Jakarta, Pelita
Tragedi berdarah warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara yang mempertahankan Makam Habib Hasan Al Hadddat (Mbak Priok) dengan Satpol PP, ditengarai akibat makelar kasus. Karena itu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo adalah orang paling bertanggungjawab atas kasus itu.
Demikian ditegaskan Ketua Umum LSM People Aspiration Center (Peace) Amhad Shahab dan Ketua Ormas Islam Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Lukman Hakiem secara terpisah, di Jakarta, Rabu (14/4), menanggapi bentrokan warga Koja dan Satpol PP yang menelan korban tiga orang meninggal dan 100 orang luka parah.
LSM Peace menilai Gubernur DKI Jakarta tidak tanggap dan tidak paham bahwa lokasi pemakaman Mbah Priok itu merupakan Situs Cagar Budaya yang dilindungi undang-undang; tidak boleh digusur. Tetapi mengapa Gubernur DKI Jakarta membiarkan PT Pelindo mengakui itu sebagai haknya.
Akibat pembiaran itu, terjadilah bentrokan. Shahab juga menyesalkan aparat kepolisian yang terkesan membiarkan bentokan itu.
Shahab yang juga kader Partai Demokrat itu menegaskan, siapapun tidak boleh mengganggu, mengubah dan apalagi memusnahkan cagar budaya. Areal Makam Mbah Priok dan Masjid Alfudhola itu sudah menjadi cagar budaya, karena sudah ada sejak abat ke-17.
Dia mengaku sejak awal sudah mengkhawatirkan kerusuhan akan terjadi, karena itu pada pukul 07.30 dia menghubungi Menko Polhukam Djoko Suyanto melalui pesan singkat (SMS) untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.
Melalui SMS itu Ahmad Shahab mengatakan Pak Djoko mohon dengan sangat dihentikan penyerangan Satpol PP terhadap makan Habib Hasan Al Hadad di Koja Jakarta Utara yang memaksa masuk dan membongkar makam tersebut. Ini sangat tidak menguntungkan pada pemerintahan Presiden SBY yang sangat dekat dengan para Habaib (habib-habib).
Pesan serupa juga dia sampaikan kepada Mensesneg Sudi Silalahi. SMS ke dua dia kirim pada pukul 11.30 WIB kepada Menko Polkam. Isinya sebagai berikut Pak Djoko Suyanto, mohon perhatian khusus, sudah ada yang mati dan banyak korban, kenapa seakan pemerintah tidak berbuat sesuatu, apakah masih menunggu lebih banyak lagi yang tewas.
Tak lama kemudian, lanjut Shahab, Menko Polhukam menjawab SMS-nya itu, sudah saya minta staf saya mencari info dan solusi, jawab Djoko Suyanto.
Makelar kasus
Sementara Ketua Parmusi Lukman Hakie mencurigai tragedi itu akibat permainan makelar kasus yang wajib diselidiki. Lukman juga berharap keputusan pengadilan dibatalkan karena dinilai ada kejanggalan.
Menurut dia, Makam Mbah Priok sudah ada sejak abab ke-18, tetapi PN Jakarta memenangkan kepemilikan lahan Mbah Priok kepada PT Pelindo II yang barus ada tahun 2000-an. Ini tidak masuk akal. Keputusan pengadilan harus dibatalkan, tegas dia.
Lebih lanjut, Lukman mendesak pimpinan Satpol PP, PT Pelindo II, dan para pejabat DKI untuk bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung Priok jilid II.
Dikatakannya, sebelum terjadi bentrokkan, tentunya aparat sudah mengetahui bahwa masyarakat setempat sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk mempertahankan makam
Mbah Priok, dan sekaligus menyambut kedatangan Satpol PP.
Seharusnya, kata Lukman, aparat Satpol PP, Pelindo dan pejabat DKI melakukan penundaan dan sebaliknya menempuh jalur musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut secara damai.
Kemana akal sehat Satpol PP, Pelindo, dan para pejabat DKI. Sekali lagi mereka harus bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung priok jilid II ini, ujarnya.(kh/ay)
Tragedi berdarah warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara yang mempertahankan Makam Habib Hasan Al Hadddat (Mbak Priok) dengan Satpol PP, ditengarai akibat makelar kasus. Karena itu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo adalah orang paling bertanggungjawab atas kasus itu.
Demikian ditegaskan Ketua Umum LSM People Aspiration Center (Peace) Amhad Shahab dan Ketua Ormas Islam Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Lukman Hakiem secara terpisah, di Jakarta, Rabu (14/4), menanggapi bentrokan warga Koja dan Satpol PP yang menelan korban tiga orang meninggal dan 100 orang luka parah.
LSM Peace menilai Gubernur DKI Jakarta tidak tanggap dan tidak paham bahwa lokasi pemakaman Mbah Priok itu merupakan Situs Cagar Budaya yang dilindungi undang-undang; tidak boleh digusur. Tetapi mengapa Gubernur DKI Jakarta membiarkan PT Pelindo mengakui itu sebagai haknya.
Akibat pembiaran itu, terjadilah bentrokan. Shahab juga menyesalkan aparat kepolisian yang terkesan membiarkan bentokan itu.
Shahab yang juga kader Partai Demokrat itu menegaskan, siapapun tidak boleh mengganggu, mengubah dan apalagi memusnahkan cagar budaya. Areal Makam Mbah Priok dan Masjid Alfudhola itu sudah menjadi cagar budaya, karena sudah ada sejak abat ke-17.
Dia mengaku sejak awal sudah mengkhawatirkan kerusuhan akan terjadi, karena itu pada pukul 07.30 dia menghubungi Menko Polhukam Djoko Suyanto melalui pesan singkat (SMS) untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.
Melalui SMS itu Ahmad Shahab mengatakan Pak Djoko mohon dengan sangat dihentikan penyerangan Satpol PP terhadap makan Habib Hasan Al Hadad di Koja Jakarta Utara yang memaksa masuk dan membongkar makam tersebut. Ini sangat tidak menguntungkan pada pemerintahan Presiden SBY yang sangat dekat dengan para Habaib (habib-habib).
Pesan serupa juga dia sampaikan kepada Mensesneg Sudi Silalahi. SMS ke dua dia kirim pada pukul 11.30 WIB kepada Menko Polkam. Isinya sebagai berikut Pak Djoko Suyanto, mohon perhatian khusus, sudah ada yang mati dan banyak korban, kenapa seakan pemerintah tidak berbuat sesuatu, apakah masih menunggu lebih banyak lagi yang tewas.
Tak lama kemudian, lanjut Shahab, Menko Polhukam menjawab SMS-nya itu, sudah saya minta staf saya mencari info dan solusi, jawab Djoko Suyanto.
Makelar kasus
Sementara Ketua Parmusi Lukman Hakie mencurigai tragedi itu akibat permainan makelar kasus yang wajib diselidiki. Lukman juga berharap keputusan pengadilan dibatalkan karena dinilai ada kejanggalan.
Menurut dia, Makam Mbah Priok sudah ada sejak abab ke-18, tetapi PN Jakarta memenangkan kepemilikan lahan Mbah Priok kepada PT Pelindo II yang barus ada tahun 2000-an. Ini tidak masuk akal. Keputusan pengadilan harus dibatalkan, tegas dia.
Lebih lanjut, Lukman mendesak pimpinan Satpol PP, PT Pelindo II, dan para pejabat DKI untuk bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung Priok jilid II.
Dikatakannya, sebelum terjadi bentrokkan, tentunya aparat sudah mengetahui bahwa masyarakat setempat sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk mempertahankan makam
Mbah Priok, dan sekaligus menyambut kedatangan Satpol PP.
Seharusnya, kata Lukman, aparat Satpol PP, Pelindo dan pejabat DKI melakukan penundaan dan sebaliknya menempuh jalur musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut secara damai.
Kemana akal sehat Satpol PP, Pelindo, dan para pejabat DKI. Sekali lagi mereka harus bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung priok jilid II ini, ujarnya.(kh/ay)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar