(Serial Media Dakwah Nomor 183, Muharram 1410/September 1989, halaman 43-47)

H. MOHAMMAD RASJIDI

Jejaknya di Tiga Dunia

(Serial Media Dakwah Nomor 183, Muharram 1410/September 1989, halaman 43-47)

        SELASA, 15 Agustus (1989 –ed) lalu, lima putera Indonesia memperoleh anugerah Bintang Mahaputera atas jasa-jasa mereka kepada bangsa dan negara. Prof. Dr. Haji Mohammad Rasjidi (mantan Menteri Agama, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Saudi Arabia, Iran, Afghanistan, dan Pakistan), Oetojo Oesman, S.H. (Kepala BP-7, badan di tingkat pusat yang mengelola penyelenggaraan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila –ed), dan H. KRMH. Soerjo Wirjohadipoetro (mantan anggota Dewan Pertimbangan Agung RI), masing-masing memperoleh Bintang Mahaputera Utama; sedangkan Prof. Dr. Padmo Wahjono, S.H. (Wakil Kepala BP-7) memperoleh Bintang Mahaputera Pratama, dan Tedjo Sumarto, S.H. (Manggala BP-7 Pusat) memperoleh Bintang Mahaputera Nararya.

            Terpilihnya Prof. Dr. H.M. Rasjidi sebagai salah seorang yang dianugerahi Bintang Mahaputera oleh Presiden Soeharto, tidak syak lagi telah menyebabkan banyak pihak menoleh lagi kepadanya.Mengapa Rasjidi?

            Bukan! Bukan karena Prof. Rasjidi tidak dikenal orang, melainkan karena Rasjidi selama ini dikenal sebagai cendekiawan Muslim yang tulisan-tulisannya amat tajam. Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, H. Djarnawi Hadikusumo menyebut Rasjidi sebagai “pengeritik tajam”. Sedangkan M. Dawam Rahardjo dan Nucholish Madjid menjuluki Prof. Rasjidi sebagai “The Guardian (penjaga) dunia pemikiran Islam Indonesia yang selalu cemas bila melihat gejala ‘penyimpangan’ atau ‘penyelewengan’ dalam kegiatan intelektual.”

            Citra “keras” melekat pada diri Prof. Rasjidi. Dan seorang tokoh dengan citra “keras, tidak mengenal kompromi di dalam membela Islam” dianugerahi Bintang Mahaputera Utama, niscayalah berita menarik –jika tidak boleh disebut sebagai berita besar.

            “Saya sendiri heran. Bintang Mahaputera itu kan kecil saja, tapi telepon di rumah saya terus menerus berdering-dering menanyakan soal itu. Belum lagi kawat (telegram –ed), dan permohonan wawancara dari berbagai media massa yang datang bertubi-tubi,” ungkap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) dan Wakil Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang lebih akrab dipanggil Pak Rasjidi itu kepada Mohammad Syah Agusdin dan Lukman Hakiem dari Serial Media Dakwah yang datang bersilaturrahmi di rumahnya, Jalan Pangeran Diponegoro 42, Jakata Pusat, pada suatu senja yang cerah, satu hari menjelang peringatan hari ulang tahun ke-44 kemerdekaan Republik Indonesia.

            Berikut ini petikan percakapan dengan Pak Rasjidi yang berlangsung dalam suasana akrab dan santai.     

Dapatkah Pak Rasjidi menceritakan kembali masa kecil Bapak?

            Saya kira yang Saudara tanyakan itu sudah termuat lengkap di dalam buku ini.

***

Pak Rasjidi menunjukkan buku 70 Tahun Prof. Dr. H.M. Rasjidi yang disunting oleh Endang Basri Ananda, diterbitkan oleh Harian Umum Pelita, Jakarta, Cetakan Pertama, Juni 1985.

Dalam buku itu antara lain diuraikan bahwa Rasjidi dilahirkan di Kotagede, Yogyakarta, pada Kamis Pahing, 20 Mei 1915, bertepatan dengan 4 Rajab 1333.

Rasjidi adalah anak kedua dari lima bersaudara putera dan puteri keluarga Atmosudigdo. Saudara-saudaranya yang lain ialah, kakak laki-lakinya bernama Sapardi –kemudian menjadi Drs. Sapardi. Adik-adiknya berturut-turut: Sadjiman (kemudian menjadi ahli bedah), Sakidjan (kemudian menjadi Sarjana Ekonomi), dan Sadjinah (kemudian menjadi istri dr. Yazid, ahli bedah di Cirebon, Jawa Barat).

Keluarga Atmosudigdo adalah keluarga pedagang yang meskipun Muslim tetapi kurang melaksanakan syari’at Islam sebagaimana mestinya.

Rasjidi sendiri sesungguhnya terlahir dengan nama Saridi. Ia memulai riwayat pendidikannya di Sekolah Ongko Loro, setingkat Sekolah Dasar dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Ketika Muhammadiyah mendirikan Sekolah Rendah di Kotagede, Saridi tertarik dan pindah ke sekolah Muhammadiyah itu. Setamat dari Sekolah Rendah Muhammadiyah, Saridi masuk sekolah Guru Muhammadiyah, Kweekschool Muhammadiyah di Yogyakarta. Di masa inilah Saridi terserang penyakit typus yang memaksanya menghentikan pendidikannya sampai kelas tiga, walaupun hasrat belajarnya tidak pernah padam.

Di masa menganggur itu, suatu hari Saridi membaca berita tentang Syaikh Ahmad Soorkati –salah seorang tokoh reformasi Islam di awal abad XX—yang membuka perguruan Al-Irsyad di Lawang, Malang, Jawa Timur. Saridi menyurati Soorkati dan menyatakan hasratnya untuk belajar di Al-Irsyad. Soorkati menjawab surat Saridi dan mempersilahkannya datang ke Lawang.

Prestasi belajar Saridi di Al-Irsyad Lawang yang memakai bahasa Arab sebagai bahasa pengantar itu ternyata amat baik. Dalam waktu singkat ia telah menguasai kitab standar gramatika bahasa Arab, Alfiyah. Juga hafal buku logika Aristoteles, Matan al Sulam. Lantaran itu, Soorkati amat menyayangi Saridi.

Betapapun Soorkati sangat menyayangi Saridi, tetap saja Soorkati kesulitan melafalkan nama Saridi. Soorkati selalu keliru menyebut Saridi menjadi Rasidi. Berulang kali dikoreksi, berulang kali pula terucap Rasidi. Saridi sendiri rupanya merasa lebih sreg dengan “nama barunya” itu. Beberapa tahun kemudian, sepulang dari menunaikan ibadah haji di Makkah, Saridi mengukuhkan namanya menjadi Mohammad Rasjidi.

Setamat dari Al-Irsyad Lawang, Rasjidi melanjutkan pendidikanya ke Kairo, Mesir. Ia masuk Darul ‘Ulum dan mengikuti ujian persamaan (equivalent) Sekolah Menengah Umum. Kedua kegiatan itu diselesaikannya pada 1934. Empat tahun kemudian (1938), Rasjidi menyelesaikan studinya di Fakultas Sastra jurusan Filsafat di Universitas Kairo.

***

Riwayat di pemerintahan?

Saya ini masuk pemerintahan dari tiga jurusan. Di Departemen (sekarang Kementerian –ed) Agama saya adalah Menteri Agama pertama, kemudian menjadi Sekretaris Jenderal di bawah Menteri Agama Faturrachman.

