Teladan Abdul Rahman Baswedan
(1908-1986)
Oleh Lukman Hakiem
Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Saya mulai kenal dengan Pak Abdul Rahman (AR) Baswedan --yang pada September ini kita kenang 100 tahun kelahirannya-- saat menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta dan makin intens ketika saya menjadi Ketua Umum (1983-1984). Kebetulan kantor HMI Yogya di Jalan Dagen dengan rumah Pak Bas (begitu saya memanggil Pak AR Baswedan) di Taman Yuwono, dekat jaraknya.
Saya mencatat, paling sedikit, tiga teladan Pak Bas yang patut diteladani. Pertama, kecintaannya kepada Republik Indonesia. Di paruh kedua abad XX, Pak Bas mendirikan Partai Arab Indonesia (PAI). Menurutnya, sebelum kemerdekaan, tidak ada masyarakat atau bangsa Indonesia. Yang ada ialah masyarakat Hindia Belanda yang terdiri atas golongan Eropah, Timur Asing, dan Bumiputera. Ketika ditanya pekerjaannya oleh hakim pengadilan di zaman Belanda, Baswedan muda menjawab: “Ketua Partai Arab Indonesia.” Jawaban tegas itu disergah oleh hakim: “Apa itu Indonesia? Tidak ada Indonesia.” Padahal hakim tersebut seorang bumiputera, bukan warga keturunan.
Ketika mendirikan PAI, Baswedan dan kawan-kawan mengakui adanya Indonesia di dalam idea dan di dalam pengakuan adanya nasionalisme Indonesia. Dengan menegaskan Indonesia di dalam nama partainya, Baswedan dan kawan-kawan ingin menghapus kekeliruan yang berkembang atau dikembangkan sejak zaman Belanda, yaitu anggapan kaum nasionalis bahwa kaum Islam itu tidak nasionalis. Dengan menggandengkan kata Arab dan kata Indonesia pada nama partainya, Baswedan hendak menegaskan bahwa orang-orang Arab yang identik dengan Islam itu adalah Indonesia. Bagi Baswedan, warga keturunan Arab secara de facto telah menjadi Indonesia sejak PAI diterima dalam Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPPI).
Belakangan tokoh-tokoh PAI menyebar di berbagai partai. Pak Bas di Masjumi, Hamid Algadri di Partai Sosialis yang dipimpin Sutan Sjahrir. Ketika Baswedan bergabung ke Masjumi, masih saja ada orang bertanya mengapa Baswedan yang nasionalis bergabung ke partai Islam? Padahal menurut Baswedan, sejak semula dan sampai kapan pun dia adalah nasionalis. Hanya saja nasionalismenya berlandaskan ajaran Islam. Sarekat Islam yang di zaman penjajahan Belanda memelopori politik non co, adalah juga nasionalis.
Pak Bas sangat bangga dengan Indonesia. Oleh karena itu Pak Bas sangat marah jika dalam mengurus sesuatu diminta menunjukkan surat keterangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Bukan karena di awal kemerdekaan dia pernah menjadi Menteri Muda Penerangan dan berbulan-bulan berjuang di Mesir untuk memperoleh pengakuan atas kedaulatan RI dari negara-negara Timur Tengah, melainkan karena Pak Bas sudah merasa sangat Indonesia. Pak Bas marah jika lantaran hidung yang mancung atau mata yang sipit, seseorang dicurigai keindonesiaannya.
Suatu hari, Pak Bas menyampaikan kegundahannya karena di berbagai buku sejarah selalu ditulis Natipij (organisasi kepanduan Jong Islamieten Bond --JIB) adalah kepanjangan dari Nationale Islamietisch Padvindrej padahal menurutnya yang benar adalah Nationale Indonesia Padvindrej, Kepanduan Nasional Indonesia, bukan Kepanduan Nasional Islam. Bagi Pak Bas, kesalahan ini bukan soal sederhana, karena di dalam kesalahan itu lagi-lagi terkandung pandangan stereotype bahwa segala yang berbau Islam itu tidak nasionalis.
Dalam rangka ini, sangat bisa difahami kegelisahan Pak Bas ketika pernikahan salah seorang cucunya dengan seorang Jawa disebut sebagai bagian dari pembauran. Pak Bas memang bangga dengan pernikahan itu dan menyerahkan foto pernikahan cucunya itu kepada saya untuk dimuat di media tempat saya bekerja paruh waktu, akan tetapi dia menolak jika disebut pernikahan itu sebagai bagian dari pembauran.
