H. LUKMAN HAKIEM

KACAUNYA BUKU SEJARAH INDONESIA

2012-01-29T17:50:00.000+07:00

Membaca buku SEJARAH INDONESIA jilid 7 dan 8 karya Eko Praptanto (Bina Sumber Daya MIPA, Jakarta, 2010) yang telah dinilai oleh Pusat Perbukuan Kemdiknas dan telah ditetapkan memenuhi kelayakan berdasarkan Keputusan Pusat Perbukuan No: 903/A8.2/LL/2010 tertanggal 21 Mei 2010 tentang "Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Buku Pengayaan Keterampilan, Buku Pengayaan Kepribadian, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan sebagai Buku Nonteks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan sebagai Sumber Belajar pada Pendidikan Dasar dan Menengah;" saya sungguh-sungguh terkejut dan kecewa.

Di jilid 7, ketika membicarakan "Pertempuran Surabaya" (halaman 13-16) buku itu sama sekali tidak menyinggung peran dan ketokohan Bung Tomo yang pidato-pidatonya membakar semangat juang arek-arek Suroboyo. Jika Bung Tomo yang namanya melekat pada perang 10 November 1945 sama sekali tidak disebut, apalagi Hadratus Syaikh M. Hasjim Asj'ari yang membangkitkan semangat juang arek-arek Suroboyo dengan Resolusi Jihad yang terkenal itu. Saya kuatir, penulis buku ini sama sekali tidak tahu ada tokoh dan Pahlawan Nasional bernama K.H.M. Hasjim Asj'ari.

Masih di jilid 7, ketika membahas "Agresi Militer Belanda II" (halaman 40-41), buku ini sama sekali tidak menyinggung Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipimpin Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang selama 207 hari melanjutkan eksistensi negara Republik Indonesia. Penulis buku ini tampaknya tidak tahu bahwa Jenderal Soedirman adalah Panglima Angkatan Perang PDRI yang tunduk dan patuh kepada Presiden Prawiranegara.

Tidak mengakui eksistensi PDRI sama dengan mengakui bahwa negara Republik Indonesia pernah hilang dari muka bumi selama 207 hari.

Buku jilid 7 ini pun menihilkan peran dan ketokohan Mr. Kasman Singodimedjo yang di awal kemerdekaan untuk pertama kalinya menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP --parlemen sementara RI). Buku ini juga tidak menyebut peran dan kepemimpinan Kasman dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Mengenai Kasman Singodimedjo ini, mantan Menko Hankam/Kasab, Jenderal TNI A.H. Nasution mencatat bahwa di hari-hari pertama Proklamasi Kemerdekaan, hanya komando dari trio Soekarno-Hatta-Kasman yang dipatuhi oleh rakyat. Bagaimana bisa terjadi, tokoh sebesar Kasman dengan peran yang signifikan di hari-hari awal proklamasi luput dari tinjauan penulis sejarah?

Di jilid 8, ketika membicarakan kembalinya Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lagi-lagi buku ini alpa untuk mengurai latar belakang dan proses yang mendahului kembalinya RIS ke NKRI.

Yang wajib dicatat dalam proses kembali ke NKRI itu adalah Mosi Integral Natsir yang disampaikan di Parlemen RIS pada 3 April 1950. Dengan pendekatan yang jernih dan cerdas, Natsir berhasil memperoleh dukungan untuk Mosi Integral-nya itu dari tokoh-tokoh politik yang paling kiri sampai yang paling kanan. Dengan konsep yang dittuangkan dalam Mosi Integral, NKRI berhasil dipulihkan tanpa setetes darah pun yang tumpah, dan tanpa seorang pun kehilangan muka. Atas keberhasilannya memulihkan NKRI, tanpa ragu sedikit pun Presiden Soekarno menunjuk M. Natsir menjadi Perdana Menteri NKRI, bahkan ketika Natsir hendak mengembalikan mandat kepada Presiden karena gagal mengajak PNI bergabung, Bung Karno menolak. Dia dorong Natsir untuk tetap membentuk kabinet, walaupun tanpa dukungan PNI (partai yang dibentuk pada 1927, diipimpin, dibesarkan oleh, bahkan identik dengan Bung Karno). Bagi Bung Karno, "Natsir memiliki konsepsi."

Sangat aneh, peristiwa sepenting Mosi Integral Natsir yang memperlancar proses menuju pemulihan NKRI tidak dicatat sama sekali oleh buku Sejarah Indonesia.

Sejarah memang bukan sekadar catatan tentang nama dan peristiwa, akan tetapi jika nama dan peristiwa penting yang berkaitan lansung dengan eksistensi negara ini dinihilkan, apa lagi yang mau kita katakan selain bahwa penulisan buku sejarah kita memang masih sangat kacau. Tragisnya, buku yang kita bicarakan ini sudah ditetapkan oleh Pusat Perbukuan Kemdiknas "memenuhi kelayakan."

Indahnya Akhlak Politik Para Pendahulu Kita

2011-11-16T19:14:00.000+07:00

Menjelang Kongres Masjumi 1949, K.H. Abdul Wahid Hasjim (35 tahun) memunculkan gagasan supaya Masjumi dipimpin oleh orang muda. Saat itu Masyumi dipimpin oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo yang berusia 53 tahun. Maka diusunglah Mohammad Natsir (41 tahun) jadi calon Ketua Umum Masyumi. Terjadilah "pertarungan" antara Soekiman (generasi tua) dengan Natsir (generasi muda), dan Natsir menang.

Setelah memenangkan "pertarungan" orang pertama yang didatangi Natsir adalah Soekiman. Kepada senior yang baru dia kalahkan itu, Natsir mengatakan bahwa dirinya dan Masyumi masih memerlukan pikiran dan tenaga Soekiman. Natsir pun menawarkan jabatan Wakil Ketua Umum kepada Soekiman. Luar biasanya, Soekiman menerima tawaran itu. Kongres Masyumi pun berakhir untuk kemenangan semua.

Sampai Ketua Umum Masjumi beralih kepada Prawoto Mangkusasmito, bahkan sampai Masyumi dipaksa bubar oleh Presiden Soekarno pada paruh kedua 1960, Soekiman --senior yang dikalahkan yuniornya-- tetap memangku jabatan Wakil Ketua Umum Masjumi.

Ketika Natsir, Prawoto, Moh. Roem, Sjafruddin Prawiranegara, Yunan Nasution, Buya Hamka, Isa Anshari, dan lain-lain dibui oleh Soekarno tanpa proses hukum yang sah, pada paruh pertama 1960 Soekiman menolak tawaran Presiden Soekarno untuk diangkat menjadi anggota DPR Gotong Royong, mewakili golongan cendekiawan. Soekiman tidak mengerti mengapa dirinya dikecualikan dari tindakan Presiden Soekarno untuk mengeksitkan Masyumi dalam usahanya meretool DPR pilihan rakyat menjadi DPR-GR.

Terkenal ucapan Soekiman saat itu: "...sukarlah kiranya diharapkan daripada saya suatu sikap, yang mengandung unsur ketidakperwiraan, bahkan yang bersifat kerendahan budi, jika umpamanya sampai terjadi Masyumi dieksitkan dari, dan saya sedia dimasukkan dalam DPR-GR!"

Ketika politik sekarang ditandai oleh prinsip yang menang mengambil semua dan menyapu bersih semua pesaing, alangkah indahnya akhlak politik pendahulu kita di masa lalu.

Kemana perginya mutiara itu sekarang?

Setengah Abad Lebih, Nama Sjafruddin Dilupakan Sejarah

2011-11-10T20:00:00.000+07:00

Diakuinya Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pahlawan Nasional menandai babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lukman Hakiem (Foto: lukmanhakiem.blogspot.com)

Jakarta, PelitaOnline - DIAKUINYA ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pahlawan Nasional menandai babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua PP Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Lukman Hakiem mengatakan, Sjafruddin selain dikenang sebagai penyelamat republik karena keberaniannya membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat RI, juga dicatat sebagai Perdana Menteri Pemerintah Revolusioner RI dan Presiden Republik Persatuan Indonesia (RPI) di masa pergolakan daerah.

"Karena dua peranannya itu, ditambah dengan sikap kritisnya terhadap pemerintahan Orde Baru, lebih setengah abad nama Sjafruddin dihilangkan dari ingatan kolektif bangsa," ujar Lukman Hakiem melalui pesan singkatnya kepada PelitaOnline, Rabu (9/11).

Mantan salah satu ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, pengakuan kepahlawanan Sjafruddin menandai kemampuan negara-bangsa Indonesia berdamai dengan sejarahnya sendiri. Karenanya, lanjut Lukman, ke depan, bangsa ini harus lebih tajam, jujur dan jernih di dalam melihat peristiwa-peristiwa masa lalu yang krusial.

"Dengan semangat seperti itu mudah-mudahan bangsa ini mampu menempatkan secara proporsional tokoh-tokoh seperti Alex Kawilarang, HN. Ventje Sumual, Burhanuddin Harahap, M. Simbolon, Ahmad Husein, dan Zulkifli Lubis," tutup mantan anggota DPR ini. (Hurri Rauf/Fitri)

(Hurri Rauf/Fitri)
dilihat 38 kali.

Kepentingan Rakyat Dalam Pemikiran Ekonomi Mr. Sjafruddin Prawiranegara

2011-10-23T09:00:00.000+07:00

Oleh: Lukman Hakiem
Sekretaris Panitia Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011)

Dalam suatu kesempatan, Ketua Dewan Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (KSAF) Jakarta, Drs. Mohammad Dawam Rahardjo, mengungkapkan kesinambungan pembangunan ekonomi Orde Baru dengan kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang sudah berkembang pada tahun 1950-an. Menurutnya pemerintah Orde Baru mengambil pemikiran ekonomi Dr. Mohammad Hatta dibidang koperasi. Pembangunan pertanian, penarikan modal asing, dan keseimbangan anggaran belanja Negara Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan wiraswasta pribumi, dan pemakaian kredit/hutang luar negeri, diambil dari pikiran Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo.

Menurut Dawam, pikiran ketiga tokoh di atas saling melengkapi dan kesemuanya diambil oleh arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru.

Ungkapan Dawam bukan sebuah basa-basi. Sebab, seperti ternyata dari tulisan-tulisan yang dikumpulkan dan disunting oleh Ajip Rosidi, Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan Terpilih 2. (CV. Haji masagung, Jakarta, 1988) tiga pikiran utama Sjafruddin (1911-1989) di bidang ekonomi terlihat sangat jelas.

Ketika mengomentari kebijaksanaan pemerintah tanggal 30 Maret 1983 (Karet 30) yang mendevaluasikan rupiah terhadap mata uang asing, Sjafruddin antara lain menulis: “kalau pemerintah mengelola dan membangun ekonomi Indonesia secara wajar dengan berpedoman kepada APBN yang benar-benar berimbang, yaitu tidak terlalu bergantung pada pinjaman-pinjaman luar negeri dan penerimaan-penerimaan dari minyak bumi, kita pada tahun 1978 itu tidak perlu mengadakan devaluasi, tidak perlu ada Kenop 15. Dan begitu juga sekarang, Maret 30 tidak perlu diadakan kalau pemerintah berkenan memperhatikan pandangan dan anjuran saya itu.”

Lima tahun sebelumnya, ketika mengomentari kebijaksanaan pemerintah tanggal 15 November 1978 (Kenop 15) yang melahirkan devaluasi rupiah, Sjafruddin menulis: “Kalau kita dalam Repelita II (yang meliputi masa 1974/1975-1978/1979) telah bersedia ‘berdikari’ dan menyusun anggaran pembangunan yang benar-benar berimbang – tidak mengharapkan ‘bantuan’ (=pinjaman) dari luar negeri—maka kita masih dapat menyusun rencana pembangunan yang progressif, mulai dari tahun 1974/1975-1978/1979 tanpa minta-minta bantuan dari luar negeri.”

Sikap “anti” pinjaman dari luar negeri itu bukanlah tanpa alasan, sebab menurut Sjafruddin hasil ekspor kita sejak tahun 1972/1973 hingga 1977/1978, melonjak-lonjak nilainya. Di mata Sjafruddin, rencana pembangunan yang disusun pemerintah terlampau ambisius, jauh di atas kemampuan rakyat dan kurang memperhatikan prinsip “berdikari”.

Pendapat Sjafruddin itu disetujui Dawam Rahardjo. Ia berkata: “Ini memang aneh, hutang luar negeri meningkat ketika devisa juga meningkat. Seharusnya, kalau devisa meningkat hutang dikurangi. Kalau devisa meningkat sedangkan hutang juga meningkat , akhirnya tidak efisien, banyak korupsi dan sebagainya.” Dawam kemudian menunjuk studi yang dilakukan Sritua Arif dan Adi Sasono yang membuktikan bahwa jika hanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada tingkat sekarang ini tidak perlu dengan hutang luar negeri. “Studi itu membuktikan kebenaran pendapat Sjafruddin,” kata Dawam.

Meskipun Sjafruddin dikenal sebagai lawan politik Bung Karno yang amat tangguh, tapi ia tidak kehilangan obyektivitasnya dalam menilai kebijaksanaan Bung Karno yang benar. Yang benar dari Bung Karno, ia katakan sebagai kebenaran.

Dalam soal kebijakan ekonomi, Sjafruddin tampak amat apresiatif terhadap kebijaksanaan Ekonomi Terpimpin yang diintrodusir Bung Karno, karena ia melihat tujuan Ekonomi Terpimpin adalah melindungi dan memperkuat ekonomi rakyat pribumi yang miskin. Meskipun Sjafruddin mengeritik pelaksanaan Ekonomi Terpimpin yang terlalu ekstrim, toh ia menilai kebijakan ekonomi moneter dan liberal zaman Orde Baru terlalu mementingkan uang sebagai alat pembangunan.

Kepentingan rakyat adalah kepedulian utama pikiran-pikiran ekonomi Sjafruddin. Ia berpendapat, yang menjadi korban dari ekonomi bebas Orde Baru adalah perusahan-perusahan nasional baik kepunyaan negara maupun swasta, yang bukan saja sangat kekurangan modal dan pada umumnya tidak dapat mengadakan off-shore-loans seperti perusahan milik asing atau setengah asing, tetapi juga kekurangan managerial knowlodge dan skill. Selanjutnya, modal asing—yaitu perusahan-perusahan asing yang bermodal—lebih suka bekerjasama dengan warganegara Indonesia yang sejak dulu biasa dan oleh karena itu mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dalam usahan dagang dan industri, yaitu warganegara turunan asing, khususnya Cina. Apalagi kalau modal asing itu milik Cina asing, warganegara Singapura, Taiwan, atau Hongkong tentu mereka akan mencari pembantu atau parnernya di kalangan WNI turunan Cina.

Di bawah politik ekonomi Orde Baru yang praktis dan pragmatis, dan yang tampaknya lebih mementingkan modal dan skill yang sudah ada –walaupun dimiliki orang asing– daripada cita-cita untuk membentuk modal dan dan skill nasional sendiri, perusahaan-perusahaan Indonesia (pribumi) yang tadinya sudah berkembang, berguguran satu persatu, tidak tahan menghadapi tantangan dan saingan modal asing. Perusahaan-perusahaan sirup dan air buah-buahan habis disapu bersih oleh perusahaan-perusahaan minuman raksasa seperti Coca cola, Green Spot, Fanta dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan tekstil yang dulu meramaikan Majalaya (Jawa Barat) dan dimiliki orang-orang pribumi, disapu bersih oleh perusahaan-perusahaan tekstil raksasa. Majalaya, bagi Sjafruddin, adalah cermin keadaan ekonomi Indonesia. Kita lambat laun dijajah oleh modal asing yang dikendalikan oleh manajer-manajer asing atau WNI nonpribumi, dan orang-orang pribumi hanya menjadi kuli-kulinya, paling banter mandor-mandornya.

Sjafruddin masih melanjutkan uraiannya yang membenarkan bahwa lenyapnya perusahaan-perusahaan kecil milik pribumi digantikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memerlukan modal besar, adalah proses alamiah yang terjadi di seluruh negara industri. Tetapi, lanjut Sjafruddin, dalil itu dapat dibantah. Benar, (tenaga) manusia di mana-mana dikalahkan oleh (tenaga) mesin, tetapi di negara-negara yang sudah maju itu, modal yang mengesampingkan manusia dimiliki (pada umumnya) oleh warganegara sendiri. Dan tenaga-tenaga yang mengganggur ditempatkan di lapangan-lapangan kerja baru tanpa atau setelah mendapat pelatihan atau pendidikan kembali. Di Indonesia modal asing menggantikan modal pribumi kecil, juga di bidang-bidang usaha yang tidak (kurang) penting, seperti industri minuman, dan pemerintah kurang memperhatikan manusia-manusia yang tersingkirkan.

Ringkasnya, demikian Sjafruddin, karena pemerintah terlampau mengagungkan peranan modal (asing), maka pemerintah kurang melindungi modal dan (tenaga) manusia Indonesia dalam usaha pembangunannya. Di samping itu, karena pemerintah kurang mampu memobilisasikan tenaga dan daya kreasi rakyat Indonesia supaya benar-benar turut berpartisipasi dalam usaha pembangunan. “Seharusnya pembangunan itu merupakan kreasi bangsa Indonesia sendiri yang disesuaikan dengan keadaan alam dan lingkungan bangsa Indonesia umumnya,” tulis Sjafruddin.

Bagi Sjafruddin, mengutamakan modal sudah terang berlawanan dengan Pancasila yang mengutamakan manusia tanpa melupakan kebutuhan-kebutuhan materiilnya, yang harus dapat dinikmati oleh rakyat seluruhnya, supaya tercipta keadilan sosial.

Di mata Sjafruddin, pembangunan yang sekarang dilaksanakan tidak atau sangat kurang berakar ke dalam rakyat, karena (rakyat) tidak/kurang diajak berpartisipasi, tatapi segala sesuatu direncanakan dan kemudian dipaksakan dari atas ke bawah. Sepintas lalu hasil pembangunan itu menggembirakan dan mengagumkan. Tetapi kalau datang resesi ekonomi dunia, harga minyak jatuh, pinjaman-pinjaman lunak tidak/sukar diperoleh, kecuali pinjaman komersial dengan bunga dan kewajiban bayar kembali yang jauh lebih tinggi dan berat dari biasa, sedang modal swasta yang ada cenderung untuk meninggalkan tanah air kita dan dipermudah jalannya berhubungan dengan kebebasan lalu lintas devisa, maka terlihat dan terasalah kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam dasar dan pola pembangunan kita selama ini.

Demikianlah, beberapa pokok pikiran Sjafruddin yang jelas amat memihak kepada kepentingan rakyat. Jika dari uraian di atas tertangkap kesan Sjafruddin anti modal asing, sesungguhnya kesan serupa itu tidak tepat sama sekali. Menurut Dawam Rahardjo, Undan-undang tentang Modal Asing berlaku di masa Orde Baru, banyak sekali yang berasal dari gagasan Sjafruddin. Benar Sjafruddin memang tidak setuju kepada kredit atau hutang luar negeri, karena dianggapnya mengandung beban. Menurut Sjafruddin, lebih baik kita mengimport modal karena yang akan menanggung resikonya nanti orang asing itu sendiri.

Di manakah posisi Sjafruddin di dalam percaturan pemikiran ekonomi Indonesia? Meskipun pikiran-pikirannya banyak diambil oleh para arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru, tetapi menurut Dawam Rahardjo posisi Sjafruddin bagaikan penumpang kapal di pinggir pantai.

Akan tetapi, apa dan bagaimanapun posisinya, Sjafruddin tetap tegar membela kepentingan rakyat. Sjafruddin bergerak menghimpun para pengusaha muslim di dalam wadah Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia (HUSAMI). Ketika PT. Arafat yang sahamnya sebagian besar dimiliki kaum Muslim Indonesia mengalami kebangkrutan drastis karena faktor dari dalam dan luar perusahaan, Sjafruddin melalui HUSAMI menyelenggarakan perjalanan haji yang ongkos naik haji (ONH)-nya terbukti lebih murah ketimbang tarif resmi pemerintah. Sayangnya, ONH yang lebih murah dan jelas-jelas menguntungkan rakyat itu dilarang oleh pemerintah. Ketimbang menurunkan tarif dan memperbaiki pelayanan kepada umat, pemerintah lebih suka menggunakan kekuasaan untuk memonopoli perjalanan haji.

Sebuah desertasi yang ditulis oleh John Sutter menyebut Sjafruddin sebagai figur yang sangat rasional dalam memandang fungsi kapital. Di mana saja kapital sama, tidak merugikan. Yang harus dikontrol adalah orangnya, kapitalnya sendiri harus dimanfaatkan.

Bagi Sutter, Sjafruddin adalah seorang ahli moneter dan sangat ahli di bidang budget. Bagi orang Belanda, Sjafruddin terkenal sangat teliti dan berhati-hati dalam menghitung anggaran. “Sjafruddin sangat menonjolkan kepentingan negara di dalam menghitung anggaran,” ungkap Dawam Rahardjo.

Dalam zaman serba bebas sekarang ini, sungguh menarik mengkaji kembali pikiran-pikiran ekonomi Sjafruddin Prawiranegara. Ramalannya bahwa politik ekonomi Presiden Soeharto akan mengalami kegagalan jika dijalankan terlampau praktis-pragmatis, perlu direnungkan oleh semua yang berkepentingan terhadap susksesnya pembangunan menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan bagi segelintir rakyat Indonesia!

(Catatan kegiatan: International Seminar on Islamic Finance and Its Global Challenges, 11 Mei 2011 di UNISSULA. Dalam rangka memperingati 1 Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara, ditulis kembali oleh maruf, )

2011-10-23T08:20:00.000+07:00

Menemukan Kembali Indonesia yang Hilang

Pengantar Penyunting

Mr. Sjafruddin Prawiranegara

Pemimpin Bangsa dalam Pusaran Sejarah

MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA (28 Februari 1911-15 Februari1989) adalah Presiden yakni Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan kedua Republik Indonesia setelah Ir. Soekarno –yang menjadi Presiden Republik Indonesia sejak 18 Agustus1945— menyerah dan ditawan oleh tentara kolonial Belanda yang melakukan agresi II pada 19 Desember 1948. Statement ini bukanlah statement subjektif-emosional dari penyunting buku ini. Statement ini mengacu kepada pendapat guru besar hukum tatanegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H..

Dalam kalimat lugas dan terang benderang, Prof. Jimly mengatakan, “secara hukum tidak perlu ada keraguan bagi kita untuk menyatakan bahwa Sjafruddin Prawiranegara selaku Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) antara tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan tanggal 13 Juli 1949 adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Dalam sistem UUD 1945, kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia itu tiada lain adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”

Tidak Kehilangan Akal Sehat

Pada 19 Desember 1948 itu, Belanda melancarkan agresinya yang kedua terhadap negara Republik Indonesia yang baru berumur tiga tahun beberapa bulan. Agresi II itu dilakukan setelah secara sefihak Belanda menyatakan tidak terikat lagi kepada hasil Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda pada tanggal 17 Januari 1948.

Pada saat mencekam itu, dwitunggal Presiden Soekarno dan Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta tidak kehilangan akal sehatnya. Di tengah deru pesawat terbang Belanda yang menyerang ibukota Yogyakarta, segara dilakukan sidang kabinet yang memutuskan pemerintah akan tetap tinggal di dalam kota. Alasan untuk tetap tinggal di dalam kota antara lain karena untuk berangkat ke luar kota diperlukan pasukan pengawal sebanyak dua batalion. Pasukan sebesar itu tidak tersedia di dalam kota.

Alasan kedua, dengan tetap tinggal di dalam kota, para pamimpin Republik Indonesia masih dapat melakukan berbagai upaya diplomasi. Kabinet menyadari, dengan tetap tinggal di dalam kota pimpinan negara akan ditawan oleh Belanda, akan tetapi itu lebih baik daripada tertawan di luar kota ketika memimpin perang.

Keputusan sidang kabinet itu pada pertengahan 1970-an menjadi perdebatan hangat antara Mohammad Hatta dengan sejarawan militer, Nugroho Notosoesanto.

Keputusan penting lain yang diambil ialah memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yang ketika itu sudah berada di Bukittinggi, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatrera. Mandat yang lain diberikan kepada dr. Sudarsono, LN. Palar, dan AA. Maramis di New Delhi, India, untuk membentuk pemerintahan darurat jika ikhtiar Sjafruddin di Sumatera tidak berhasil.

Sjafruddin yang tidak pernah tahu ada mandat kepadanya untuk membentuk pemerintahan darurat, sore tanggal 19 Desember 1948 segera sesudah mendengar siaran radio mengenai didudukinya ibukota Yogyakarta dan ditawannya para pemimpin Republik, menemui pimpinan Komisariat Pemerintah Pusat untuk Sumatera (Kompempus), Mr. Teuku Muhammad Hasan, guna menyampaikan pendapatnya tentang kemungkinan terjadinya kevakuman pemerintahan yang akan menimbulkan dampak negatif baik di dalam maupun di luar negeri, dan karena itu perlu segera dibentuk sebuah pemerintahan untuk menyelamatkan negara yang sedang berada dalam bahaya..

Sebagai seorang ahli hukum, pada mulanya T.M. Hasan mempersoalkan segi juridis dari gagasan Sjafruddin, apalagi Sjafruddin dan para pemimpin Republik di Sumatera tidak ada seorang pun yang memegang mandat untuk membentuk pemerintah. Namun tanggungjawab terhadap kelanjutan perjuangan telah mengatasi aspek hukum itu. Maka pada 19 Desember 1948 sore, tercapai kesepakatan antara Sjafruddin dan TM. Hasan untuk membentuk sebuah pemerintahan darurat. Disepakati pula, bahwa pemerintahan darurat itu akan dipimpin oleh Sjafruddin dan TM. Hasan sebagai wakilnya.

Kesepakatan dua tokoh ini merupakan embrio dari pembentukan pemerintahan darurat yang tiga hari kemudian dilaksanakan di Halaban. Walaupun usia Sjafruddin lebih muda dari TM. Hasan, tetapi dia berani mengambil tanggung jawab perjuangan menyelamatkan Republik Indonesia, dengan segala resikonya.

Merujuk kembali pendapat Prof. Jimly seperti dimuat di buku ini, kita mesti adil di dalam memberi penilaian hukum kepada sesuatu peristiwa. Pada masa awal setelah kemerdekaan, kondisi negara dan pemerintahan Republik Indonesia masih belum stabil dan sistem administrasinya belum tertib, banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang tidak mendapat dukungan sistem administrasi negara yang memadai sehingga penilaian terhadapnya di kemudian hari sering menimbulkan perdebatan hukum. Apalagi, di mata orang-orang yang memahami hukum dengan cara yang sangat kaku dan mengutamakan orientasi berpikir yang bersifat ‘rule-driven’, serba peraturan tertulis, serba prosedural, maka niscaya ketiadaan dukungan administrasi yang tertib itu menimbulkan tafsir yang sangat kaku, termasuk dalam memahami status Sjafruddin Prawiranegara sebagai Ketua PDRI. Misalnya, bagi mereka yang berpikir harfiah tidak mudah untuk menerima pengertian bahwa Ketua PDRI adalah sebutan darurat dari jabatan Presiden Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Menurut Prof. Jimly, dalam keadaan darurat, tidak perlu dipersoalkan apakah ada atau tidak surat mandat tertulis dari Soekarno kepada Sjafruddin untuk mengambil alih pemerintahan sementara dalam keadaan darurat. Juga tidak perlu dipersoalkan apakah Mr. Mohamad Roem mewakili pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno atau pemerintahan yang dipimpin Sjafruddin. Yang penting, Roem dipahami sebagai mewakili pemerintahan Republik Indonesia. Secara juridis, selama Soekarno dan Hatta berada dalam tahanan, Presiden RI yang disebut dengan istilah Ketua PDRI dipegang oleh Sjafruddin Prawiranegara yang baru diserahterimakan kembali kepada Soekarno selaku Presiden pada tanggal 13 Juli 1948.

Dilupakan Bangsanya

Keberanian Sjafruddin membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), bukan saja telah membuktikan bahwa Republik Indonesia tidak pernah bubar hanya karena Soekarno-Hatta dan para pemimpin lain ditangkap, tetapi juga dengan sikap sangat keras dan gigih PDRI telah memperkuat posisi Roem ketika harus berunding dengan van Roijen.

Ironisnya, peristiwa historik yang amat penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan eksistensi Republik Indonesia ini, selama puluhan tahun telah dilupakan oleh hampir seluruh anak bangsa. Sjafruddin Prawiranegara sebagai sutradara dan aktor utama PDRI, selama berpuluh tahun bagai telah diharamkan untuk ditampilkan dalam bingkai sejarah bangsa. Bahkan sekadar sketsanya sekalipun!

Masalah politik rupanya menjadi penghalang utama untuk melahirkan kesadaran berbangsa yang tulus dan kesadaran mengingat sejarah bangsa yang otentik ini, sehingga terhadap PDRI bukan saja bangsa ini terlambat memberi pengakuan, tetapi juga sampai sekarang pemerintah belum mau memeringati dan secara terbuka bersama seluruh anak bangsa mengingat serta mencatat PDRI dengan tinta emas sebagai satu tahap yang sangat menentukan dalam perjuangan bangsa kita.

Dapat diduga, di masa Orde Lama nama Sjafruddin Prawiranegara tidak boleh dimunculkan, karena keikutsertaannya dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Republik Persatuan Indonesia (RPI). Di masa Orde Baru, nama Sjafruddin dicoret dari buku sejarah karena suaranya yang lantang mengeritik berbagai kebijakan pemerintah, terutama keikutsertaannya dalam Kelompok Petisi 50, sebuah pernyataan keprihatinan terhadap pidato Presiden Soeharto yang ditandatangani oleh 50 orang politisi sipil dan senior militer.

“Bicara tentang Sjafruddin Prawiranegara, kita tidak bisa tidak bicara tentang dua hal: PDRI dan PRRI,” ujar pakar ilmu politik Dr. Salim Said. Pada yang pertama jelas jasa Sjafruddin menyelamatkan Republik Indonesia yang pemimpinnya sudah ditahan oleh Belanda. Sedang PRRI haruslah dilihat sebagai usaha menyelamatkan RI yang terancam oleh komunisme.

PRRI bukanlah gerakan separatis, melainkan gerakan alternatif untuk menyelamatkan Indonesia yang terancam oleh komunisme dan “petualangan” politik Presiden Soekarno.

PRRI kalah, dan selanjutnya diperlukan waktu beberapa tahun sebelum akhirnya ancaman Partai Komunis Indonesia (PKI) serta “petualangan” politik Presiden Soekarno hancur lewat Gerakan 30 September/PKI pada tahun 1965.

PRRI berbeda dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). GAM dan OPM berangkat dari penolakannya kepada Republik Indonesia, sedangkan PRRI justeru berjuang untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman komunisme.

Jika dibaca kalimat-kalimat awal Piagam Perdjuangan Menjelamatkan Negara tertanggal Padang, 10 Februari 1958 yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan, nyata sekali betapa PRRI lahir didasarkan atas keinginan kuat untuk melindungi Republik yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dari tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan konstitusi yang berlaku saat itu.

PRRI dimaksudkan untuk menegakkan kembali Republik Indonesia sebagai “Negara hukum dan kebangsaan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kedaulatan mengurus rumah tangga negara berdasarkan Perikemanusiaan dan Musyawarah berada di tangan rakyat, guna mencapai Keadilan Sosial dan Kemakmuran rakyat lahir dan batin.”

Bagi guru besar Cornell University, Amerika Serikat, George McT Kahin, Sjafruddin bersama dua koleganya, Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, harus dihargai karena telah memberikan sumbangan penting kepada pemeliharaan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Sjafruddin, Natsir, dan Burhanuddin telah melakukan satu perjuangan yang akhirnya berhasil di kalangan dalam PRRI untuk menghalang-halangi mereka yang lebih menyukai pemisahan Sumatera dari Indonesia dan menjadi negara sendiri.

Sjafruddin dan dua koleganya bersikeras terhadap jalan seperti itu, walaupun harus mengabaikan dukungan negara adidaya, Amerika Serikat. Maka, demikian Kahin, untuk sebagian besar karena trio tokoh Masyumi itulah perjuangan PRRI tercegah menjadi gerakan sparatis, dan tetap dilakukan dalam batas-batas ikatan kesatuan Indonesia.

Yang paling krusial dari dekade pergolakan daerah ini, yang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X disebut sebagai kemelut sejarah, ialah berkembangnya PRRI menjadi RPI. Seperti diketahui, Sjafruddin Prawiranegara adalah Presiden RPI.

Salah seorang tokoh PRRI, Permesta, dan RPI, Ventje H.N. Sumual di dalam Memoar-nya yang terbit pada Juli 2011 mencatat, “Keberadaan dan hakikat RPI sebagai pengembangan dari PRRI adalah satu hal yang paling banyak disalahpahami, sehingga banyak menimbulkan pertentangan di kalangan pendukung PRRI sendiri. Paling banyak disalahmengerti, baik oleh umumnya pelaku sejarah di masa itu, tak kecuali di kalangan para pemimpin PRRI hingga di semua tingkatan. Juga kemudian di antara para sejarawan hingga sekarang.”

Sumual menepis anggapan bahwa RPI dibentuk semata-mata karena kepentingan bersifat praktis dari para pemimpin PRRI yang mencoba bertahan, dengan menambah kekuatan dari kelompok pemberontak lain. Dalam kalimat singkat padat, Sumual menegaskan: “.... RPI adalah tatanegara alternatif, bukan negara alternatif.”

Sjafruddin Prawiranegara dan kawan-kawan seperjuangannya pada dekade pergolakan daerah, bagai telah membakar dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan bersama teman-temannya di dekade pergolakan daerah, karena kalah, lalu ramai-ramai disalahkan, diberi berbagai stigma. Akan tetapi sejarah ternyata membuktikan apa yang diperjuangkan Sjafruddin dan teman-temannya, benar adanya. Hampir lima dekade kemudian, semua hal yang diperjuangkan Sjafruddin dan teman-temannya secara sadar dan terencana, diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meminjam ungkapan Fendy E.W. Parengkuan di buku ini, PRRI dan Permesta, “dihukum oleh sejarah karena ‘berani mendahului sejarah’. Masih adakah di antara kita sekarang yang sudi mengapresiasi nilai-nilai dan semangat kepeloporan mereka? Inikah saatnya bagi kita membuat keputusan bersejarah untuk tidak lagi melakukan stigmatisasi terhadap (PRRI dan) Permesta, mulai dari lembaran hidup hingga ke lembaran buku-buku sejarah yang dipelajari oleh anak-anak kita? Mungkin inilah waktunya untuk membuktikan bahwa kita sudah cerdas sebagai bangsa berbudaya adiluhung dan berpekerti luhur.”

Tentang Buku Ini

Sebagian terbesar isi buku ini berasal dari tulisan para ahli di bidangnya masing-masing yang dibuat khusus atas permintaan Panitia Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011) yang selama rentang waktu Februari sampai Juni 2011 melakukan 12 seminar di berbagai daerah dengan berbagai tema, mulai tema Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Otonomi Daerah, sampai Ekonomi.

Tidak semua tulisan berasal dari makalah. Kata Sambutan Wakil Presiden Boediono di buku ini adalah hasil transkrip teman-teman di Sekretariat Wakil Presiden RI, yang kemudian disisir oleh penyunting, sedangkan tulisan (almarhum) H. Rosihan Anwar adalah gabungan dari tulisannya di tabloid Cek & Ricek dan kesaksian lisannya untuk film testimoni “Mengenang Presiden RI yang Terlupakan”. Pesan Pak Rosihan dalam tulisan ini amat sangat jelas: “Kalau mau mengakui Sjafruddin sebagai Presiden boleh, kalau tidak boleh juga. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu membantah atau mengecilkan peranan orang seperti Sjafruddin Prawiranegara dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.”

Tulisan Prof. Dr. Taufik Abdullah, “Kisah PDRI Sebuah Refleksi Sejarah” berasal dari makalah yang disajikan dalam diskusi bertajuk “Peran Yogyakarta dan Bukittinggi sebagai Dua Pilar Sejarah Perjuangan di Masa Krisis (PDRI 1948-1949)” yang diselenggarakan di Bukittinggi pada 29-30 April 2002.

Tulisan yang lebih tua lagi adalah tulisan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, “Prolog PRRI dan Keterlibatan Natsir-Sjafruddin” berasal tulisannya dalam H. Endang Saifuddin Anshari dan M. Amien Rais (ed), Pak Natsir 80 Tahun Buku Pertama Pandangan dan Penilaian Generasi Muda, Jakarta: Media Dakwah dan LIPPM, 1988.

Dengan tema yang relatif beragam, penyunting mencoba membagi kumpulan tulisan ini menjadi enam bagian yang tiap bagian bicara dalam satu tema tertentu (I. PDRI, Insiatif Lokal, dan Relevansinya untuk Indonesia Kini dan Esok; II. Dekade Pergolakan Daerah; III. Mendamaikan Daerah dengan Pusat; IV. Jejak Hayat dan Pemikiran; V. Di Sekitar Ekonomi Islam; dan VI. Mempertimbangkan Sjafruddin). Keenam Bagian itu diapit oleh satu Prolog dan satu Epilog. Dengan lampiran yang relatif banyak, penyunting berharap buku ini juga bernilai informatif, karena beberapa dokumen lama seperti Piagam Perjuangan Menyelamatkan Negara yang menandai bermulanya pergolakan daerah pada dekade 1950-an, disajikan apa adanya. Biarlah generasi abad XXI membaca jejak hayat pendahulunya sebagaimana adanya.

Pada saat buku ini dipersiapkan, terbit buku Memoar Ventje H.N. Sumual yang memuat banyak fakta sejarah penting pada dekade pergolakan daerah yang dialaminya, dilakukannya, digagasnya, diprakarsainya, atau yang sekadar disaksikan dan direnungkannya. Memoar yang mengungkap sangat banyak mata rantai sejarah yang selama ini terselubung, bersama buku ini, tanpa disengaja ternyata saling melengkapi.

Apabila Memoar Ventje H.N. Sumual mengungkap banyak hal berdasarkan pandangan subjektif Sumual, buku ini mengungkap banyak hal berdasarkan pandangan objektif para penulisnya. Bukankah penulisan sejarah berdiri persis di persimpangan jalan antara subjektifitas dan objektifitas?

Penyunting berharap, dengan segala kekurangannya, buku ini tetap memiliki nilai limpah, yaitu sebagai rujukan untuk melangkah ke masa depan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Penyunting menggarisbawahi pesan Sri Sultan Hamengku Buwono X di buku ini yang menekankan pentingnya “menemukan kembali ‘Indonesia’ yang hilang. Indonesia dengan sederet tokoh pergerakan yang visioner dan menjalin hubungan antartokoh yang demikian erat. Indonesia yang bisa menjadi rumah narasi bagi bangsa yang demikian majemuk. Tokoh-tokoh pergerakan saat itu sangat mengedepankan diplomasi. Mereka ramah, mudah bergaul, berani berdebat dengan siapa pun, dan memiliki persahabatan yang kuat sekali. Suasana etika moral bermartabat di antara tokoh bangsa waktu itu begitu terasa. Di sidang berdebat hebat, tapi di luar itu mereka bersahabat. Para tokoh pergerakan itu merupakan guru-guru keluhuran bangsa. Selayaknya jika generasi penerus bangsa ini belajar dari mereka.”

Mudah-mudahan demikianlah hendaknya.

Jakarta, Ramadhan 1432/Agustus 2011

Lukman Hakiem

Mohammad Noer

Pemerintah Sengaja Biarkan WNI Dibunuh

2011-06-21T12:57:00.001+07:00

Jakarta, PelitaOnline - PEMERINTAH dinilai sengaja membiarkan Warga Negara Indonesia dibunuh, disiksa, ditelantarkan, diperkosa, dan dipancung oleh negara lain. Perlakuan yang tidak manusiawi kepada WNI oleh pemerintahan negara lain ini selalu terjadi sepanjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Pakar DPP Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakiem melalui pesan singkatnya (SMS). Menurut Lukman, sejak pemilihan presiden 2009 lalu, negara benar-benar hilang, "Tidak mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."

Pernyataan mantan anggota DPR tersebut tampaknya menjadi jawaban atas pernyataan pemerintah, terutama Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang mengatakan bahwa pemerintah tak pernah diam dan tidur dalam melindungi para TKW disejumlah negara.

Menurut Patrialis, masyarakat janganlah memberikan penilian yang bersifat negatif kepada pemerintah terkait keberadaan para TKW. Pasalnya, lanjut dia, pemerintah selalu mengupayakan yang terbaik untuk para TKW. (Hurri Rauf)

KPK Adalah Komisi Pelindung Kepentingan

2011-06-15T07:48:00.000+07:00

KPK dianggap sebagai Komisi Pelindung Kepentingan karena lebih serius mengurus perkara korupsi kecil ketimbang yang kakap

Sumber Foto: matanews.com

Jakarta, PelitaOnline - BANYAKNYA koruptor kelas kakap yang kabur meninggalkan Tanah Air bukan disebabkan karena kelalaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi dinilai lebih karena faktor pada peran KPK yang menjadi pelindung kepentingan.

Hal tersebut dikatakan ketua Majelis Pakar DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem, Selasa (14/06/2011). Pendapat ini dia sampaikan menyikapi lambannya langkah KPK dalam mengusut tersangka kasus suap cek pelawat Nunun Nurbaeti dan kasus suap di Kemenpora yang melibatkan Muhammad Nazaruddin.

"Saya katakan demikian karena KPK sudah kehilangan jejak kepada dua orang ini. KPK hingga saat ini masih juga belum mengetahui di mana kedua orang itu tinggal," kata Lukman.

Menurut Lukman, selama ini KPK lebih serius mengurus kasus-kasus kecil dan membiarkan kasus-kasus besar. " Kasus Nunun adalah contoh yang tak bisa KPK sangkal," katanya.

Mantan anggota DPR ini mengatakan, KPK tidak mungkin kehilangan jejak terhadap istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun jika saja KPK mencegah langsung tersangka setelah jaksa KPK menyebut nama Nunun berkali-kali di persidangan setahun lalu.

"Tapi kenapa KPK tidak langsung melakukan pencegahan. Bukankah KPK sebagai lembaga independen yang bebas mengusut, menyidik, dan memberantas koruptor kelas kakap. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa lembaga ini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pelindung Kepentingan," tegas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini. (Hurri Rauf)

Peringatan Kelahiran Pancasila Tidak Sesuai Fakta

2011-06-03T07:11:00.000+07:00

Peringatan hari kelahiran Pancasila seolah-olah dimiliki satu golongan. Dan itu pun tidak sesuai dengan fakta sejarah

Pelita Online - Wakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Lukman Hakiem mengatakan Pancasila bukan kesepakatan sekali jadi. Simbol persatu bangsa itu disepakati menjadi dasar negara sebagai milik bersama melalui proses panjang dan berliku. Namun, peringatan hari kelahiran ideologi negara yang jatuh pada 1 Juni tersebut seolah-olah dimiliki satu golongan, yang juga tidak sesuai dengan fakta sejarah.

“Sebab ada rangkaian pidato di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPKU) pada awal Mei 1945, ada beberapa kali perubahan konstitusi Undag-Undang 1945, konstitusi RIS dan UUDS 1950, ada proses permusyawaratan di Majelis Konstituante 1956-1959, dan akhirnya proses Dekrit Presiden 5-19 juli 1959 menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila,” kata Lukman, melalui pesan singkatnya (SMS) Juma’at (03/06/2011)

Menurut Lukman, lahirnya Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni jelas merupakan pememotongan sejarah dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Apalagi, lanjut Lukman, ada perbedaan signifikan antara pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dengan Pancasila versi dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang disepakati secara aklamasi oleh DPR pada 22 Juli 1959.

“Pada pidato 1 juni, sila Ketuhanan Yang Maha Esa diletakkan sebagai sila kelima, ketiga dan akhirnya hilang ketika Pancasila diperas menjadi Ekasila (gotong royong),” tuturnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, Pancasila yang merupakan hasil proses panjang itu, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah filsafat materialisme belaka. Tanpa sila pertama pancasila kebawah tidak berakar dan ke atas juga tentu tidak berpucuk.

“kita yakin, hanya dipangkuan umat beragama, pancasila akan tumbuh subur. Karena itu jangan dibiarkan Pancasila hanya menjadi milik satu golongan saja.

Sebab, tambah dia, pada 1 juni, MPR memperingati pidato Bung Karno. “Namun Kenapa MPR tidak diperingati pidato Mr. Muh. Yamin, Pidato Prof. Soepomo, pidato Mr. Maramis, pidato K.H. A. Wahid Hasyim, Pidato Ki Bagus Hadikusumo dan pidato tokoh-tokoh lainnya,” tambahnya.

“Kenapa juga tidak ada peringatan Piagam Jakarta pada 22 Juni, atau peringatan Dekrit Presiden 5 juli,”.

Agar pancasila tetap menjadi milik bersama dan tidak jatuh pada satu golongan, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini berharap MPR juga memperingati hasil pidato para fanding fathers di atas. Hurri Rauf

Parpol Islam Diminta Ikut Meluruskan Sejarah Lahir Pancasila

2011-05-19T07:34:00.000+07:00

Jakarta, Pelita

Ketua DPP Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Lukman Hakiem mengimbau agar partai-partai politik (parpol) berasas dan berbasis massa Islam ikut meluruskan sejarah lahirnya Pancasila yang sampai saat ini msih diperdebatkan publik.

Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak luput dari peran tokoh-tokoh parpol Islam. Karena itu parpol berasas dan berbasis massa Islam harus meluruskan sejarah lahirnya Pancasila tersebut, ujar Lukman Hakiem di Jakarta, Selasa (17/5).

Melalui pelurusan itu rakyat akan paham, bahwa kelahiran Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah berdasarkan keputusan bersama, bukan atas klaim satu orang atau sekelompok orang, ujar Lukman Hakiem.

Imbauan itu disamapiaknnya, karena persoalan kelahiran Pancasila itu masih menjadi perdebatan dan terkatung-katung selama 65 tahun, apakah kelahiran Pancasila itu pada 1 Juni, 22 Juni ataukah tanggal 18 Agustus 1945.

Menurut Lukman, perdebatan itu muncul karena sampai saat ini belum ada keberanian pemerintah untuk menetapkan hari lahirnya Pancasila tersebut. Akibatnya, muncul keinginan memaknai Pancasila sebagai marhaenisme versi Bung Karno.

Akan beda lagi

Menurut Lukman Hakiem yang juga Wakil Ketua Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Pancasila 1 Juni berbeda dengan Pancasila 22 Juni. Akan beda lagi kalau Pancasila dimaknai sebagai marhaenisme versi Bung Karno.

Bukankah sebelum Bung Karno, Muhammad Yamin sudah mengusulkan lima dasar negara? Lagi pula rumusan yang disahkan pada 18 Agustus oleh BPUPKI bukan rumusan Bung Karno, tetapi rumusan 22 Juni dengan menghapus tujuh kata (piagam Jakarta). Ini harus diluruskan, ujar dia.

Lukman menegaskan, Pancasila sebagai ideologi negara bukanlah barang yang sekali jadi; dirumuskan langsung disahkan. Akan tetapi kesepakatan bersama melalui proses perdebatan panjang yang dilakukan founding father bangsa ini, antara lain beranggotakan Bung Karno, M Hatta, Soetardjo Kartohadikoesumo, KH Wahid Hasyim, Ki Bagoes Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Moh Yamin dan AA Maramis.

Rangkaian panjang dan berliku itu kata Lukman, yakni ada rangkaian pidato di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 60 orang pada akhir mei sampai awal Juni 1945.

Sejumlah tokoh itut membentuk tim kecil yang bersidang sejak 28 Mei-17 Juli 1945. Sidang pertama dipimpin Moh Yamin pada 29 Mei 1945, 31 Mei di rumah Soepomo dan pada 31 Mei malam Bung Karno, KH Wahid Hasyim, KH Kahar Muzakkir dan KH Masykur ke rumah Moh Yamin untuk membicarakan Pancasila.

Tim kecil tersebut terus melakukan kajian Pancasila hingga 10 Juli 1945 dan kemudian membentuk Tim 9 dengan anggota Bung Karno, KH Wahid Hasyim, KH. Kahar Muzakkir, M Hatta, Ahmad Soebardjo, AA Maramis, Abi Koesno Tjokrosujoso dan Agus Salim.

Pada 10-17 Juli terjadi perdebatan sengit di BPUPKI terkait Piagam Jakarta dengan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

Proses lobi

Selanjutnya, ada juga proses lobby di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pengganti BPUPKI setelah kemerdekaan RI yang bersidang pada 18 Agustus 1945 dan sepakat menghilangkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Di samping itu proses lainnya ada beberapa kali perubahan konstitusi, ada proses permusyawaratan di Majelis Konstituente (1956-1959), dan akhirnya proses dekrit Presiden (5-22 juli 1959).

Jadi menetapkan 1 Juni sebagai hari Pancasila jelas-jelas memotong sejarah dan tidak sesuai dengan fakta. Dalam hal ini ada perbedaan signifikan antara Pidato Bung Karno pada 1 juni 1945 dengan Pancasila versi Dekrit Presiden yang disepakati secara aklamasi oleh DPR pada 22 Juli 1959, jelas dia.

Menurut dia, pada pidato Bung Karno, sila Ketuhanan YME diletakkan di posisi kelima, lalu ke posisi ketiga dan akhirnya hilang. Sedangkan pada Pancasila hasil proses panjang Ketuhanan YME adalah sila pertama yang menjadi fundamen moral.

Kita yakin hanya pangkuan umat beragama, Pancasila akan tumbuh subur. Dan tanpa sila Kertuhanan YME, pancasila ke bawah tidak berakar, dan ke atas tidak berpucuk, tegas dia.(ay

PDRI, Inisiatif Lokal dan Kita Yang Gagap

2011-04-02T18:28:00.000+07:00

Sabtu, 02 April 2011 02:32

Agresi militer Belanda ke Ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta pada 19 Desember 1948 yang nyaris mengakhiri riwayat Republik Indonesia—karena praktis telah menyebabkan pemerintahan tidak lagi berfungsi—dan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Menteri Kemakmuran Mr Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat (dulu termasuk provinsi Sumatera Tengah) adalah dua peristiwa yang unik dalam sejarah Republik Indonesia.

Sungguh pengalaman sangat pahit dan memalukan, ibukota dan para pemimpin sebuah negara jatuh dan ditawan pada hari pertama serangan tentara Belanda.

Akan tetapi, dalam situasi tegang dan mencekam, para pemimpin Republik tidak kehilangan akal sehat dan masih mampu berpikir jernih.

Rapat kilat kabinet memutuskan untuk mengirim kawat kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang sejak minggu ketiga November 1948 berada di Bukittinggi. Kawat tersebut berisi mandat untuk membentuk Pemerintahan Republik Darurat di Sumatera. Kepada Soedarsono, LN. Palar, dan AA. Maramis di New Delhi, India, dikirim juga kawat agar jika ikhtiar Sjafruddin di Sumatera gagal, ketiganya membentuk Exile Government Republic of Indonesia di India.

Sejarah mencatat, kawat yang dikirim dari Yogyakarta itu tidak pernah sampai ke tangan Sjafruddin.

Inisiatif Lokal

Tanpa mengetahui adanya mandat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kepadanya, pada sore hari tanggal 19 Desember 1948, bersama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera, Mr. T.M. Hasan, Sjafruddin dan Hasan bersepakat membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI–perhatikan penamaan yang berbeda dengan yang tertulis dalam kawat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta) yang pada 22 Desember 1948 diumumkan di Halaban, sebuah desa di daerah Payakumbuh.

Dibanding dengan duet Soekarno-Hatta, duet Sjafruddin-Hasan jelas bukan siapa-siapa. Di Sumatera Tengah ketika itu, meskipun Sjafruddin adalah Menteri Kemakmuran, hanya sedikit orang tahu siapa Sjafruddin. Di Jawa pun pastilah cuma sedikit orang yang mengetahui siapa Teuku Mohammad Hasan.

Akan tetapi, ketika perjuangan nasional dalam krisis, masyarakat ternyata tidak pernah tertarik untuk mempertanyakan siapa Sjafruddin atau siapa Teuku Hasan. Masyarakat lebih tertarik untuk melihat apa yang mereka perbuat untuk menjaga tetap tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia.

Dua peristiwa di sekitar terbentuknya PDRI menunjukkan betapa sesungguhnya inisiatif-inisitaif lokal itulah yang sebagai totalitas memiliki nilai limpah untuk kepentingan nasional. Prakarsa membentuk PDRI, menunjukkan betapa pentingnya inisiatif lokal bagi perjuangan nasional.

Kearifan PDRI

Sikap keras PDRI terhadap proses Persetujuan Roem-Roijen, 7 Mei 1949, yang meninggalkan PDRI dan muatan Persetujuan yang dipandang kurang mencerminkan keadaan Republik yang sesungguhnya, menunjukkan betapa di tengah situasi kritis yang memerlukan kesatupaduan segenap komponen bangsa, para pemimpin kita di masa lalu masih tetap bisa memperdebatkan masalah bangsa dan negara secara jujur dan jernih.

Jika bukan dikhianati, PDRI merasa telah ditinggalkan oleh Soekarno-Hatta. Itu sebabnya, sangat kuat suara di kalangan PDRI yang menentang Persetujuan Roem-Roijen. Akan tetapi, lagi-lagi sejarah menunjukkan, di saat-saat kritis, yang muncul adalah kebersamaan. Bukan ego masing-masing kelompok.

Sjafruddin dan PDRI sebagai pemegang mandat kekuasaan Republik yang ditinggalkan oleh para pemimpinnya, ternyata memilih bersikap arif. Dalam sikap akhirnya terhadap Persetujuan Roem-Roijen, di depan Soekarno-Hatta, Sjafruddin mengatakan: “PDRI tidak mempunyai pendapat tentang ‘pernyataan Roem-van Roijen’, tetapi segala akibat yang ditimbulkannya kita tanggung bersama.”

Kita tidak bisa bayangkan, apa yang akan terjadi jika di masa krisis itu Sjafruddin bersikeras menolak Persetujuan Roem-Roijen dan menolak menyerahkan kembali mandat (yang secara fisik tidak pernah diterimanya) kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Hanya Mengisi Kekosongan?

Bangsa ini ternyata gagap menerima kenyataan PDRI yang heroik dan berhasil mempertahankan eksistensi Republik Indonesia sejak tanggal pembentukannya 19 Desember 1948 sampai pengembalian mandat kekuasaan kepada Soekarno-Hatta di Yogyakarta pada tanggal 13 Juli 1949.

Mengutip pendapat pakar sejarah terkemuka, Prof. Dr. Taufik Abdullah, pemegang kekuasaan mempunyai kepentingan dengan bagaimana sejarah ditulis. Sejalan dengan itu pemegang kekuasan pun mempunyai kecenderungan pula untuk melupakan berbagai hal. Ketika kedua kecenderungan itu terjadi maka kita pun tahu bahwa sejarah, yaitu rekonstruksi tentang peristiwa di masa lalu, telah dianggap sebagai wacana untuk mengatakan sesuatu tentang sesuatu.

Untuk dan atas nama kepentingan kekuasaan, PDRI dan para aktor utamanya selama berpuluh tahun telah diusahakan dengan keras untuk dihilangkan dari ingatan kolektif bangsa. Alhamdulillah, meskipun berbagai cara dilakukan untuk menenggelamkan PDRI dari permukaan sejarah, tetapi PDRI tetap hidup dalam pikiran mereka yang mau dan berani bersikap jujur terhadap sejarah.

Empat puluh sembilan tahun sejak mandat PDRI dikembalikan, atau lima puluh tahun sejak didirikan, peranan PDRI dan tokoh-tokohnya dianggap tidak ada. Baru di masa Presiden BJ. Habibie, mantan Ketua PDRI, Mr. Sjafruddin Prawiranegara diberi penghargaan Bintang Republik Adipradhana, dan baru para tahun 2006 hari lahir PDRI 19 Desember dinyatakan sebagai Hari Bela Negara.

Entah karena tidak mengenali sejarah perjuangan bangsa dengan baik, pertimbangan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara ternyata hanya memosisikan PDRI sekadar untuk “… mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela Negara,” padahal pembentukan dan keberadaan PDRI lebih dari sekadar mengisi kekosongan pemerintahan yang semata-mata bersifat administratif sebagaimana jika Presiden ke luar negeri.

PDRI lahir untuk menyambung eksistensi Negara Republik Indonesia yang sejak 19 Desember 1948 oleh pemerintah kolonial Belanda dianggap telah lenyap dari peta bumi, karena ibukota Yogyakarta, Presiden, Wakil Presiden, dan para pemimpinnya telah mereka tawan dan dibuang jauh dari Yogyakarta ke pulau Sumatera.

Peran PDRI

Sepuluh tahun silam, di Bukittinggi, Prof. Dr. Emil Salim dan Maludin Simbolon memberi kesaksian. Menurut Emil Salim, “Hadirnya PDRI telah mengukuhkan eksistensi Republik Indonesia sehingga memperkuat perjuangan diplomasi delegasi RI di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

PDRI, menurut Simbolon, adalah pemerintah yang efektif. “Jadi,” kata Simbolon, “kenapa PDRI yang efektif itu diabaikan, di-ignored?” Memosisikan PDRI hanya sekadar sebagai pengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan, yang bersifat administratif, jelas telah mereduksi peran dan fungsi PDRI yang sebenarnya, yaitu sebagai pemerintahan yang telah menyelamatkan Republik dari kemungkinan terhapus dari peta sejarah.

Dengan Agresi Militer II, 19 Desember 1948, Belanda mengira dengan demikian posisi legal perwakilan RI di PBB dapat dipertanyakan. Akan tetapi, belum sempat hal itu terjadi, PDRI telah memberi kuasa kepada delegasi RI untuk meneruskan perjuangan, dan dengan demikian posisi delegasi RI di PBB tidak dapat diganggu-gugat.

PDRI telah meneguhkan posisi wakil Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jika kita jujur di dalam membaca sejarah, maka peran PDRI, seperti dikatakan oleh Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, dapat dilihat dari tiga aspek: (1) memberi legitimasi bagi Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 yang pemerintah pusatnya tetap tegar berdiri walau secara darurat dengan kekuatan tentara yang aktif bergerilya dan didukung oleh rakyat umum, sungguh pun Presiden dan Wakil Presidennya serta pemimpin-pemimpin penting lainnya ditangkap oleh Belanda, (2) menjadi pusat komunikasi Republik Indonesia dengan luar negeri, sehingga dunia tetap mengetahui perjuangan rakyat Indonesia, dan (3) menjadi sumber inspirasi bagi kelanjutan perang gerilya yang sepenuhnya didukung oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman, dan pemimpin-pemimpin lainnya.

Nilai Limpah

Maka, di sinilah pentingnya pelaksanaan seminar nasional bertema: “Makna PDRI dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia” di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Ahad 3 April yang diselenggarakan oleh Panitia Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011) bekerja sama dengan Yayasan Peduli Perjuangan PDRI 1948-1949.

Paling sedikit ada empat nilai limpah strategis dari kegiatan ini: Pertama, menyegarkan kembali ingatan masyarakat terhadap peristiwa heroik dan strategis yang terjadi lebih enam dasawarsa yang lalu di daerah Sumatera Tengah (kini meliputi Provinsi-provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau), dan Aceh. Kedua, menggali dan menegaskan pentingnya nilai-nilai lokal dan partisipasi masyarakat bagi perjuangan nasional. Ketiga, mengingatkan komponen bangsa agar dalam situasi apapun tidak kehilangan akal sehat dan sikap kritis, dan keempat, memahami makna PDRI yang sesungguhnya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak gagap lagi membaca sejarah.

LUKMAN HAKIEM

Sekretaris Panitia Satu Abad Mr Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011)

Mengakhiri Polemik PRRI

2011-03-16T13:00:00.000+07:00

AM Fatwa
Ketua Umum Panitia Satu Abad Mr Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011)

Jika tidak ada aral melintang, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan Panitia Satu Abad Mr Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011) pada Kamis, 17 Maret, akan mendiskusikan hal yang sangat penting, yaitu bagian dari masa lalu perjalanan negara/bangsa Indonesia yang sampai hari ini masih belum tuntas kita dudukkan: Dewan Perjuangan di Sumatra dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi, yang pada 15 Februari 1958 menjelma menjadi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dipimpin oleh Mr Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.

Sesudah peristiwa PRRI dinyatakan tuntas dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No 375 Tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada para Pengikut Gerakan DI/TII di daerah Aceh, gerakan-gerakan RPI/PRRI di daerah Sumatra Utara, Tapanuli, Sumatra Tengah, dan daerah Sumatra Selatan, yang memenuhi panggilan pemerintah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sampai hari ini status PRRI sebagai pergolakan daerah atau pemberontakan yang mengkhianati negara ternyata masih sangat penting dan menentukan di dalam menentukan apakah seseorang yang terlibat di dalamnya, termasuk Mr Sjafruddin Prawiranegara, berhak mendapat gelar pahlawan nasional atau tidak?

Menuju Dewan Perjuangan

Sesungguhnya PRRI lahir dari kerumitan persoalan negara muda Republik Indonesia. Pada 24 November 1956, reuni eks Divisi Banteng (yang kemudian menjadi Dewan Banteng) di Padang, Sumatra Tengah (kini Sumatra Barat), memberi perhatian serius terhadap otonomi luas dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pokok-pokok Perjuangan Dewan Banteng yang diumumkan seusai reuni, antara lain, menuntut: "... pemberian serta pengisian otonomi luas bagi daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang wajar, layak, dan adil."