Di Departemen Luar Negeri, saya pernah menjadi Sekretaris Delegasi Diplomatik Indonesia ke negara-negara Arab, kemudian menjadi Ketua Delegasi setelah Ketua delegasi H. Agus Salim berangkat ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk memperkuat delegasi Indonesia di sana. Pada 1950-1952 saya menjadi Duta –waktu itu belum ada istilah Duta Besar—di Mesir merangkap Saudi Arabia. Pada 1952-1953 saya menjadi Duta di Iran merangkap Afghanistan. Pada 1953-1955, saya menjadi Kepala Direktorat Penerangan Departemen Luar Negeri, dan pada 1956-1958 saya Duta Besar di Pakistan.

Sejak 1965 hingga dipensiunkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef pada 1980, saya Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Bisa pindah-pindah begitu?

Pertama sekali saya menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Sutan Sjahrir I. Saya sendiri tidak tahu menahu tentang penunjukan itu. Suatu hari saya suruh pembantu saya membeli surat kabar Merdeka. Saya lihat ada pengumuman pembentukan Kabinet Sjahrir. Saya lihat juga ada nama H. Rasjidi. Saya mengira itu nama orang lain yang kebetulan sama dengan nama saya, apalagi karena saya sendiri merasa tidak pernah dihubungi oleh siapa pun untuk duduk di Kabinet.

Rupanya orang-orang di kampung saya membaca juga pengumuman itu. Di kampung saya, di Kotagede, saya ini lebih dikenal dengan nama Haji Rasjidi. Mereka mengirim kawat menanyakan apakah Haji Rasjidi yang dibaca di koran dan diangkat sebagai menteri itu, saya? Saya tidak jawab kawat itu, karena memang saya sendiri tidak tahu. Seminggu sesudah itu juga tidak ada perkembangan baru mengenai nama H. Rasjidi di koran itu. Saya tambah tidak memikirkannya lagi. Baru sesudah beberapa lama kemudian datang utusan Kabinet ke rumah saya di Kebon Kacang untuk menjemput saya menghadiri sidang Kabinet di Jalan Jawa, rumah Perdana Menteri Sutan Sjahrir.

Ketika terjadi perombakan Kabinet, saya ditunjuk menjadi Menteri Agama. Jabatan itu saya pegang selama tujuh bulan kurang sepuluh hari. Bersamaan dengan jatuhnya Kabinet, saya berhenti jadi menteri. Nah, saya pun pulang ke Kotagede.

O ya, bersamaan dengan pengangkatan saya sebagai Menteri Agama pada 3 Januari 1946, ibukota Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.

Baru seminggu saya melepaskan jabatan sebagai Menteri Agama, datang utusan Presiden Sukarno membawa surat pengangkatan saya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 

Sesudah itu pindah ke Departemen Luar Negeri?

Begini, pada tanggal 13 Maret 1947, tiba-tiba di lapangan terbang Maguwo (sekarang bandar udara Adi Sucipto –ed) Yogyakarta mendarat pesawat terbang yang membawa Konsul Jenderal Mesir di Bombay (sekarang Mumbay –ed), India. Namanya Abdul Moun’em.

Dia datang sebagai utusan Liga Arab yang berkedudukan di Kairo, dan minta dipertemukan dengan Presiden Sukarno. Tentu saja para petugas di Maguwo kalang kabut. Tiga jam menunggu, barulah Abdul Moun’em bisa dibawa ke Hotel Merdeka (sekarang Hotel Garuda –ed). Itu pun sesudah pimpinan lapangan terbang Maguwo, Sudjono turun tangan langsung mengantar dengan mobilnya. Kelak Sudjono menjadi salah seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Para pejabat di ibukota tidak kurang bingungnya, siapa yang akan melayani tamu dari Arab ini? Akhirnya, karena saya dianggap mahir berbahasa Arab, ditunjuklah saya sebagai juru bahasa. Kesepakatan pembicaraan antara utusan Liga Arab dengan pemerintah Republik Indonesia ialah harus ada delegasi Indonesia yang dikirim segera ke Mesir.

Bayangkan, tanggal 13 Maret tamu itu datang, dan saya terus menerus mendampinginya, tanggal 17 Maret delegasi Indonesia berangkat ke Mesir.

Berapa orang jumlah Delegasi Indonesia?

Lima orang. Ketua Delegasi H. Agus Salim. Anggota-anggotanya terdiri dari Mr. Nazir Dt. Pamuntjak. Abdul Kadir, dan Abdul Rahman Baswedan. Saya sendiri ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Bendahara Delegasi. Saya tidak tahu apa yang harus dibendaharai, maklum berangkatnya juga menumpang kapal terbang orang Mesir itu. Saya juga tidak tahu untuk berapa lama Delegasi itu menjalankan tugas.

***

Prof. Rasjidi memulai pengabdian formalnya kepada negara “secara tidak sengaja”, yaitu ketika tanpa diberi tahu lebih dulu dia ditunjuk menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Sutan Sjahrir I. Sesudah itu dia berkiprah di Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan mengakhirinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ini jejak hayat dan riwayat pengabdiannya:  

1. Dilahirkan di Kotagede, Yogyakarta, pada Kamis Pahing , 20 Mei 1915 bertepatan dengan 4 Rajab 1333.
2. Pendidikan di Indonesia:

a.    Sekolah Ongko Loro do Kotagede,

b.    Sekolah Rendah Muhammadiyah di Kotagede,

c.    Sekolah Guru Muhammadiyah di Yogyakarta (sampai kelas 3),

d.    Sekolah Arab Al-Irsyad pimpinan Syaikh Soorkati di Lawang, Malang, Jawa Timur (2 tahun).

3. Pendidikan di Mesir:

a.    Sekolah Darul Ulum dan equivalent Sekolah Menengah Umum (tamat 1934),

b.    Jurusan Filsafat Fakultas Sastra Universitas Kairo (tamat 1938).

4. Pendidikan di Prancis: meraih Ph.D di Universitas Sorbonne, Paris, pada 1956 dengan disertasi mengenai Serat Tjentini.
5. Riwayat Pekerjaan dan Pengabdian:

a.    Mengajar di Sekolah Menengah Islam Surakarta, yaitu Pesantren Luhur, yang dibiayai oleh Pemerintah Belanda (sampai Jepang masuk ke Indonesia),

b.    Pegawai Pemerintah Pendudukan Jepang (1943-1945),

c.    Diangkat menjadi Menteri Negara, kemudian Menteri Agama, pada Pemerintahan Nasional, 1946,

d.    Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (1946-1947),

e.    Sekretaris Delegasi Diplomatik Republik Indonesia ke negara-negara Arab, kemudian Ketua Delegasi, yakni setelah Ketua Delegasi H. Agus Salim berangkat ke PBB (1947-1949),

f.      Duta (belum ada istilah Duta Besar) di Mesir merangkap di Saudi Arabia berkedudukan di Kairo, Mesir (1950-1952),

g.    Duta di Iran merangkap Afghanistan berkedudukan di Teheran, Iran (1952-1953),

h.    Kepala Direktorat Penerangan Kementerian Luar Negeri (1953-1955),

i.      Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Islam Pakistan (1956-1958),

j.      Associate Professor di McGill University, Montreal, Kanada (1958-1963),

k.    Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1965-1980),

l.      Bersama-sama Mohammad Natsir dan tokoh-tokoh Islam aktivis Partai Masyumi, mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan menjadi Wakil Ketua (1967)

m.  Kepala Kantor The World Moslem League di Jakarta (1981-1988),

n.    Menulis dan menerjemahkan berbagai karya ilmiah/buku.

***

Sejarah mencatat sukses besar yang dicapai oleh Delegasi itu.

Betul. Delegasi ini menghasilkan pengakuan de jure dari Mesir dan negara-negara Arab lainnya atas kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tetapi jangan lupa, khusus untuk Mesir, peranan Raja Farouk dalam menghasilkan pengakuan itu sangat besar sekali.

Raja Farouk itu masih muda usianya. Kecerdasannya sih biasa-biasa saja, tetapi semangatnya itu yang luar biasa sekali. Perdana Menteri Mesir sendiri ketika itu kelihatan masih ragu-ragu untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi Raja Farouk terus menerus mendesak Perdana Menteri untuk mengakui Indonesia. Karena desakan itulah akhirnya pengakuan terhadap Indonesia ditandatangani oleh Perdana Menteri Mesir. Padahal kalau dipikir-pikir, Raja Farouk itu kan cuma punya hak suara untuk urusan-urusan di dalam negeri Mesir saja.

Siapa lagi yang turut berjasa?

Untuk Saudi Arabia, orang-orang yang berjasa adalah keturunan Indonesia yang tinggal di sana. Mereka itu sudah beberapa generasi tinggal di Arab Saudi, tetapi masih tetap mencintai Indonesia.

Ketika sudah menjadi Ketua Delegasi di Mesir –H. Agus Salim sudah terbang ke Lake Succes, Amerika Serikat, untuk memperkuat Delegasi Indonesia di PBB, Abdul Kadir dan Abdul Rahman Baswedan sudah pulang ke Tanah Air untuk menyerahkan surat pengakuan dari pemerintah Mesir, sedang Nazir Dt. Pamuntjak sakit—saya berangkat ke Makkah karena Belanda –dipimpin Sultan Hamid dari Pontianak-- mengerahkan 15.000 jamaah haji dari wilayah yang masih didudukinya. Saya harus melawan propaganda Belanda di Makkah.

Keberhasilan missi diplomatik saya di Saudi Arabia sebagian karena dukungan orang-orang Indonesia di sana. Ketika akhirnya saya diterima oleh Raja Abul Aziz, dia pun mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. “Hati kami selalu bersama Indonesia. Anda tahu sendiri, hidup kami di sini selalu bersama orang Indonesia,” kata Raja Saudi Arabia itu. Dan memang, saya lihat hampir semua pegawai di istana Raja adalah orang-orang Indonesia.

***

Menghadapi perlawanan gencar dari rakyat Indonesia baik di dalam negeri maupun di forum internasional, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Rasjidi yang terus menerus tinggal di Mesir untuk menggalang dukungan dari negara-negara Arab, akhirnya ditunjuk menjadi Duta Republik Indonesia untuk Mesir merangkap Saudi Arabia, berkedudukan di Kairo. Rasjidi adalah orang Indonesia pertama yang diangkat menjadi Duta negara Republik Indonesia untuk Mesir dan Saudi Arabia.  

Pada Februari 1952, Rasjidi diminta oleh Wakil Tetap Indonesia di PBB untuk menemaninya mengikuti sidang-sidang PBB di Paris, markas PBB waktu itu. Di sela-sela keibukannya mengikuti sidang-sidang di markas PBB, Rasjidi memanfaatkan waktu untuk mendaftarkan diri guna mengajukan disertasi di Universitas Sorbonne, Paris. Rasjidi memilih Univeritas Sorbonne mengingat hubungan kultural yang amat dekat antara Mesir dengan Prancis, juga mengingat biaya yang relatif murah.

Sementara itu masa tugasnya disambung dengan menjadi Duta di Iran merangkap Afghanistan berkedudukan di Teheran. Kariernya di Kementerian Luar Negeri dilanjutkan ketika Rasjidi menjadi Kepala Direktorat Penerangan Kementerian Luar Negeri. Sesudah itu ia ditugaskan menjadi Administrator Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN). Di sini Rasjidi tidak hanya mengurusi mahasiswa, tetapi mengurus juga ketatausahaan dan perpustakaan. Dengan posisinya yang terakhir itu, sesungguhnya Rasjidi merasa sedang disingkirkan. Akan tetapi sebagai Muslim ia mengambil hikmahnya. Di perpustakaan, Rasjidi dapat mengumpulkan berbagai bahan untuk disertasinya yang akan diajukan di Universitas Sorbonne berjudul “l’Evolution d l’Islam en Indonesie ou Consideratuion Crititique du Livre Javanais Tjentini”.

Pada 23 Maret 1956, Rasjidi pun dinyatakan lulus, dan berhak mengenakan gelar Docteur de l’Universite de Paris avec la mention Tres honorable atau Cum Laude, dengan pujian. Ijazah yang diberikan kepada Rasjidi ditandai dengan tulisan Faculte des Letters Doctorat de l’Universite de Paris.

  Di tengah suasana gembira, Rasjidi menerima kawat pengangkatannya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Islam Pakistan, berkedudukan di Pakistan.

Masa di Pakistan adalah masa-masa sulit bagi Rasjidi. Di Tanah Air pecah pergolakan daerah yang ditandai dengan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi. Beberapa Kedutaan RI memihak PRRI/Permesta. Silih berganti mereka yang pro-PRRI/Permesta dan pro-Sukarno datang membujuk Rasjidi untuk mengikuti mereka.

Dalam masa sulit itulah datang tawaran kepada Rasjidi untuk menjadi Guru Besar di McGill University, Montreal, Kanada. Tanpa berpikir panjang, Rasjidi menerima tawaran dari McGill University itu dan segera mengajukan cuti besar atas tanggungan sendiri. Lima tahun lamanya Rasjidi menghabiskan waktu, menjadi Guru Besar di sebuah perguruan tinggi terkemuka di Kanada.

Pengembarannya di luar negeri diakhiri dengan menjabat sebagai Wakil Direktur Islamic Centre di Washington DC, Amerika Serikat.

Rasjidi kembali ke Tanah Air di hari-hari terakhir kekuasaan Sukarno. Sembilan bulan lamanya dia menumpang tinggal di Jalan Menteng Raya 58 (Kompleks Sekretariat Gerakan Pemuda Islam Indonesia/GPII dan Pelajar Islam Indonesia/PII –ed) lantaran rumahnya di Jalan Diponegoro 42 Jakarta Pusat masih ditempati orang lain.

***

Apa kegiatan Pak Rasjidi sekembali di Tanah Air?

Selama dua tahun saya menganggur, hingga pada suatu hari di bulan September 1966, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Mr. Subekti, meminta saya menjadi Guru Besar Hukum Islam. Tawaran itu saya terima, dan pada 20 April 1968 saya dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada kesempatan itu saya menyampaikan pidato pengukuhan berjudul: “Islam di Indonesia di Zaman Moderen”.

Menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sampai pensiun?

Tepatnya dipensiunkan. Pada tanggal 14 April 1978, surat kabar Suara Karya memuat tulisan A.M.W. Pranarka berjudul: “Secara Kultural, Nasionalisme adalah Dasar Sejarah Indonesia.” Tulisan itu menunjukkan bahwa Pranarka amat terpengaruh oleh filsafat Hegel (1777-1831), baik yang mengenai dialektika atau pun yang mengenai negara dan agama.

Saya kemudian menanggapi tulisan itu yang kemudian dibukukan dengan judul Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional (Jakarta, Bulan Bintang, 1980). Akibat tulisan itu, tanpa pemberitahuan lebih dulu, saya dipensiunkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef. Padahal, baik Rektor UI maupun Dekan FH-UI telah menetapkan untuk meminta saya terus mengajar.

Jabatan Pak Rasjidi yang lain?

Sejak 1981 saya menjadi Kepala Kantor The World Moslem League di Jakarta, tetapi sejak Desember 1988 jabatan itu sudah saya lepaskan.

Kegiatan yang lain?

Saya menulis dan menerjemahkan 23 buku.

Apa kepedulian utama Pak Rasjidi?

Saya ingin mendekatkan kaum intelektual kepada Islam.

***

Prof. Dr. H.M. Rasjidi dikenal sebagai intelektual yang produktif menuangkan pemikirannya dalam bentuk artikel dan buku. Berikut ini beberapa karya intelektual Prof. Rasjidi.

1.    L’Evolution de l’Islam en Indonesie ou Consideration Critique du Livre Javanais Tjentini (Disertasi Ph.D di Universitas Sorbonne, Prancis, 1956),  

2.    “Unity and Diversity in Islam” dalam Prof. Kenneth Morgan, Islam the Straight Path, Ronald Press New York, 1958,

3.    Islam dan Indonesia di Zaman Moderen (Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1968),

4.    Koreksi terhadap Drs. Nurcholish Madjid tentang Sekularisme (1972),

5.    Filsafat Agama (1972),

6.    Keutamaan Hukum Islam,

7.    Empat Kuliah Agama Islam di Perguruan Tinggi (1974),

8.    Sidang Dewan Gereja se-Dunia di Jakarta 1975: Artinya Bagi Dunia Islam,

9.    Islam dan Kebatinan (1977),

10. Mengapa Aku Tetap Memeluk Islam,

11. Islam Menentang Komunisme,

12. Islam dan Sosialisme,

13. Sikap Umat Islam terhadap Ekspansi Kristen,

14. Agama dan Etika,

15. Di Sekitar Kebatinan,

16. Kasus Rancangan Undang-undang Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen (dilarang beredar),

17. Koreksi terhadap Dr. Harun Nasution tentang Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (1977),

18. Bibel, Qur’an, dan Sains Moderen (terjemahan dari Le Bible, le Coran, et le Science, karya Dr. Maurice Bucaile, 1978),

19. Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional (1980),

20. Humanisme dan Islam (terjemahan dari buku l’Humanisme de l’Islam, karya Dr. Marcel Boisard, 1980),

21. Janji-janji Islam (terjemahan dari buku Promesses de Islam karya Roger Graudy, 1982),

22. Persoalan Filsafat (terjemahan dari buku The Living Issue of Philosophy, karya Titus cs, 1984),

23. Apakah Itu Syi’ah? (1984),

24. Soal Peradilan Agama Prof. Dr. H.M. Rasjidi menjawab Frans Magnis Suseno SJ, (1988),

25. Dan sejumlah tulisan lain yang tersebar di berbagai media massa.

***

Bagaimana Pak Rasjidi melihat perkembangan Islam di Indonesia sekarang?

            Menggembirakan. Dulu di zaman Belanda hanya sedikit orang Islam yang berminat kepada Islam, kini jamaah masjid dan majelis ta’lim melimpah. Ternyata perkembangan Islam itu tidak bisa dihambat. Itu semua berkat kerja keras kita bersama.

Jadi, Bapak optimis melihat perkembangan Islam?

            Ya. Anak-anak demikian bergairah. Tetapi bahwa ada di antara anak-anak muda itu yang berpikiran aneh-aneh dan menjual dirinya untuk kepentingan sesaat, tentu sangat disayangkan.

Saya yakin tanpa berpikiran aneh dan menjual diri, Islam ini akan tetap berkembang.

Bagaimana proses penganugerahan Bintang Mahaputera itu?

Singkat sekali. Awal Agustus saya menerima telepon dari Departemen Luar Negeri, meminta riwayat hidup saya. Saya bikin, ditulis tangan, karena saya sudah tidak bisa mengetik lagi. Beberapa hari kemudian datang lagi telepon, kali ini dari Sekretaris Militer (Sekmil) Presiden. Juga minta riwayat hidup. Saya tanya, ada apa ini? Orang Sekmil itu cuma menjawab: “Nanti Bapak akan tahu sendiri.”

Tahu-tahu, ya Bintang Mahaputera itu tadi.

Jadi yang mengusulkan Departemen Luar Negeri?

Ya.

Bukankah Bapak Menteri Agama pertama?

Ya. Dan ucapan selamat yang saya terima dari pejabat negara, baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hasan. 

***

Pak Rasjidi berdiri dan berjalan mengambil surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak lama kemudian surat itu ditunjukkan kepada Serial Media Dakwah. “Saudara bisa baca surat itu. Itulah satu-satunya surat dari pejabat negara yang saya terima hingga hari ini,” tutur Pak Rasjidi.

Senja bertambah larut. Maghrib menjelang datang. Serial Media Dakwah pun mohon diri. Pak Rasjidi mempersilahkan dengan ramah. Kami berjabat tangan, dan saling memberi salam.[]

   

ISMAIL HASAN METAREUM

Berpartai dengan Wawasan

(Serial Media Dakwah No. 184, Shafar 1409/Oktober 1989, halaman 46-51)

PERAWAKANNYA relatif tinggi, tegap, berkulit kuning bersih dengan wajah serius tetapi ramah. Begitulah sedikit gambaran dari orang yang sekarang sering disebut Buya, Ismail Hasan Metareum, 60 tahun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) yang baru, hasil Muktamar II di Ancol, Jakarta, 28-31 Agustus 1989. Ia asli Aceh, dilahirkan di desa Metareum (Mila), Pidie, pada 4 April 1929, dari kalangan yang taat beribadah. Ayahnya, Tengku Bin Hasan, adalah ulama Aceh yang ikut berperang melawan Belanda, aktif berdakwah, dan punya pesantren.

Tak heran jika Ismail Hasan tumbuh menjadi seorang yang “alim” walaupun dalam usia dewasanya ia lebih banyak berkecimpung di dunia politik. Sejak masih remaja, Ismail sudah aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi. Umurnya baru belasan tahun ketika ia menjadi anggota Persatuan Pelajar Islam Indonesia (Perpiindo) yang berpusat di Banda Aceh. Ia juga menjadi anggota Lasykar Mujahidin Aceh. Pada 1947, Ismail menjadi Kepala Staf Komando III Resimen Tentara Pelajar Islam Divisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komando Sumatera di Aceh.

Ismail Hasan hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tamat SMA pada 1952, Ismail masuk Fakulktas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), dan mulailah ia menimba pengalaman berorganisasi dan berpolitik di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sempat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI (1957-1960), menyandang gelar Sarjana Hukum dari FH-UI pada 1964, karir politiknya mulai bersinar ketika ia ikut andil dalam pembentukan PPP. Sebelum itu, di masa awal Orde Baru, ia bersama Bung Hatta dan Deliar Noer berniat mendirikan partai baru: Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII). Niat itu urung diwujudkan karena tidak disetujui oleh pemerintah Orde Baru.

Karir politik Ismail mulai menanjak di jajaran nasional ketika ia menjadi salah seorang Ketua DPP PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum, H.J. Naro. Bersama rekan-rekannya seperti Hartono Mardjono, M. Husnie Thamrin, Aisyah Aminy, dan Faisal Baasir; Ismail berhasil menghentikan ambisi Naro untuk menjadi Ketua Umum lagi pada Muktamar II PPP di Ancol sebulan yang lalu. Muktamar Ancol mengantarkan Ismail  menjadi Ketua Umum partai politik berlambang Bintang itu.

Ismail menikah dengan gadis sedesanya, Maryani, pada 1959. Pasangan itu dikaruniai 5 orang anak: Ratna Zahara, Nazaruddin, Hilman, Mustafa Fakhri, dan Taufiqurrahman.

Aktivitas Ismail sekarang, di samping sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dan Ketua Umum DPP-PPP, juga sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Rabu pagi, 13 September lalu, di sela-sela kesibukannya sebagai Ketua Umum DPP-PPP, Buya Ismail Hasan Metareum menerima wartawan Media Dakwah, Mohammad Syah Agusdin dan Lukman Hakiem di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro 60, Jakarta Pusat. Kami berbincang selama dua setengah jam. Inilah petikannya:

Dapatkah menceritakan masa kecil Buya?

Saya dilahirkan dari keluarga ulama, atau “setengah ulama”-lah. Ayah saya dulu ikut berjuang melawan Belanda, ketika Belanda menyerang Aceh. Ketika Sultan Aceh ditangkap, ayah saya berpendapat Aceh sudah dijajah Belanda. Guna menghindarkan diri dari penangkapan oleh Belanda, beliau hijrah ke Penang, Malaysia. Di sana ada sekumpulan ulama Aceh, baik yang sengaja datang untuk menambah ilmu, maupun yang lari dari kejaran Belanda.

Di Penang, ayah saya sekaligus memperdalam ilmu agama. Akan tetapi, berbeda dengan teman-temannya yang lain, setelah suasana dirasakan aman, beliau kembali ke Aceh. Tidak terus ke Makkah untuk memperdalam ilmu. Di kampungnya, Metareum, Mila, Pidie; beliau mendirikan pesantren.

Jadi, sejak kecil saya hidup di lingkungan pesantren.

Nama ayah Buya?

Tengku Bin Hasan. Tengku itu gelar ulama di Aceh. Nama aslinya Muhammad Hasan. Suatu ketika beliau pernah diminta mewakili ulebalang. Sejak itu beliau dipanggil Tengku Bin.

Teman ayah saya ketika belajar di Penang banyak yang kemudian menjadi ulama terkenal di Aceh, antara lain Tengku Mohammad Daud Beure-eh.

Karena saya hidup di pesantren, saya harus pandai mengatur waktu. Kapan untuk mengaji, dan kapan untuk bermain. Ya, bermain seperti anak kecil umumnya. Berkelahi di pinggir sungai, dan sebagainya.

Selain pendidikan di Pesantren?

Mula-mula saya sekolah di Sekolah Rakyat (SR) yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, selama 5 tahun. Zaman itu, anak-anak sudah mulai disekolahkan di sekolah Belanda. Sebelumnya mereka yang sekolah di sekolah Belanda dianggap kafir, karena Belanda di mata orang Aceh itu kafir. Bersama adik-adik, saya sekolah umum sekaligus mengaji di Pesantren.

Setamat SR, saya diminta Kepala Sekolah mengikuti ujian masuk Sekolah Guru. Saya sendiri sebetulnya tidak mau, tetapi karena didesak terus akhirnya saya ikut juga. Kebetulan di antara sekian banyak peserta dari seluruh Aceh, saya lulus dengan rangking pertama. Tetapi saya tidak melanjutkan ke Sekolah Guru. Saya lebih tertarik mengaji.

Selanjutnya saya masuk Madrasah, yakni sekolah agama dengan sistem klasikal. Pada permulaan zaman Jepang, saya sudah duduk di kelas tujuh. Sesudah itu saya masuk Sekolah Menengah Islam (SMI) yang pelajarannya 60% agama, 40% umum.

Tamat dari SMI saya pindah ke Jakarta, dan masuk SMA Negeri 3. Tamat SMA tahun 1952, saya masuk FH-UI.

Buya anak keberapa?

Saya anak kempat. Saya enam bersaudara. Tiga wanita, tiga pria. Saya di tengah. Tiga kakak saya, semuanya perempuan. Dua adik saya, semuanya laki-laki.

Pengalaman di zaman revolusi?

Bersama beberapa teman, di zaman revolusi saya mendirikan Persatuan Pelajar Islam Indonesia (Perpiindo), berpusat di Banda Aceh. Waktu itu hubungan dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta, kurang lancar.

Pada 1947, sesudah Daud Beure-eh diangkat menjadi Gubernur Militer, kami mendirikan Tentara Pelajar Islam (TPI). Berbeda dengan Tentara Pelajar lain yang para anggotanya berpendidikan SMP ke atas, TPI menerima anggota yang masih sekolah di Sekolah Dasar (SD). Karena saat itu Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih terbatas, sedang SMA baru saja berdiri. Lagi pula, meskipun masih duduk di SD, para pelajar itu usianya sudah 15-an tahun. TPI benar-benar meliputi seluruh Aceh karena di seluruh Aceh ketika itu sudah ada SD Islam Negeri.

Ketika itu kebetulan saya menjadi salah seorang Kepala Staf salah satu Resimen. Malah kemudian saya ditempatkan sebagai Pengawas Tentara Pelajar, gabungan TPI dan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) yang bertugas menyuplai angkatan perang yang membutuhkan tenaga muda.

Itu semua berlangsung antara 1947 hingga akhir 1949.

Pangkat Buya saat itu?

Tidak pakai pangkat. Kami sengaja tidak memakai pangkat, karena kami ingin sama rata. Tetapi pada waktu-waktu tertentu diangkat seorang opsir piket. Pada 1948, ketika Presiden Sukarno datang ke Aceh, saya bertugas sebagai opsir piket dari lapangan terbang sampai ke kota.

Pada 1950, setelah di Jakarta, saya mengurus demobilisasi pelajar yang oleh Pemerintah Republik Indonesia diberi kesempatan untuk mendapat bea siswa atau kemungkinan fasilitas masuk sekolah.

Pengalaman paling mengesankan?

Mungkin ada satu. Saya ini sangat suka mengganggu penari Sedati (salah satu tarian khas Aceh –red). Bahkan orang mengenal saya sebagai orang yang anti-Sedati. Yang sangat mengesankan, dan tidak bisa dilupakan, saya diajak oleh Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Soebardjo untuk memperkenalkan kesenian Aceh di Departemen Luar Negeri dan di Istana. Kebetulan bersama beberapa teman, antara lain Abu Bakar Aceh dan Hadi Thayeb, saya turut mendirikan Taman Iskandar Muda, organisasi teman-teman yang berasal dari Aceh. Sebagai Sekretaris I Taman Iskandar Muda, saya mengorganisir kegiatan tersebut.

Lucunya, ketika berita saya mengorganisir Sedati di Jakarta, disampaikan seorang teman di kampung, orang-orang kampung memarahi si pembawa berita. Dia dianggap memitnah. Mana mungkin Ismail yang di Aceh terkenal anti-Sedati, di Jakarta malah mengorganisir Sedati.

Siapa pembawa berita itu?

Isa Bugis

Isa Bugis?

Ya. Isa Bugis yang terkenal itu. Dia itu daerah asalnya satu kewedanaan dengan saya. Namanya Isa. Pak Bugis itu nama ayahnya.

Isa Bugis sendiri bercerita biasa-biasa saja. Tidak ada keanehan apa-apa dalam ceritanya, karena dia sendiri ikut menari Sedati. Tetapi orang-orang di kampung justru marah. Isa Bugis dianggap memitnah.

Kenapa Buya anti-Sedati?

Di Aceh itu kan pernah terjadi pertentangan keras antara kaum ulama dengan kaum bangsawan. Dan kaum ulama kalah pengaruh. Kaum bangsawan itu sangat senang kepada Sedati.

Yang berbahaya justru efek sampingnya. Itu sebabnya para ulama tidak senang. Nah, saya ini hidup di lingkungan ulama, karena itu saya juga tidak senang kepada Sedati, bahkan anti. Lucunya, di Jakarta saya justru mengorganisir Sedati.

Pengalaman sebagai mahasiswa?

Hanya setahun saya belajar penuh. Sesudah itu tidak lagi. Apalagi ketika ada peristiwa tertembaknya seorang penduduk oleh tentara, saya jadi seperti dukun. Dari pukul 07.00 sampai pukul 23.00 saya tidak pernah keluar kamar. Kalau teman-teman ada perlu dengan saya, mereka datang ke kamar.

Anehnya, mereka yang datang ke Ustadz El-Ibrahimy, oleh beliau justru diminta menemui saya.

Lalu Buya aktif di HMI?

Mula-mula saya tidak suka kepada HMI. Ketika mula-mula masuk perguruan tinggi,para mahasiswa dikumpulkan untuk mendengarkan ceramah Bung Karno yang mengeritik keras tokoh-tokoh Islam. Bagi saya, kritik keras itu sama dengan caci-maki.

Saya hampir membenci HMI, karena Bung Karno mengatakan bahwa dia diminta oleh Ketua Umum PB-HMI, Saudara Dahlan Ranuwihardjo, untuk memberikan ceramah tentang Islam dan Nasionalisme. Kesan saya jadi lain. HMI kok begitu? Kok mengundang orang untuk mencaci-maki tokoh-tokoh Islam.

Tapi Buya akhirnya masuk HMI juga.

Tahun 1953, Deliar Noer menjadi Ketua Umum PB-HMI menggantikan Dahlan Ranuwihadjo. Ketika dia baru menyusun pengurus, dia menemui saya dan bertanya apakah saya sudah masuk HMI atau belum. Saya jawab, saya tidak mau masuk HMI yang mengundang Bung Karno untuk mencaci-maki tokoh-tokoh Islam. Tetapi Deliar justru mengajak saya masuk. Ia mengatakan, jika ingin memerbaiki HMI, masuklah. Perbaikilah dari dalam.

Saya tetap keras menolak, dan Deliar tetap juga kukuh mendesak. Tiga kali Deliar mendatangi saya, tiga kali pula saya menolak. Tetapi akhirnya saya berpikir juga. Deliar Noer, Ketua Umum PB-HMI, secara ikhlas datang meminta saya masuk HMI, masak saya harus berkeras menolak. Akhirnya saya masuk HMI.

Sebulan sesudah jadi anggota, dalam rapat anggota, saya terpilih menjadi Wakil Ketua HMI Cabang Jakarta. Ketuanya Saudara Amir Radjab Batubara.

Belum sampai setahun saya di Cabang Jakarta, Deliar sakit dan masuk rumah sakit; sementara wakilnya, Saudara Ushuluddin Hutagalung, sering ke luar negeri. Dalam sakit, melalui surat, Deliar meminta saya datang ke rumah sakit. Ternyata Deliar meminta saya membantunya di PB-HMI.

Buya menerima permintaan itu?

Ya, tetapi dengan syarat harus diadakan konferensi sebelum kongres. Deliar setuju, dan menyerahkan pelaksanaan teknisnya kepada saya. Akhirnya diselenggarakan konferensi di Kaliurang, Yogyakarta.

Kenapa harus Konferensi?

Periode Deliar Noer ketika itu sudah berjalan separuh. Ada suara-suara yang menginginkan PB-HMI dipindahkan ke Yogya. Dan karena kepengurusan Deliar agak tersendat-sendat, saya ingin ada penyegaran, supaya mereka yang tidak puas dapat menyalurkan suaranya di forum resmi.

Tetapi ada satu hal yang saya anggap penting, yaitu kita menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 1955. Apakah kongres akan diselenggarakan sebelum atau sesudah pemilu, kita belum tahu. Yang pasti, sebelum pemilu HMI harus sudah merumuskan sikapnya dengan jelas.

Atas permintaan teman-teman, saya membuat makalah untuk Konferensi di Kaliurang itu. Dalam makalah itu antara lain saya kemukakan bahwa di dalam pemilihan umum anggota HMI harus aktif membantu partai politik Islam. Namun demikian, jika ada pengurus HMI yang dicalonkan sebagai anggota DPR atau Konstituante oleh salah satu partai, ia harus melepaskan jabatannya di HMI. Ini untuk menjaga supaya HMI tetap independen dalam melangkah.

Usul saya itu diterima menjadi keputusan Konferensi.

Keputusan itu berbeda jauh dengan sikap PB-HMI sebelumnya. Apakah tidak menimbulkan gejolak di HMI?

Tidak ada gejolak apa-apa. Keputusan Konferensi itu malah disambut gembira. Yang ada reaksi justru ketika sebagai Ketua Umum PB-HMI saya mengumumkan diselenggarakannya pendidikan kader.

Saya terpilih dalam Kongres HMI di Medan. Sebelumnya, pada periode Amir Radjab Batubara, saya menjadi Wakil Ketua. Di masa itu juga saya menjadi Ketua Badan Pekerja Perserikatan Organisasi-organisasi Pemuda Islam Seluruh Indonesia (Porpisi).

Kabarnya Kongres HMI di Medan ketika itu agak ricuh?

Tidak. Hanya mungkin ketika itu sudah lebih banyak cabang. Jauh lebih banyak daripada Kongres Bandung. Memang ada persoalan, yaitu ketika HMI menempatkan diri seperti Majelis Fatwa dengan mengharamkan dansa. Melarang anggota HMI berdansa, oke. Tetapi menyatakan dansa haram, apa hubungannya dengan HMI? Saya ingat, di situ memang masalahnya.

Saya kira itu juga menyangkut masalah kultur. Teman-teman yang di Sumatera berbeda dengan yang di Jawa. Teman-teman di Jawa sudah menempatkan diri secara benar menurut organisasi. Di Sumatera, karena baru tumbuh, masih banyak menyerap pandangan dari luar. Pengaruh dari luar itu dibawa ke dalam HMI. Bukan tugas HMI menyatakan dansa itu haram.

Apa gagasan utama Buya sebagai Ketua Umum PB-HMI?

Yang paling pokok ialah pendidikan kader. Saya beranggapan, kita harus mengadakan pelatihan terhadap anggota atau calon anggota HMI untuk menyamakan pandangan.

Di HMI itu ada yang berasal dari sekolah umum, ada yang berasal dari sekolah agama. Mereka itu harus disatukan pandangannya. Kita sungguh-sungguh memikirkan ini, karena kita melihat perbedaan antara partai-partai Islam saat itu bermula dari perbedaan sudut pandang.

Saya melihat mendesaknya diselenggarakan pendidikan kader. Tetapi istilah kursus kader saat itu sangat ditakuti para mahasiswa, terutama mahasiswa sekolah umum. Istilah kader selalu diasosiasikan dengan partai politik. Oleh karena itu saya namakan Pendidikan Dasar. Setahun sesudah HMI rutin menyelenggarakan Pendidikan Dasar, Pemerintah mengubah Sekolah Rakyat menjadi Sekolah Dasar.

Begitu pentingkah penyamaan pandangan?

Ya. Ada sedikit anekdot. Saya kadang suka juga berkelakar. Saudara Norman Razak itu kurang mengerti agama, tetapi saya menyebutnya “kiai”. Di Konferensi Pendidikan Kader muncul masalah mengenai agama. Untuk meredakan suasana yang tegang karena diskusi yang hangat, saya kemudian berkata: “Baiklah, mari kita tanya Kiai kita ini, Kiai Norman.” Dan Saudara Norman memberi penjelasan dengan semangat, tetapi penjelasannya itu ternyata salah. Akhirnya saya sendiri kesulitan untuk meluruskannya kembali.

Sejak saya masih Wakil Ketua Umum, PB-HMI sudah sering mengirimkan anggota HMI ke Aloka, India, untuk mengikuti berbagai pelatihan kepemimpinan. Banyak yang kita kirim, antara lain Mahbub Djunaidi, dan Aisyah Aminy.

Sebutan Buya, konon muncul saat memimpin HMI.

Begini, kami kemudian mencoba memeraktikkan hasil Pendidikan Kader itu dengan menyelenggarakan kemah kerja (work camp) di Baros, Sukabumi. Mahbub Djunaidi adalah penanggung jawab kegiatan tersebut. Nah, saya ingin mengoreksi tulisan Mahbub di Kompas, 10 September 1989. Pertama, tahunnya bukan 1956 tapi 1958. Kedua, tentang penyebutan Buya kepada saya. Mahbub itu pelanjut, bukan pencetus.

Yang pertama sekali menyebut Buya kepada saya adalah teman-teman putri di PB-HMI. Saya ini tidak pernah berkelakar dengan teman-teman putri. Orang Jakarta bilang saya ini “alim”. Saya ini tidak pernah “nyambung” kalau diajak berkelakar oleh  teman-teman putri. Karena itu mereka lalu memanggil saya dengan sebutan Buya. Jadi, bukan Mahbub yang pertama kali menyebut saya Buya. Mahbub memerebutkan seseorang, itu benar. Bahkan dia kemudian mengantarkan gadis itu ke Solo.

Istri saya pernah menanyakan hal ini kepada (novelis, wartawan –red) Titi Said. Dan jawabannya seperti yang saya kemukakan tadi. Titi Said menjelaskan, karena  teman-teman putri tidak bisa mengganggu saya, maka mereka panggil saya Buya. Titi Said itu sudah aktif di PB-HMI bersama saya sejak periode Deliar Noer.

Periode Buya di HMI itu bertepatan dengan pecahnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta (PRRI/Permesta).

Betul. Pada 1958 itu ada demonstrasi mahasiswa ke rumah Bung Hatta dan Perdana Menteri Djuanda. Professor Bahder Djohan ketika itu mengancam akan mengundurkan diri dari jabatan Presiden (sekarang Rektor –red) UI jika Pemerintah mengambil tindakan keras terhadap pergolakan daerah. Saya ikut demonstrasi itu, tapi saya tidak bicara.  

Sesudah PRRI diproklamirkan, kita menyelenggarakan rapat PB-HMI. Kita memutuskan untuk membekukan cabang-cabang di daerah-daerah yang dikuasai PRRI. Ini untuk menghindari keterlibatan HMI secara organisatoris dalam kegiatan PRRI.

Pada periode itu pula Bung Karno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR Gotong Royong yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. PB-HMI membuat pernyataan yang meminta agar keputusan Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR-GR ditinjau kembali. Pernyataan itu dimuat sebagai berita utama di harian Abadi dan Duta Masjarakat.[1] HMI melihat pembentukan DPR-GR itu akan menguntungkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Saya ingat waktu itu, Liga Demokrasi[2] pun hanya meminta penangguhan pelantikan DPR-GR. Jadi, PB-HMI lebh maju.

Ada yang kemudian memerotes. Katanya HMI bukan organisasi politik, kok berpolitik? Kita jawab, HMI memang tidak berpolitik praktis. Tetapi HMI tidak akan berdiam diri, tidak akan bertopang dagu melihat masalah-masalah yang menyangkut agama, bangsa, dan negara.

Bagaimana reaksi Bung Karno?

Beberapa waktu sesudah itu, Dahlan Ranuwihardjo diutus oleh Roeslan Abdulgani yang diperintah oleh Bung Karno menemui saya. Ia meminta agar PB-HMI memberikan 10 nama guna didudukkan di DPR-GR. Lima dari daerah, lima dari PB. Permintaan itu saya tolak. Dan ketika dibawa ke rapat PB-HMI, permintaan itu pun tetap ditolak.

Secara organisatoris HMI tidak mungkin mengirimkan orang-orangnya untuk menjadi anggota DPR-GR. Namun kita tidak akan menghalangi jika ada anggota atau alumni yang mau menjadi anggota DPR-GR.

Ketika keputusan PB-HMI itu disampaikan oleh Norman Razak kepada Mas Dahlan, dia tampak marah. “Buya itu Masyumis.” Kata Mas Dahlan kepada Norman. Padahal sesungguhnya Mas Dahlan itulah yang anggota Masyumi. Mas Dahlan itu anggota PB Serikat Tani Islam Indonesia (STII). Saya, bukan.

Hubungan Buya dengan Dahlan selanjutnya?

Baik. Kami selalu melakukan diskusi politik bersama, walaupun ketika kita membuat kesimpulan, apalagi yang menyangkut Bung Karno, kami tidak pernah ketemu. Ketika PRRI memproklamirkan diri, saya menginap di rumahnya. Belakangan, ketika ada teman-teman yang mengadukan nasibnya di daerah ke Mas Dahlan, ia selalu menganjurkan teman-teman itu menemui saya, padahal Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) waktu itu Drs. Sudardji. “Saya hanya kenal Ismail,” kata Mas Dahlan kepada teman-teman.

Buya juga aktif di Legiun Veteran?

Ya. Mula-mula saya dimasukkan dalam Pengurus Daerah Jakarta Raya. Kemudian ketika Pak M. Sarbini menjadi Ketua Legiun Veteran Pusat, saya diminta menjadi anggota Paripurna Pusat. Sesudah itu saya menjadi Pengurus Pusat. Sampai timbul persoalan-persoalan politik, saya tidak ikut lagi.

Karena itukah banyak yang menilai Buya dekat dengan ABRI.

Saya kira bukan.

Sejak kapan pandangan politik Buya, tumbuh?

Sejak saya di Perpiindo. Menjelang agresi Belanda, Desember 1948, feeling politik saya juga sudah tumbuh. Dan ketika saya datang di Jakarta, apalagi waktu mendengar Bung Karno mencaci-maki tokoh-tokoh Islam, pandangan politik saya makin mengkristal.

Mungkin benar, para pemimpin Islam itu punya kekurangan. Akan tetapi membicarakan kekurangan itu secara subjektif dan terbuka, tidak objektif membedakan nasionalisme dan Islam, saya prihatin.

Bagaimana Buya melihat umat Islam dalam hubungannya dengan politik?

Saya menganggap kita sudah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas itu sejak 1945. Sejak 1945, tokoh-tokoh Islam sudah menerima Pancasila. Di Aceh, saya mengenal Pancasila dari tokoh-tokoh Islam. Pada tahun 1952, Mohammad Natsir berpidato tentang Pancasila di Pakistan. Saya membaca pidato Pak Natsir itu dengan penuh minat. Namun akibat pecahnya peristiwa Darul Islam (DI) telah timbul salah paham di kalangan lain terhadap Islam.

Peristiwa DI melahirkan anggapan seolah-olah Pancasila itu bukan milik umat Islam.

Tentang Konsituante, apa pendapat Buya?

Itu kesempatan legal untuk mencari filsafat negara. Konstituante memang diberi hak untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Karena itu para anggota Konstituante mencari dan mengemukakan apa yang menurut pahamnya benar. Hak-hak anggota Konstituante itu dijamin oleh konstitusi.

Cuma, lagi-lagi akibatnya kemudian menjadi kurang baik. Barangkali karena sebelumnya telah pecah peristiwa DI. Padahal pada akhir persidangan Konstituante itu, Pancasila sudah secara kongkrit dimajukan dalam usulan-usulan mereka, walaupun dengan penambahan tertentu.

Bagaimana cara menghilangkan kesan negatif itu?

Kembali kepada konsensus semula. Ketika Proklamasi Kemerdekaan, dasar negara kita adalah Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah Negara Pancasila. Yang kita perjuangkan dengan seluruh jiwa raga adalah Negara Pancasila. Yang mati dalam perjuangan membela negara Indonesia, kita anggap mati syahid. Perjuangan umat Islam di masa revolusi kemerdekaan itu dilaksanakan dengan penuh keyakinan kepada Islam, tanpa mempersoalkan dasar negara Pancasila.

Dengan dasar negara Pancasila, umat Islam berjuang. Umat Islam berjuang  dengan keyakinan kalau gugur dalam perjuangan, pasti syahid.

Kalau itu dikembalikan sekarang, kita berjuang dengan niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta’ala tanpa mengutak-atik konsensus nasional, saya kira tidak ada masalah. Konsensus nasional itu sesuai dengan kondisi masyarakat kita yang majemuk. Dan kemajemukan itu sejak dulu hingga kini, sama.

Dengan niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta’ala, saya kira tidak ada persoalan dengan dasar negara.

Kalau begitu, masuk partai apa saja sama?

Tergantung niatnya.

Buya ikut membidani kelahiran PPP?

Saya adalah Wakil Ketua Panitia Pembentukan PPP dari unsur Partai Muslimin Indonesia. Ketuanya Pak Nuddin Lubis dari unsur Partai Nahdlatul Ulama. Saya ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Muslimin, H.M.S. Mintaredja, untuk menjadi Wakil Ketua Panitia, padahal saya bukan anggota Pimpinan Pusat Partai Muslimin. Saya sering menyebut diri sebagai anggota ranting.

Sejak awal saya memang tidak mau duduk di Pimpinan Pusat Partai Muslimin. Ada 13 orang yang menolak duduk. Karena itulah dalam Surat Keputusan Presiden No. 77/1970 tentang Pengesahan Pimpinan Pusat Partai Muslimin Indonesia, banyak nama yang ditip-ex (dihapus --red). Sesudah Partai Muslimin menjadi Muslimin Indonesia, baru saya duduk dalam kepengurusan pusat.

Bagaimana Buya melihat PPP sekarang?

Saya melihat PPP ini punya basis yang kuat. Keyakinan orang kepada PPP yang tadinya berasas Islam, itulah basisnya. Sekarang, apa pun adanya PPP, orang melihat PPP sebagai partai yang sudah punya hubungan dengan mereka. Hubungan lama itu tidak bisa dihapuskan.

Saya juga melihat, pengaruh mereka yang memimpin partai, tetap besar. Karena itu menurut saya, PPP ini partai yang mempunyai akar. Tinggal mengembangkan. Dari segi historis, itu yang saya lihat.

Masa depan PPP?

Yang terpokok kita harus mengembangkan wawasan. Sesudah kita menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, kita dudukkanlah itu pada proporsi yang sewajarnya. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, tidaklah mengganggu keyakinan agama masing-masing pribadi.

Jika ini kita dudukkan secara wajar, saya tidak melihat ada hambatan bagi partai untuk mengembangkan diri.

Bagaimana jika dikaitkan dengan gagasan keterbukaan partai?

Sejak dulu kita sudah terbuka. Dalam Anggaran Dasar PPP dinyatakan: “Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat, dapat menjadi anggota partai.” Ini kan terbuka. Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP, tidak ada keharusan Muslim. Saya ini kebetulan selain sebagai Wakil Ketua Panitia Pembentukan PPP, juga Ketua Sub-Tim AD/ART. Sejak semula AD/ART PPP itu sudah begitu. Tidak ada syarat harus Muslim.

Cuma karena PPP ini hasil fusi empat partai politik Islam, mereka itulah yang dulu menjadi anggota. Orang lain kemudian menganggap PPP ini partai Islam. Ini sejarah. Apa bisa kita menghapus sejarah. Bagaimana mungkin mau menghapus sejarah. Apa mau membentuk partai baru.

Selain soal wawasan?

Wawasan itu faktor utama. Sesudah itu barulah kita memperkembangkan aktivitas sesuai AD/ART. Memperkembangkan ini barangkali banyak variasinya, banyak bidangnya. Kalau itu dikelola dengan baik, saya yakin partai yang sudah berakar ini akan betul-betul menjadi partai yang kuat.

Kuat bukan dalam arti banyaknya anggota di DPR saja, tetapi kuat dalam arti kita mampu menggalang persatuan dan betul-betul mengarahkan para anggota dan aktivitasnya untuk membangun negara.

Kalau kita sudah berbakti kepada negara, pasti kita akan merasakan nikmatnya hidup bernegara.

Bagaimana dengan target 100 kursi di DPR?

Itu kan saya sekadar melihat masa lalu. Dulu bisa dapat sekian, kenapa sekarang tidak.

Tentang unsur-unsur dalam PPP?

Saya ingin berpartai sesuai dengan undang-undang. Artinya, keanggotaan partai ini bersifat pribadi. Kita tidak mengenal onderbouw. Partai ini harus mandiri, tidak bergantung kepada pihak-pihak di luar partai.

Dalam hubungan dengan bekas partai-partai politik pendiri dan organisasi-organisasi lain, saya ingin agar hubungan itu baik. Tidak ada ketegangan antara PPP dengan mereka. Ada pun di perjalanan, mari kita atur bersama. Yang kita pentingkan adalah kualitas.

Jika sekarang ada kesan PPP bergantung kepada orang lain, itu karena perkaderan kita belum berjalan secara wajar. Kalau perkaderan sudah berjalan wajar, kriteria keanggotaan akan jelas.

Tahun berapa Buya menikah?

Kami menikah tahun 1959, tapi saya baru membawa istri saya ke Jakarta pada tahun 1961.

Kapan pertama kali bertemu?

Sesudah menikah di kamar pengantin. Saya ingat, Mahbub Djunaidi berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat, mendengar cerita itu dari istri saya. “Bagaimana Buya ini? Sudah keliling dunia, ketemu istri pertama kali kok di kamar pengantin.”

Mau apa lagi. Orang tua kami tentu memilih yang terbaik bagi kami berdua.[]

  

  

---

[1] Duta Masjarakat memuat pernyataan PB-HMI itu pada 6 April 1960. Di bawah judul “Surat Terbuka H.M.I.”, Duta Masjarakat memberitakan sebagai berikut (dengan penyesuaian ejaan): “Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam telah mengirimkan surat terbuka yang ditujukan kepada pimpinan partai-partai Islam. Pokok dari surat terbuka yang ditandatangani oleh Ketua Umumnya Ismail Hasan Metareum dan Act. Sekjen Nursal adalah meminta kepada segenap partai Islam di Indonesia untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh cara pembentukan DPRGR dan anggauta-anggautanya serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi perkembangan hukum di Indonesia dan perjoangan umat Islam. Agar kembali meninjau perimbangan perwakilan umat Islam di dalam DPRGR, baik yang langsung maupun yang tidak, serta mendesak kepada PYM Presiden untuk meninjau kembali keputusannya yang telah memberikan kesempatan bagi kaum komunis dengan jalan menunjuk wakil-wakil komunis dan fellow-travellers dalam jumlah yang sangat besar. Dasar dari surat terbuka ini antara lain ialah adanya kenyataan bahwa di dalam DPRGR golongan Islam sangat dirugikan dan golongan komunis mendapat keuntungan besar dan juga pembentukannya tidak memperlihatkan ukuran keadilan, yaitu terpeliharanya sebagian golongan baik besar maupun kecil dan hilangnya sebagian golongan.”  

[2] Liga Demokrasi dibentuk di Jakarta pada 24 Maret 1960 oleh 15 tokoh dari berbagai partai politik dan organisasi: I.J. Kasimo (Katolik), K.H. Faqih Usman (Masyumi), A.M. Tambunan (Parkindo), Sugirman (IPKI), Hamara Effendy (IPKI), Subadio Sastrosatomo (PSI), K.H.M. Dachlan (Ketua Liga Muslimin), Hamid Algadrie (PSI), Imron Rosjadi (Ketua Umum GP. Anshor), Dachlan Ibrahim (IPKI), Anwar Harjono (Masyumi), J.R. Koot (Parkindo), Mohamad Roem (Masyumi), Haji J.C. Princen (IPKI), dan Ir. Abdul Kadir (IPKI). Tujuan Liga Demokrasi ialah untuk “Membela Negara, Bangsa, Agama, dan Demokrasi.”