk kegiatan sosialisasi bisa dialihkan untuk kegiatan prioritas.
Anggota Panitia Anggaran Komisi X DPR, Lukman Hakiem, dari Cianjur, Sabtu (12/4), mengaku terkejut, pemerintah terkesan sekadar main potong anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk beasiswa bagi siswa miskin dan juga buku pelajaran.
Dia mengatakan, pihak DPR sepakat ada penghematan, tetapi itu bukan dilakukan dengan mengurangi pembiayaan kegiatan prioritas untuk rakyat. Pendanaan untuk beasiswa, buku, pembangunan dan perbaikan sekolah, juga perlengkapan fasilitas laboratorium termasuk hal prioritas sehingga alokasi dananya semestinya tidak dipotong.
”Rakyat akan semakin berat. DPR sudah pasti tidak setuju jika pemerintah main hapus begitu saja,” ujarnya.
Pembicaraan Komisi X dengan Departemen Pendidikan Nasional tentang anggaran pendidikan yang seharusnya dilaksanakan pekan lalu diundur hingga pertengahan Mei karena terbentur Rapat Paripurna DPR dan masa reses. ”Jadi, bulan April-Mei ini (pemotongan dana BOS) jangan dulu dijalankan,” kata Lukman.
Seiring kebijakan penghematan, anggaran Depdiknas tahun 2008 dipotong dari Rp 49 triliun menjadi sekitar Rp 44 triliun. Anggaran yang dipotong antara lain beasiswa bagi siswa miskin dan BOS buku pelajaran. Besar anggaran beasiswa dari Rp 359 miliar tinggal Rp 287,15 miliar.
Anggota Komisi X DPR, Cheppy T Wardono, seusai Seminar Nasional Guru dan Karakter Anak Bangsa, Minggu di Purwokerto, Jawa Tengah, mengatakan, biaya perbaikan sekolah juga dipotong Rp 2 triliun—tinggal Rp 23 triliun. Tunjangan guru dari Rp 5 triliun tinggal Rp 4 triliun. Anggaran peralatan laboratorium sekolah dipotong sampai 80 persen.
”Padahal, kita tahu, uang Rp 2 triliun itu sangat berguna untuk memperbaiki ribuan sekolah. Dalam kondisi seperti ini, Presiden seharusnya berpihak kepada dunia pendidikan. Namun kenyataannya jauh dari itu,” katanya.
Di Semarang, menanggapi permintaan Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz agar pemotongan tidak
dilakukan ke dana BOS dan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, pemotongan hanya dilakukan pada BOS buku. ”Kami akan adakan program buku murah. Tahun 2007 kami beli 49 judul buku yang akan kami pasang di situs untuk diunduh sekolah-sekolah dan nantinya dicetak. Tahun 2008 kami akan beli 250 judul buku,” katanya.
Dana lain yang akan dipotong adalah dana pembangunan jaringan intranet pendidikan (jardiknas).
(DIK/EKI/MDN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar