PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KEPEMUDAAN
Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X
Rabu, 9 September 2009
Oleh Juru Bicara Fraksi PPP DPR RI: Lukman Hakiem
No Anggota: A-31
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Pimpinan Komisi X DPR-RI,
Yang terhormat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI,
Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI,
Segenap Anggota Komisi X dan hadirin yang berbahagia,
Marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena atas izin Allah subhanahu wata’ala kita semua dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi X yang bersejarah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat ridha Allah dan syafaat rasul-Nya di akhirat nanti.
Pimpinan Komisi, Saudara Menteri dan Anggota Komisi yang terhormat,
Setelah melalui pembahasan mendalam, mendengarkan dan menyerap aspirasi dari pelbagai kalangan di pelbagai daerah, pada hari ini kita akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan pada pembicaraan tingkat I. Jika RUU ini nanti disahkan, inilah undang-undang pertama mengenai Kepemudaan yang pertama kali kita miliki setelah 64 tahun Indonesia merdeka.
Padahal kita semua tahu, Republik dilahirkan antara lain oleh peran besar para pemuda. Membaca buku In Memoriam Mengenang yang Wafat, karya wartawan senior H. Rosihan Anwar, kita tersentak. Ternyata mayoritas tokoh pejuang kita mencemplungkan dirinya di kancah revolusi kemerdekaan 1945 pada usia 20 tahunan. Dua tokoh utama revolusi kemerdekaan, Soekarno-Hatta, juga memulai kiprahnya pada awal usia 20 tahun. Tidak keliru jika Ben Anderson bahkan menyebut revolusi Indonesia pada tahun 1945 adalah revolusinya para pemuda.
Awal 1960-an sampai awal masa pemerintahan Orde Baru kita masih bisa menyaksikan penampilan tokoh-tokoh usia muda di pentas kehidupan bangsa. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan politik yang makin monolitik dengan masa jabatan presiden yang tidak terbatas periodenya, berlangsunglah proses penuaan dalam kepemimpinan bangsa. Jika di masa lalu tokoh-tokoh usia 20-an (seperti Daan Jahja & Supeno) atau 30-an (seperti Sutan Sjahrir & M. Natsir) sudah tampil mengambil tanggungjawab kepemimpinan bangsa, di masa yang belakangan “anak-anak muda” usia 40-an bahkan masih memperebutkan jabatan di organisasi kepemudaan. Inilah ironi dalam sejarah pergerakan kaum muda kita!
Pimpinan Komisi, Saudara Menteri dan Anggota Komisi yang terhormat,
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bersyukur akhirnya Pemerintah datang dengan inisiatif mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Fraksi PPP juga sangat menghargai sikap luwes Pemerintah dalam proses pembahasan RUU ini. Dengan sikap luwes Pemerintah itulah RUU ini dapat disempurnakan menjadi seperti dalam bentuknya sekarang ini.
Sejak awal pembahasan, Fraksi PPP sudah menyampaikan sikap tidak ingin melahirkan Undang-Undang tentang Kepemudaan yang akhirnya akan menelikung para pemuda itu sendiri. Dalam kerangka ini, meskipun barangkali terasa naif dan agak berlebihan, Fraksi PPP menghindari penggunaan kata-kata yang memiliki makna konotatif. Alhamdulillah, sikap Fraksi PPP itu ternyata juga menjadi sikap fraksi-fraksi lain. Mulai fraksi terbesar sampai fraksi terkecil, sejak fraksi berkuasa sampai fraksi oposisi.
Naskah awal RUU ini, sama sekali tidak menyentuh organisasi pelajar seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Bagi Fraksi PPP, mengingat secara faktual organisasi pelajar itu sudah ada sejak awal kemerdekaan dan sudah pula memberikan sumbangannya bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara kita, maka RUU ini tidak bisa dan tidak boleh mengabaikan keberadaan organisasi-organisasi pelajar tersebut. Alhamdulillah, gagasan Fraksi PPP itu disambut oleh teman-teman fraksi lain. Bahkan di akhir proses pembahasan RUU ini, perdebatan mengenai batas bawah usia pemuda, sebagai ikhtiar lebih mengakomodasi keberadaan organisasi pelajar, sempat memanas walaupun akhirnya –berkat kearifan Sdr. Menpora-- tercapai titik temu.
Batasan umur pemuda dalam RUU ini, tidak sekadar bernilai reformatif. Batasan umur 16-30 tahun adalah revolusi cara berfikir yang bakal menjungkirbalikkan tatanan status quo kepemudaan.
Pimpinan Komisi, Saudara Menteri dan Anggota Komisi yang terhormat,
Kata kunci dalam RUU ini adalah pelayanan! Jika di masa lalu kata pembangunan adalah mantra yang bisa memberangus siapa saja, pada RUU ini pembangunan kepemudaan pun harus dimaknai sebagai proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
Dengan kata kunci itu, maka kelahiran RUU ini menandai dimulainya babak baru sikap dan cara pandang Pemerintah terhadap para pemuda. Negara dan Pemerintah tidak boleh lagi melihat pemuda sebagai objek yang harus dibina --jika tidak bisa dibina dibinasakan saja. Pemuda adalah subjek yang harus dilayani, disadarkan, diberdayakan, dan dikembangkan potensinya.
Konsekuensi dari pandangan baru ini, Pemerintah dan pemerintah daerah bukan saja harus menyediakan anggaran untuk melayani aktivitas para pemuda, juga harus berhenti mengarah-arahkan para pemuda untuk berhimpun hanya di suatu wadah organisasi tertentu.
Fraksi PPP yakin, dengan cara pandang baru kepemudaan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kaum muda kita akan kembali kepada jati dirinya seperti disebut RUU ini: memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, kesatria, memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.
Semua hal ideal itu, hanya mungkin terwujud, jika Pemerintah segera bekerja keras untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diamanatkan oleh RUU ini. RUU ini memang memberi waktu paling lambat 2 tahun, tentu akan lebih baik jika sebelum 2 tahun semuanya sudah rampung. Bukankah lebih cepat, lebih baik?
Pimpinan Komisi, Saudara Menteri dan Anggota Komisi yang terhormat,
Fraksi PPP ingin menutup Pendapat Akhir ini dengan mengutip pidato Bung Karno di depan Kongres Indonesia Raya di Surabaya pada tahun 1931, hanya dua hari selepas dari penjara Sukamiskin yang menyekapnya selama dua tahun: “Berilah saya seribu orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan gunung Semeru. Tetapi, apabila saya diberi sepuluh pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tanah air tanah tumpah darahnya, saya akan dapat menggemparkan dunia!”
Dengan kutipan dari pidato Bung Karno itu, seraya menyebut Asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PPP dapat menyetujui RUU tentang Kepemudaan ini diteruskan pembahasannya ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR-RI untuk mendapat persetujuan bersama.
Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua fihak atas semua bantuan dan perhatian selama proses pembahasan RUU ini. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf.
Billahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 9 September 2009
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Wakil Ketua,
Lukman Hakiem
A-31
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KEPEMUDAAN
Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X
Rabu, 9 September 2009
Oleh Juru Bicara Fraksi PPP DPR RI: Lukman Hakiem
No Anggota: A-31
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Pimpinan Komisi X DPR-RI,
Yang terhormat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI,
Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI,
Segenap Anggota Komisi X dan hadirin yang berbahagia,
Marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena atas izin Allah subhanahu wata’ala kita semua dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi X yang bersejarah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat ridha Allah dan syafaat rasul-Nya di akhirat nanti.
Pimpinan Komisi, Saudara Menteri dan Anggota Komisi yang terhormat,
Setelah melalui pembahasan mendalam, mendengarkan dan menyerap aspirasi dari pelbagai kalangan di pelbagai daerah, pada hari ini kita akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan pada pembicaraan tingkat I. Jika RUU ini nanti disahkan, inilah undang-undang pertama mengenai Kepemudaan yang pertama kali kita miliki setelah 64 tahun Indonesia merdeka.
Padahal kita semua tahu, Republik dilahirkan antara lain oleh peran besar para pemuda. Membaca buku In Memoriam Mengenang yang Wafat, karya wartawan senior H. Rosihan Anwar, kita tersentak. Ternyata mayoritas tokoh pejuang kita mencemplungkan dirinya di kancah revolusi kemerdekaan 1945 pada usia 20 tahunan. Dua tokoh utama revolusi kemerdekaan, Soekarno-Hatta, juga memulai kiprahnya pada awal usia 20 tahun. Tidak keliru jika Ben Anderson bahkan menyebut revolusi Indonesia pada tahun 1945 adalah revolusinya para pemuda.
Awal 1960-an sampai awal masa pemerintahan Orde Baru kita masih bisa menyaksikan penampilan tokoh-tokoh usia muda di pentas kehidupan bangsa. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan politik yang makin monolitik dengan masa jabatan presiden yang tidak terbatas periodenya, berlangsunglah proses penuaan dalam kepemimpinan bangsa. Jika di masa lalu tokoh-tokoh usia 20-an (seperti Daan Jahja & Supeno) atau 30-an (seperti Sutan Sjahrir & M. Natsir) sudah tampil mengambil tanggungjawab kepemimpinan bangsa, di masa yang belakangan “anak-anak muda” usia 40-an bahkan masih memperebutkan jabatan di organisasi kepemudaan. Inilah ironi dalam sejarah pergerakan kaum muda kita!
Pimpinan Komisi, Saudara Menteri dan Anggota Komisi yang terhormat,
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bersyukur akhirnya Pemerintah datang dengan inisiatif mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Fraksi PPP juga sangat menghargai sikap luwes Pemerintah dalam proses pembahasan RUU ini. Dengan sikap luwes Pemerintah itulah RUU ini dapat disempurnakan menjadi seperti dalam bentuknya sekarang ini.
Sejak awal pembahasan, Fraksi PPP sudah menyampaikan sikap tidak ingin melahirkan Undang-Undang tentang Kepemudaan yang akhirnya akan menelikung para pemuda itu sendiri. Dalam kerangka ini, meskipun barangkali terasa naif dan agak berlebihan, Fraksi PPP menghindari penggunaan kata-kata yang memiliki makna konotatif. Alhamdulillah, sikap Fraksi PPP itu ternyata juga menjadi sikap fraksi-fraksi lain. Mulai fraksi terbesar sampai fraksi terkecil, sejak fraksi berkuasa sampai fraksi oposisi.
Naskah awal RUU ini, sama sekali tidak menyentuh organisasi pelajar seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Bagi Fraksi PPP, mengingat secara faktual organisasi pelajar itu sudah ada sejak awal kemerdekaan dan sudah pula memberikan sumbangannya bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara kita, maka RUU ini tidak bisa dan tidak boleh mengabaikan keberadaan organisasi-organisasi pelajar tersebut. Alhamdulillah, gagasan Fraksi PPP itu disambut oleh teman-teman fraksi lain. Bahkan di akhir proses pembahasan RUU ini, perdebatan mengenai batas bawah usia pemuda, sebagai ikhtiar lebih mengakomodasi keberadaan organisasi pelajar, sempat memanas walaupun akhirnya –berkat kearifan Sdr. Menpora-- tercapai titik temu.
Batasan umur pemuda dalam RUU ini, tidak sekadar bernilai reformatif. Batasan umur 16-30 tahun adalah revolusi cara berfikir yang bakal menjungkirbalikkan tatanan status quo kepemudaan.
Pimpinan Komisi, Saudara Menteri dan Anggota Komisi yang terhormat,
Kata kunci dalam RUU ini adalah pelayanan! Jika di masa lalu kata pembangunan adalah mantra yang bisa memberangus siapa saja, pada RUU ini pembangunan kepemudaan pun harus dimaknai sebagai proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
Dengan kata kunci itu, maka kelahiran RUU ini menandai dimulainya babak baru sikap dan cara pandang Pemerintah terhadap para pemuda. Negara dan Pemerintah tidak boleh lagi melihat pemuda sebagai objek yang harus dibina --jika tidak bisa dibina dibinasakan saja. Pemuda adalah subjek yang harus dilayani, disadarkan, diberdayakan, dan dikembangkan potensinya.
Konsekuensi dari pandangan baru ini, Pemerintah dan pemerintah daerah bukan saja harus menyediakan anggaran untuk melayani aktivitas para pemuda, juga harus berhenti mengarah-arahkan para pemuda untuk berhimpun hanya di suatu wadah organisasi tertentu.
Fraksi PPP yakin, dengan cara pandang baru kepemudaan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kaum muda kita akan kembali kepada jati dirinya seperti disebut RUU ini: memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, kesatria, memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.
Semua hal ideal itu, hanya mungkin terwujud, jika Pemerintah segera bekerja keras untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diamanatkan oleh RUU ini. RUU ini memang memberi waktu paling lambat 2 tahun, tentu akan lebih baik jika sebelum 2 tahun semuanya sudah rampung. Bukankah lebih cepat, lebih baik?
Pimpinan Komisi, Saudara Menteri dan Anggota Komisi yang terhormat,
Fraksi PPP ingin menutup Pendapat Akhir ini dengan mengutip pidato Bung Karno di depan Kongres Indonesia Raya di Surabaya pada tahun 1931, hanya dua hari selepas dari penjara Sukamiskin yang menyekapnya selama dua tahun: “Berilah saya seribu orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan gunung Semeru. Tetapi, apabila saya diberi sepuluh pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tanah air tanah tumpah darahnya, saya akan dapat menggemparkan dunia!”
Dengan kutipan dari pidato Bung Karno itu, seraya menyebut Asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PPP dapat menyetujui RUU tentang Kepemudaan ini diteruskan pembahasannya ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR-RI untuk mendapat persetujuan bersama.
Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua fihak atas semua bantuan dan perhatian selama proses pembahasan RUU ini. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf.
Billahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 9 September 2009
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Wakil Ketua,
Lukman Hakiem
A-31
Tidak ada komentar:
Posting Komentar