Menurut Baswedan, ada kekacauan pikiran pada anggapan perkawinan adalah pembauran total. Dia menolak pikiran semacam itu, sebab Baswedan menganggap Indonesia dan nasionalisme adalah pemikiran politis yang kemudian berkembang menjadi kultural. Soal-soal politis dan kultural tidak ada hubungannya dengan soal fisik seperti perkawinan.
Kedua, kesukaannya (bukan sekadar kebiasaan) bersilaturrahmi dengan mengunjungi siapa saja: tua, muda, Muslim, non-Muslim, jurnalis, seniman, dan lain sebagainya. Setiap pagi, sambil jogging Pak Bas menyambangi kawan-kawannya. Hari ini menyambangi tokoh Muhammadiyah Djarnawi Hadikusumo atau Mohammad Djazman Al-Kindi di Kauman, besok mengunjungi Romo Mangun di lembah kali Code atau Romo Dick Hartoko di Kotabaru. Begitu dilakukannya setiap hari.
Kesempatan bersilaturrahmi itu digunakannya untuk membincangkan masalah-masalah aktual. Menjelang muktamar Muhammadiyah, Desember 1985, Pak Bas getol mengkampanyekan perempuan sebagai Ketua Umum Muhammadiyah. Dia kampanyekan gagasannya itu bukan hanya kepada kalangan Muhammadiyah dan kalangan pers, tetapi kepada siapa saja yang ditemuinya.
Di kesempatan lain, ketika kalangan aktivis HMI sedang hangat-hangatnya memperbincangkan buku Pergolakan Pemikiran Ahmad Wahib terbitan LP3ES Jakarta, Pak Bas datang ke kantor HMI Yogya, mengajak diskusi seraya mengenalkan seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai salah seorang guru spiritual Wahib.
Ketiga, perhatiannya yang sangat besar kepada aktivis muda. Saat saya memimpin HMI Yogya, isu asas tunggal Pancasila sedang panas-panasnya. Beberapa kali dalam wawancara dengan media massa, bahkan di hampir semua kesempatan, saya selalu menegaskan bahwa HMI tidak menolak dasar negara Pancasila. Bagaimana mungkin HMI menolak Pancasila, sedangkan di alinea terakhir Mukaddimah Anggaran Dasarnya, HMI menegaskan tekadnya untuk mewujudkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ditolak HMI, khususnya HMI Cabang Yogyakarta adalah gagasan politik menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang berpotensi menjadikan dasar negara itu sebagai alat pemukul penguasa kepada lawan-lawan politiknya dan menghilangkan kebhinekaan bangsa.
Dalam suatu pertemuan dengan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Jenderal TNI Widodo, di Kepatihan (kantor gubernur Yogya) sikap HMI itu saya tegaskan kembali seraya kepadanya saya tunjukkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HMI. Jenderal Widodo pun spontan berkomentar, “Kalau seperti ini, tidak ada yang perlu dicurigai dari HMI.” Entah karena ada yang mencurigai atau tidak, di masa itu kegiatan-kegiatan HMI tidak pernah lagi mendapat izin. Malah pernah izin kepolisian yang sudah turun, dengan alasan yang tidak jelas, dicabut kembali oleh polisi persis pada saat kegiatan akan dimulai. Akibatnya, kegiatan HMI terpaksa dilaksanakan secara bergerilya. Alhamdulillah, di masa sulit seperti itu masih ada saja hamba Allah yang bersedia memfasilitasi berbagai aktivitas perkaderan HMI. Alhamdulillah juga, di masa sulit itu, minat untuk masuk masuk HMI justru meningkat. Padahal untuk ikut kegiatan HMI, mereka harus membayar.
Pada masa-masa sulit itu pula hampir tiap hari Pak Bas menemui saya untuk memberi semangat. Entah karena panasnya situasi atau karena sebab lain, Pak Bas berulang kali mewanti-wanti agar saya tidak mengidentikkan perjuangan dengan masuk penjara. Dalam kaitan ini, Pak Bas merujuk kepada H. Agus Salim. "Contohlah H. Agus Salim," ujar Pak Bas berulang kali. "Tidak ada yang meragukan kegigihan perjuangannya, tapi baik di zaman penjajahan Belanda maupun di masa pendudukan Jepang, H. Salim tidak pernah masuk penjara."
Pak Bas sering mengundang saya ke rumahnya untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal, misalnya ketidaksetujuannya memberi shaf pertama di dalam shalat jama’ah kepada para pejabat tinggi. Bagi Pak Bas, itu adalah feodalisme dalam shalat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hampir setiap pertemuan selalu diakhiri dengan makan nasi kebuli yang lezat.
Sesudah tidak menjadi Ketum HMI Yogya lagi, intensitas pertemuan saya dengan Pak Bas agak menurun. Maklum jarak antara rumah saya dengan rumah Pak Bas relatif jauh. Suatu hari ada mobil berhenti di depan rumah kos saya, sesuatu yang jarang terjadi dan karena itu saya bergegas menyongsong tamu yang datang. Ternyata sopir Pak Bas yang datang untuk menyampaikan sepucuk surat. Saya masih ingat isi surat itu sebagai berikut: "Sdr. Lukman, kalau Saudara masih mau bersilaturrahmi dengan saya, harap Saudara datang ke rumah sekarang. Saya siapkan mobil dan sopir untuk jemput Saudara. Ibu sdh siapkan nasi kebuli." Itulah cara Pak Bas memelihara silaturrahmi.
Sejak pertengahan 1985 saya hijrah ke Jakarta, bekerja di majalah Kiblat. Komunikasi dengan Pak Bas tetap terjalin walau hanya lewat telepon. Suatu hari pada pertengahan Februari 1986, karena padatnya pekerjaan, saya minta staf untuk menahan semua telepon yang masuk untuk saya, sampai tiba-tiba staf saya masuk ke ruang kerja mengabarkan sudah beberapa kali ada telepon dari Pak AR. Baswedan. Segera saya minta staf untuk mengontak balik nomor Pak Bas. Ketika tersambung, Pak Bas memberitahu bahwa dia sedang di rumah putranya, dr. Zamhari Baswedan di Kalimalang, Jakarta Timur. Dia minta saya datang untuk menemaninya makan siang. Ketika dengan berbagai dalih, saya tidak bisa menolak permintaan tersebut, ditemani Sdr. Nashir Maqsudi, saya pun berangkat ke Kalimalang.
Sambil makan, Pak Bas bercerita, memoar yang ditulisnya sudah selesai. "Nanti saya akan beri saudara satu copy untuk saudara baca dan koreksi." Sejak di Yogya, saya memang selalu mendorong Pak Bas untuk menyelesaikan memoarnya. Pak Bas juga bercerita, menyambut muktamar Al-Irsyad Al-Islamiyah di Tegal, dia sudah menyiapkan artikel yang ditulis oleh pembantunya sesuai dengan yang dia diktekan. Selesai makan, dia menyerahkan artikel berjudul: “Muhammadiyah dan Al-Irsyad: Persamaan dan Perbedaannya” tersebut untuk dimuat di majalah Kiblat.
Pada artikel itu, Pak Bas mengeritik Al-Irsyad yang masih terus mempertahankan stempel Al-Irsyad untuk berbagai aktivitas sosial yang dikelolanya, padahal organisasi “rival” Al-Irsyad yakni Al-Rabithah Al-Alawiyah telah menanggalkan stempel Al-Rabithah. Di Solo, misalnya, sekolah-sekolah Al-Rabithah sejak SD sampai SLTA telah berganti nama menjadi Diponegoro. Pak Bas berharap, pergantian nama itu menunjukkan fanatisme di kalangan ba’alwi sudah mereda.
Saya kira, itulah tulisan terakhir Pak Bas yang dimuat media massa. Beberapa hari sesudah makan siang bersama itu, saya mendengar kabar Pak Bas dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.
Ketika saya menjenguknya, dia sedang dalam perawatan intensif di ruang ICU sehingga kami tidak bisa berkomunikasi verbal. Pada 15 Maret 1986, Pak Bas wafat. Saya bersyukur telah memenuhi permintaannya --yang rupanya menjadi permintaan terakhir untuk saya-- menemani makan siang dan memuat tulisannya di majalah Kiblat. Saya juga bersyukur, lebih 20 tahun kemudian saya mendengar kabar dari salah seorang cucunya, Dr. Anies R. Baswedan, bahwa memoar Pak Bas sudah siap diterbitkan. Saya yakin, dari memoar Pak Bas, banyak sekali yang dapat dipetik oleh bangsa ini.
(1908-1986)
Oleh Lukman Hakiem
Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Saya mulai kenal dengan Pak Abdul Rahman (AR) Baswedan --yang pada September ini kita kenang 100 tahun kelahirannya-- saat menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta dan makin intens ketika saya menjadi Ketua Umum (1983-1984). Kebetulan kantor HMI Yogya di Jalan Dagen dengan rumah Pak Bas (begitu saya memanggil Pak AR Baswedan) di Taman Yuwono, dekat jaraknya.
Saya mencatat, paling sedikit, tiga teladan Pak Bas yang patut diteladani. Pertama, kecintaannya kepada Republik Indonesia. Di paruh kedua abad XX, Pak Bas mendirikan Partai Arab Indonesia (PAI). Menurutnya, sebelum kemerdekaan, tidak ada masyarakat atau bangsa Indonesia. Yang ada ialah masyarakat Hindia Belanda yang terdiri atas golongan Eropah, Timur Asing, dan Bumiputera. Ketika ditanya pekerjaannya oleh hakim pengadilan di zaman Belanda, Baswedan muda menjawab: “Ketua Partai Arab Indonesia.” Jawaban tegas itu disergah oleh hakim: “Apa itu Indonesia? Tidak ada Indonesia.” Padahal hakim tersebut seorang bumiputera, bukan warga keturunan.
Ketika mendirikan PAI, Baswedan dan kawan-kawan mengakui adanya Indonesia di dalam idea dan di dalam pengakuan adanya nasionalisme Indonesia. Dengan menegaskan Indonesia di dalam nama partainya, Baswedan dan kawan-kawan ingin menghapus kekeliruan yang berkembang atau dikembangkan sejak zaman Belanda, yaitu anggapan kaum nasionalis bahwa kaum Islam itu tidak nasionalis. Dengan menggandengkan kata Arab dan kata Indonesia pada nama partainya, Baswedan hendak menegaskan bahwa orang-orang Arab yang identik dengan Islam itu adalah Indonesia. Bagi Baswedan, warga keturunan Arab secara de facto telah menjadi Indonesia sejak PAI diterima dalam Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPPI).
Belakangan tokoh-tokoh PAI menyebar di berbagai partai. Pak Bas di Masjumi, Hamid Algadri di Partai Sosialis yang dipimpin Sutan Sjahrir. Ketika Baswedan bergabung ke Masjumi, masih saja ada orang bertanya mengapa Baswedan yang nasionalis bergabung ke partai Islam? Padahal menurut Baswedan, sejak semula dan sampai kapan pun dia adalah nasionalis. Hanya saja nasionalismenya berlandaskan ajaran Islam. Sarekat Islam yang di zaman penjajahan Belanda memelopori politik non co, adalah juga nasionalis.
Pak Bas sangat bangga dengan Indonesia. Oleh karena itu Pak Bas sangat marah jika dalam mengurus sesuatu diminta menunjukkan surat keterangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Bukan karena di awal kemerdekaan dia pernah menjadi Menteri Muda Penerangan dan berbulan-bulan berjuang di Mesir untuk memperoleh pengakuan atas kedaulatan RI dari negara-negara Timur Tengah, melainkan karena Pak Bas sudah merasa sangat Indonesia. Pak Bas marah jika lantaran hidung yang mancung atau mata yang sipit, seseorang dicurigai keindonesiaannya.
Suatu hari, Pak Bas menyampaikan kegundahannya karena di berbagai buku sejarah selalu ditulis Natipij (organisasi kepanduan Jong Islamieten Bond --JIB) adalah kepanjangan dari Nationale Islamietisch Padvindrej padahal menurutnya yang benar adalah Nationale Indonesia Padvindrej, Kepanduan Nasional Indonesia, bukan Kepanduan Nasional Islam. Bagi Pak Bas, kesalahan ini bukan soal sederhana, karena di dalam kesalahan itu lagi-lagi terkandung pandangan stereotype bahwa segala yang berbau Islam itu tidak nasionalis.
Dalam rangka ini, sangat bisa difahami kegelisahan Pak Bas ketika pernikahan salah seorang cucunya dengan seorang Jawa disebut sebagai bagian dari pembauran. Pak Bas memang bangga dengan pernikahan itu dan menyerahkan foto pernikahan cucunya itu kepada saya untuk dimuat di media tempat saya bekerja paruh waktu, akan tetapi dia menolak jika disebut pernikahan itu sebagai bagian dari pembauran.
Menurut Baswedan, ada kekacauan pikiran pada anggapan perkawinan adalah pembauran total. Dia menolak pikiran semacam itu, sebab Baswedan menganggap Indonesia dan nasionalisme adalah pemikiran politis yang kemudian berkembang menjadi kultural. Soal-soal politis dan kultural tidak ada hubungannya dengan soal fisik seperti perkawinan.
Kedua, kesukaannya (bukan sekadar kebiasaan) bersilaturrahmi dengan mengunjungi siapa saja: tua, muda, Muslim, non-Muslim, jurnalis, seniman, dan lain sebagainya. Setiap pagi, sambil jogging Pak Bas menyambangi kawan-kawannya. Hari ini menyambangi tokoh Muhammadiyah Djarnawi Hadikusumo atau Mohammad Djazman Al-Kindi di Kauman, besok mengunjungi Romo Mangun di lembah kali Code atau Romo Dick Hartoko di Kotabaru. Begitu dilakukannya setiap hari.
Kesempatan bersilaturrahmi itu digunakannya untuk membincangkan masalah-masalah aktual. Menjelang muktamar Muhammadiyah, Desember 1985, Pak Bas getol mengkampanyekan perempuan sebagai Ketua Umum Muhammadiyah. Dia kampanyekan gagasannya itu bukan hanya kepada kalangan Muhammadiyah dan kalangan pers, tetapi kepada siapa saja yang ditemuinya.
Di kesempatan lain, ketika kalangan aktivis HMI sedang hangat-hangatnya memperbincangkan buku Pergolakan Pemikiran Ahmad Wahib terbitan LP3ES Jakarta, Pak Bas datang ke kantor HMI Yogya, mengajak diskusi seraya mengenalkan seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai salah seorang guru spiritual Wahib.
Ketiga, perhatiannya yang sangat besar kepada aktivis muda. Saat saya memimpin HMI Yogya, isu asas tunggal Pancasila sedang panas-panasnya. Beberapa kali dalam wawancara dengan media massa, bahkan di hampir semua kesempatan, saya selalu menegaskan bahwa HMI tidak menolak dasar negara Pancasila. Bagaimana mungkin HMI menolak Pancasila, sedangkan di alinea terakhir Mukaddimah Anggaran Dasarnya, HMI menegaskan tekadnya untuk mewujudkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ditolak HMI, khususnya HMI Cabang Yogyakarta adalah gagasan politik menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang berpotensi menjadikan dasar negara itu sebagai alat pemukul penguasa kepada lawan-lawan politiknya dan menghilangkan kebhinekaan bangsa.
Dalam suatu pertemuan dengan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Jenderal TNI Widodo, di Kepatihan (kantor gubernur Yogya) sikap HMI itu saya tegaskan kembali seraya kepadanya saya tunjukkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HMI. Jenderal Widodo pun spontan berkomentar, “Kalau seperti ini, tidak ada yang perlu dicurigai dari HMI.” Entah karena ada yang mencurigai atau tidak, di masa itu kegiatan-kegiatan HMI tidak pernah lagi mendapat izin. Malah pernah izin kepolisian yang sudah turun, dengan alasan yang tidak jelas, dicabut kembali oleh polisi persis pada saat kegiatan akan dimulai. Akibatnya, kegiatan HMI terpaksa dilaksanakan secara bergerilya. Alhamdulillah, di masa sulit seperti itu masih ada saja hamba Allah yang bersedia memfasilitasi berbagai aktivitas perkaderan HMI. Alhamdulillah juga, di masa sulit itu, minat untuk masuk masuk HMI justru meningkat. Padahal untuk ikut kegiatan HMI, mereka harus membayar.
Pada masa-masa sulit itu pula hampir tiap hari Pak Bas menemui saya untuk memberi semangat. Entah karena panasnya situasi atau karena sebab lain, Pak Bas berulang kali mewanti-wanti agar saya tidak mengidentikkan perjuangan dengan masuk penjara. Dalam kaitan ini, Pak Bas merujuk kepada H. Agus Salim. "Contohlah H. Agus Salim," ujar Pak Bas berulang kali. "Tidak ada yang meragukan kegigihan perjuangannya, tapi baik di zaman penjajahan Belanda maupun di masa pendudukan Jepang, H. Salim tidak pernah masuk penjara."
Pak Bas sering mengundang saya ke rumahnya untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal, misalnya ketidaksetujuannya memberi shaf pertama di dalam shalat jama’ah kepada para pejabat tinggi. Bagi Pak Bas, itu adalah feodalisme dalam shalat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hampir setiap pertemuan selalu diakhiri dengan makan nasi kebuli yang lezat.
Sesudah tidak menjadi Ketum HMI Yogya lagi, intensitas pertemuan saya dengan Pak Bas agak menurun. Maklum jarak antara rumah saya dengan rumah Pak Bas relatif jauh. Suatu hari ada mobil berhenti di depan rumah kos saya, sesuatu yang jarang terjadi dan karena itu saya bergegas menyongsong tamu yang datang. Ternyata sopir Pak Bas yang datang untuk menyampaikan sepucuk surat. Saya masih ingat isi surat itu sebagai berikut: "Sdr. Lukman, kalau Saudara masih mau bersilaturrahmi dengan saya, harap Saudara datang ke rumah sekarang. Saya siapkan mobil dan sopir untuk jemput Saudara. Ibu sdh siapkan nasi kebuli." Itulah cara Pak Bas memelihara silaturrahmi.
Sejak pertengahan 1985 saya hijrah ke Jakarta, bekerja di majalah Kiblat. Komunikasi dengan Pak Bas tetap terjalin walau hanya lewat telepon. Suatu hari pada pertengahan Februari 1986, karena padatnya pekerjaan, saya minta staf untuk menahan semua telepon yang masuk untuk saya, sampai tiba-tiba staf saya masuk ke ruang kerja mengabarkan sudah beberapa kali ada telepon dari Pak AR. Baswedan. Segera saya minta staf untuk mengontak balik nomor Pak Bas. Ketika tersambung, Pak Bas memberitahu bahwa dia sedang di rumah putranya, dr. Zamhari Baswedan di Kalimalang, Jakarta Timur. Dia minta saya datang untuk menemaninya makan siang. Ketika dengan berbagai dalih, saya tidak bisa menolak permintaan tersebut, ditemani Sdr. Nashir Maqsudi, saya pun berangkat ke Kalimalang.
Sambil makan, Pak Bas bercerita, memoar yang ditulisnya sudah selesai. "Nanti saya akan beri saudara satu copy untuk saudara baca dan koreksi." Sejak di Yogya, saya memang selalu mendorong Pak Bas untuk menyelesaikan memoarnya. Pak Bas juga bercerita, menyambut muktamar Al-Irsyad Al-Islamiyah di Tegal, dia sudah menyiapkan artikel yang ditulis oleh pembantunya sesuai dengan yang dia diktekan. Selesai makan, dia menyerahkan artikel berjudul: “Muhammadiyah dan Al-Irsyad: Persamaan dan Perbedaannya” tersebut untuk dimuat di majalah Kiblat.
Pada artikel itu, Pak Bas mengeritik Al-Irsyad yang masih terus mempertahankan stempel Al-Irsyad untuk berbagai aktivitas sosial yang dikelolanya, padahal organisasi “rival” Al-Irsyad yakni Al-Rabithah Al-Alawiyah telah menanggalkan stempel Al-Rabithah. Di Solo, misalnya, sekolah-sekolah Al-Rabithah sejak SD sampai SLTA telah berganti nama menjadi Diponegoro. Pak Bas berharap, pergantian nama itu menunjukkan fanatisme di kalangan ba’alwi sudah mereda.
Saya kira, itulah tulisan terakhir Pak Bas yang dimuat media massa. Beberapa hari sesudah makan siang bersama itu, saya mendengar kabar Pak Bas dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.
Ketika saya menjenguknya, dia sedang dalam perawatan intensif di ruang ICU sehingga kami tidak bisa berkomunikasi verbal. Pada 15 Maret 1986, Pak Bas wafat. Saya bersyukur telah memenuhi permintaannya --yang rupanya menjadi permintaan terakhir untuk saya-- menemani makan siang dan memuat tulisannya di majalah Kiblat. Saya juga bersyukur, lebih 20 tahun kemudian saya mendengar kabar dari salah seorang cucunya, Dr. Anies R. Baswedan, bahwa memoar Pak Bas sudah siap diterbitkan. Saya yakin, dari memoar Pak Bas, banyak sekali yang dapat dipetik oleh bangsa ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar