Spanduk Sosialisasi Pilpres, Tim JK-Wiranto : KPU Tidak Fair, Spanduk Harus Ditarik

Jumat, 26/06/2009 12:10 WIB

Muhammad Nur Hayid - detikPemilu

Jakarta - Spanduk sosialisasi pilpres yang seolah mengarahkan pemilih mencontreng calon nomor urut 2 mengundang protes keras dari tim kampanye calon lain. Tim JK-Wiranto menilai spanduk itu pembodohan kepada rakyat. Spanduk itu pun harus ditarik dari peredaran karena menyesatkan.

"KPU tidak fair itu. Spanduk itu harus ditarik dari peredaran karena menyesatkan. Rakyat sekarang tidak bodoh. Tidak usahlah sosialisasi yang contrang contreng. rakyat sudah paham. Siosaialisasi yang lain aja," kata Juru Bicara Tim Kampanye nasional JK-Wiranto Lukman Hakiem kepada detikcom, Jumat (26/6/2009).

Menurut politisi PPP yang membelot mendukung JK ini, KPU harusnya bisa bersikap netral dalam pilpres kali ini. Hal ini sebagai bentuk nyata KPU telah berubah dari tudingan negatif berbagai pihak dalam Pileg 9 April lalu."KPU harus mengklarifikasi apa maksudnya. Itu (spanduk yang mengarahkan) itu jelas melanggar dan membuktikan KPU tidak netral. Masa membuat sosialisasi yang baik saja nggak bisa," papar Lukman.

Lukman akan mengkaji soal spanduk itu dalam tim kampanye internal. Setelah itu Tim JK-Wiranto akan segera menyampaikan protes tertulis dan meminta KPU kembali netral dan berjanji bersikap independen."Kita akan kaji dan setelah itu kita akan datang ke KPU. Apa maksudnya? KPU jangan bikin perkara lah. Kita akan minta KPU buat pernyataan independen dan netral dan mencabut sosialasisai yang tendensius," pungkasnya.Seperti diberitakan, spanduk sosialisasi pilpres di Lampung cenderung mengarahkan pemilih mencontreng calon nomor 2. Dari 3 kolom yang berisi peragaan pencontrengan, semua dicontrengkan di pasangan nomor 2. Spanduk itu diproduksi oleh KPU pusat dan didistribusikan ke daerah-daerah.

Siapa Mempolitisasi Agama?

Dalam debat cawapres Boediono komplain soal penempatan agama dalam politik. Lalu muncul tuduhan, JK telah mempolitisisasi agama.

Pernyataan dan tuduhan ini justru membuka ambiguitas SBY-Boed. Disatu sisi tidak suka penempatan agama dalam politik, di sisi lain dalam berkampanye SBY-Boed justru mendatangkan ulama dan kiai. Malah di Tim Sukses SBY-Boed ada Majelis Dzikir SBY. Dalam iklannyapun mereka juga menggambarkan kehidupan yang religius. Apakah ini bukan mempolitisasi agama?

Kalau ada penampilan dan keadaan di SBY-Boed yang tidak disukai orang yang taat beragama, jangan menuding agama telah dipolitisasi oleh lawan. Jangan pula salahkan orang menilai. Di era keterbukaan sekarang, apa yang tidak bisa diketahui orang? Semua akan terkuak, walau ditopengi sehebat apapun.

Kalau istri Capres/Cawapres berjilbab, jangan ditafsirkan dengan peragaan kampanye agar umat bersimpati. Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Ibu Uga Wiranto dalam kesehariannya sudah lama berjilbab, sesuai dengan perintah agama. Biarlah masyarakat kita yang cerdas ini menilai.

Agar sama dengan yang lain, haruskah Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Ibu Uga Wiranto membuka jilbabnya? Ini amat naif dan sama dengan memberangus keyakinan warga negara.

Agama dan politik dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Politik harus membuka diri terhadap intervensi wahyu. Inilah politik yang dibimbing oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama dalam Pancasila.

Kalla Berhak Beberkan Hasil Kerjanya

Selasa 16. of Juni 2009 13:52

Sinar Harapan

Jakarta – Calon presiden (capres) Jusuf Kalla berhak membeberkan hasilnya selama menjadi Wakil Presiden (Wapres) Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, para pembantu presiden, seperti menteri-menteri pun berhak menjelaskan posisi masing-masing atas suatu kebijakan yang diambil pemerintah.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (Jubir Timkamnas) Jusuf Kalla-Wiranto, Lukman Hakiem di Jakarta, Selasa (16/6) pagi, berpendapat hal tersebut merupakan konsekuensi dari pihak yang bertarung sama-sama incumbent. “Jangan ada yang mau menghalang-halangi. Jusuf Kalla berhak untuk mengklaim apa saja yang merupakan kerjanya,” tegas Lukman Hakiem.

Di masa lalu Mr Muhammad Roem melakukan perundingan dengan pemerintah Belanda dan Presiden Soekarno tidak mengklaim hal tersebut sebagai buah kerjanya. Sebaliknya, Soekarno menghormati Mohammad Roem dengan memberi nama hasil perundingan tersebut sebagai Perundingan Roem-Royen.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Henry Kissinger berhasil mendamaikan Arab dengan Israel dan Presiden AS Gerald Ford tidak pernah mau mengklaim hal itu sebagai hasil kerjanya. Henry Kissinger kemudian mendapat nobel perdamian di kemudian hari tanpa protes apa pun dari Gerald Ford.

Lukman Hakiem menjelaskan di era keterbukaan seperti sekarang seseorang perlu mengungkapkan perannya di pemerintahan agar rakyat tahu mana yang kerja, dan mana yang hanya jaga badan. “Tahun 1950-an ketika ekonomi kita bagus, rakyat memuji Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai arsitek kemakmuran waktu itu. Soekarno-Hatta tak melarang orang memuji Soemitro, tidak pula menuduh Soemitro melanggar etika pemerintahan. Kok, sekarang malah ada yang menilai Jusuf Kalla melanggar etika.

Janganlah kita klaim kerja orang kalau kita sendiri tidak bekerja,” ujarnya.Ia mencontohkan, saat memberi penjelasan menyangkut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan langsung tunai (BLT), peran Jusuf Kalla sangat besar. Malah, tak pernah fraksi-fraksi pendukung pemerintah mendapat penjelasan langsung dari presiden. “Bahwa semua setahu presiden, ya harus begitu. Tapi siapa yang bekerja dan memberi gagasan, kan jauh lebih penting,” kata Lukman. (inno jemabut)

Saling Klaim Damai Aceh, Tim JK Minta Kubu SBY Balajar dari Sejarah Roem-Royen

Senin, 15/06/2009 11:58 WIB
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu

Jakarta - Sejarah mencatat M Roem yang bukan presiden, bukan wakil presiden ataupun bukan perdana menteri, namanya harum diabadikan dalam perjanjian Roem-Royen. Soekarno dan Mohammad Hatta tidak pernah menuding M Roem melanggar etika.Dalam kasus polemik saling klaim dalam keberhasilan perdamaian Aceh, kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diimbau belajar pada sejarah tersebut. Imbauan disampaikan Jubir Timkamnas JK-Wiranto Lukman Hakiem saat berbincang dengan detikcom, Senin (15/6/2009)"Debat siapa yang berjasa dalam mewujudkan perdamaian di Aceh jangan hanya dilihat dari posisi presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Juga jangan mengambil contoh AS sepotong-sepotong," kata Menurut politisi PPP yang menjadi tim sukses JK-Wiranto ini, soal perdamaian Aceh harus dilihat dari beberapa hal. Pertama, yang berkompetisi sekarang presiden incumbent dengan wapres incumbent. Keduanya mempunyai keberhasilan yang bermanfaat bagi pemerintah, negara dan rakyat. Di AS, hal ini tak mungkin terjadi."Di era keterbukaan seperti sekarang ini, amat sah seseorang mengungkapkan peran lebihnya di pemerintahan agar rakyat tahu mana yang kerja, mana yang hanya jaga badan. Kedua, sejarah mencatat M Roem yang bukan presiden, bukan wakil presiden ataupun bukan perdana menteri, namanya harum diabadikan dalam perjanjian Roem-Royen. Soekarno dan Hatta tidak pernah menuding M Roem melanggar etika," paparnya.Lukman menceritakan, pada tahun 1950-an ketika ekonomi Indonesia dalam kondisi sangat bagus, rakyat memuji Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai arsitek kemakmuran waktu itu. Namun hal itu tidak membuat pasangan Soekarno-Hatta marah dan melarang orang memuji Soemitro dengan mengatakan Soemitro melanggar etika pemerintahan. "Ini fakta sejarah yang harus diteladani. Mustahil dan tidak masuk akal, JK akan berkampanye dengan menyatakan 'dalam pemerintahan sekarang, semua itu karena kehebatan SBY'. Proporsional lah dalam melihat masalah, dan jangan sekali-kali melupakan sejarah," pungkasnya.

Propaganda Pilpres Satu Putaran Meneror Rakyat

Propaganda Pemilu Satu Putaran adalah strategi pemaksaan kehendak dengan meracuni dan menggiring calon pemilih. Kalau dibaca iklan sebuah lembaga survei di media massa, jelas propaganda pilpres satu putaran bukan gerakan umum, bukan gerakan netral demi kepentingan bangsa, tetapi gerakan khusus untuk meneror rakyat. "Kalau tidak, krisis takkan teratasi," bunyi iklan tersebut.

Pilpres satu putaran memang bisa menghemat anggaran. jika mau lebih menghemat dana dan energi, tidak usah bikin pilpres saja karena demokrasi pada dasarnya memang mahal. Sangat tidak logis bicara ekonomis dan efisiensi diranah demokrasi.

JK-Wiranto dan Mega-Prabowo sudah pasti juga ingin menang dalam satu putaran, tetapi caranya dengan bekerja keras menggunakan rasio, berjuang meyakinkan rakyat akan program-program mereka. Tidak dengan cara meneror rakyat dengan issue krisis yang tidak akan selesai.

Propaganda pilpres satu putaran patut diduga diarahkan untuk kemenangan SBY-Boediono. Target satu putaran itu akan dijadikan alat justifikasi oleh tangan-tangan tersembunyi. Hasil pemilu 8 Juli nanti dengan berbagai cara akan disesuaikan dengan target itu. Cara seperti ini mengingatkan kita pada cara-cara Orde Baru memenangkan Golkar, yakni hasil pemilu disesuaikan dengan target yang telah diumumkan.

Pilpres satu putaran sukar direalisasikan kalau disandarkan pada perolehan suara Partai Demokrat (PD) sekitar 20% dalam Pileg 2009. Perolehan suara PD sudah termasuk dukungan untuk SBY karena kampanye PD dan SBY pada pileg lalu sudah semi kampanye Pilpres baginya. Jadi, 20% itu sudah dukungan maksimal. Untuk mencari 30% lagi pada 8 Juli, bukan perkara mudah, kecuali 2 pasangan kandidat yang lain tidak bekerja alias tidur saja.

Adalah tidak mudah bagi SBY merangkul semua pemilih partai yang berkoalisi dengan dia, apalagi PAN dan PKS yang punya pemilih kalangan menengah ke atas yang tidak mudah terkecoh oleh kamuflase politik. Jangan-jangan SBY hanya dapat kendaraan dan sopirnya, tetapi penumpangnya diambil JK-Wiranto dan Mega-Prabowo.