Reuni eks Divisi Banteng juga: "Menuntut serta memperjuangkan diadakannya suatu Dewan Perwakilan Daerah-daerah (Senat) di samping DPR (Parlemen) yang akan dapat menjamin langsung kepentingan daerah-daerah dalam wilayah Republik Indonesia."

Hal yang sama juga disuarakan di Sulawesi melalui Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) yang dikeluarkan di Makassar pada 2 Maret 1957. Pada rumusan butir B, Tingkat Pemerintah Pusat (Nasional), dapat dibaca rumusan: "1. Supaya dihilangkan/dihapuskan dengan segera sistem sentralisme yang statis formal dan merupakan biang keladi birokrasi, korupsi, dan stagnasi pembangunan daerah. "2. Mengembalikan dinamika, inisiatif, dan kewibawaan melalui desentralisasi hak dan kekuasaan dengan jalan sebagai berikut: Otonomi luas kepada daerah, 70 persen dari anggota Dewan Nasional yang dimaksud oleh konsepsi Bung Karno, harus dari wakil-wakil Daerah Otonomi Tingkat I, untuk akhirnya mendapat status Majelis Tingkat (Senat) di samping DPR (Parlemen) ...."

Piagam Palembang, 8 September 1957, merumuskan tuntutan yang mencakup lima hal: (1) Pemulihan Dwitunggal Soekarno-Hatta, (2) Penggantian pimpinan Angkatan Darat, (3) Pembentukan Senat di samping Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili daerah-daerah, (4) Melaksanakan otonomi daerah, dan (5) Melarang komunisme di Indonesia. Sayangnya, tuntutan daerah itu tidak digubris oleh pemerintah pusat. Dengan berbagai fragmen yang mendahuluinya, pada 10 Februari 1958, Dewan Perjuangan mengumumkan Piagam Perjuangan Menyelamatkan Negara.

Butir (3) piagam tersebut berbunyi sebagai berikut: "Memberantas korupsi dan birokrasi disebabkan oleh sentralisme yang telah melewati batas, yang menjadi penghalang bagi pembangunan yang adil dan merata antara daerah-daerah Indonesia, serta perkembangan bakat potensi dan tanggung jawabnya, baik di lapangan ekonomi, keuangan, dan ketatanegaraan."

Ketika tuntutan diabaikan, pada 15 Februari 1958 lahirlah PRRI yang mengakomodasikan aspirasi daerah-daerah di Sumatra dan Sulawesi dengan menggabungkan Pokok-pokok Perjuangan Dewan Banteng dan Permesta.

Melampaui zamannya

Tidak ada gunanya menangisi susu yang sudah tumpah. Kita sudah hafal bagaimana akhir cerita pada episode ini. PRRI kalah. Sebagai pihak yang kalah, berbagai atribut negatif pun disandangkan kepada PRRI dan tokoh-tokohnya. Akan tetapi, PRRI, seperti dikatakan oleh Prof Dr Salim Said, bukanlah gerakan separatis.

Pendiri PRRI adalah pendiri Republik ini, seperti Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap, dan Soemtro Djojohadikusumo. Tentara PRRI adalah juga para perintis Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti Maludin Simbolon, Dahlan Djambek, Akil Prawiradiredja, Barlian, Zulkifli Lubis, Alex Kawilarang, Ventje Sumual, dan Warouw.

PRRI datang dengan gagasan besar yang melampaui zamannya. Dan, karena itu, sangat sulit dipahami oleh mereka yang tidak punya perspektif. Diperlukan waktu tujuh tahun sebelum komunisme, yang ditolak PRRI, hancur me lalui Gerakan 30 September 1965.

Ketimbang menghujat PRRI, sudah sepantasnya para anggota DPD (yang diam-diam suka menyebut dirinya Senator, seperti digagas oleh PRRI) menyampaikan tahniah kepada para pendahulu kita itu dan terus berjuang agar DPD benar-benar menjadi DPD seperti yang digagas dan diperjuangkan oleh PRRI. Tentu saja, ini diperlukan untuk kepentingan daerah.

Pembangunan nasional adalah totalitas pembangunan daerah. Dengan paradigma ini, keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan pembangun an di daerah, bukan sebalik nya. Dengan seminar ini, panitia ingin mengajak semua komponen bangsa untuk jujur terhadap sejarah bangsa.

Jika karena kalah PRRI dan tokoh-tokohnya dianggap pengkhianat, bagaimana kita harus menilai Kelompok Petisi 50 yang sejak 1980 sampai Presiden Soeharto meletakkan jabatan, terus-menerus mengkritik tajam rezim Orde Baru. Bagaimana pula kita harus menyikapi aksi demonstrasi para mahasiswa dan berbagai komponen masyarakat yang menuntut Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid-presiden Republik Indonesia yang sah dan konstitusional-mundur dari jabatannya. Pengkhianatkah mereka?

Dalam melihat peristiwa-peristiwa yang dianggap krusial dalam perjalanan bangsa, janganlah terpaku pada pandangan kacamata kuda. Marilah kita melihat masa lalu itu dengan bergerak ke tiga arah: Pertama, mengungkap fakta-fakta objektifnya. Kedua, melihat secara cermat dan perinci akar masalahnya. Dan ketiga, menarik relevansinya ke masa kini, jika mungkin malah ke masa depan yang jauh.

(-)

Pidato SBY Soal Koalisi Baru Wacana

2011-03-02T08:28:00.001+07:00

Presiden SBY tidak perlu khawatir pemerintahannya digoyang partai lain lewat legislatif.

RABU, 2 MARET 2011, 06:36 WIB

Arfi Bambani Amri, Ita Lismawati F. Malau

Pidato Kemenangan Presiden SBY. (VIVAnews)

VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal koalisi hanya wacana. Lukman justru mengimbau agar kisruh koalisi yang terjadi saat ini dijadikan momentum.

"Momentum untuk menegakkan sistem pemerintahan presidensial secara murni dan konsekuen, yakni dengan membentuk zaken kabinet," kata dia dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa malam 1 Maret 2011.

Zaken kabinet yang dimaksud Lukman adalah kabinet yang terdiri atas para ahli di bidangnya masing-masing, tanpa perlu mempertimbangkan asal-usul parpol. Artinya, dia melanjutkan, para ahli itu bisa saja datang dari parpol, tapi dia dijadikan menteri karena keahliannya, bukan karena parpolnya.

Dengan bentuk seperti ini, menurut Lukman, SBY tidak perlu khawatir pemerintahannya digoyang partai lain melalui legislatif. "DPR boleh berteriak keras, tapi tidak bakal bisa menjatuhkan pemerintah. Teriakan keras DPR penting untuk mengoreksi," ujar dia.

Dengan demikian, dia menjelaskan, pemerintahan tetap berjalan dengan efektif. "Sistem presidensial murni tidak memungkinkan parlemen menjatuhkan pemerintah. Mestinya SBY tidak perlu berpikir koalisi," tuturnya.

Lukman pun meminta SBY untuk melupakan koalisi dan memusatkan perhatian kepada pembangunan bangsa. "Apakah SBY berani? Itu soalnya," kata dia.

Sebelumnya, Presiden menyatakan ada 'satu dua partai' yang melanggar kesepakatan koalisi. Presiden menyatakan, jika memang tidak mau lagi menjadi bagian dari koalisi, tidak masalah. (art)

• VIVAnews

Melihat Pos Sehat Ad-Dakwah, Desa Benda Kecamatan Cicurug

2011-02-28T08:31:00.001+07:00

Biaya Kesehatan Mahal, Buka Pos Sehat Gratis

GRATIS: Warga Desa Benda ketika mendapatkan pengobatan gratis di pos sehat Ad-Dakwah, Cicurug. foto:andri/radarsukabumi

Berangkat dari pemikiran tentang pentingnya kesehatan yang berbanding terbalik dengan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan yang ada. Maka Yayasan Ad-Dakwah Benda memfasilitasi masyarakat untuk sehat dengan cara memberikan pelayanan kesehatan tanpa terbebenani biaya pengobatan, melalui Pos Sehat Ad-Dakwah.

Yayasan Ad-Dakwah Desa Benda Kecamatan Cicurug bekerjasama dengan Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) dari Dompet Dhu'afa Jakarta dan Rumah sakit Bhakti Medicare Cicurug dengan resmi membuka pos sehat Ad-Dakwah, Sabtu(26/2). Pos sehat yang didirikan di Desa Benda Kecamtan Cicurug ini akan digunakan untuk pelayanan kesehatan bagi warga Desa Benda secara gratis.
Prakarsa pos sehat tersebut berawal dari pemikiaran mantan anggota DPR RI, Lukman Hakim. Terhadap pelayanana kesehatan yang belum rata dinikmati masyarakat yang kurang mampu, sebab biaya berobat sangat mahal. Oleh alasan tersebut maka Ad Dakwah merangkul LKC sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial, salah satunya pelayanan kesehatan, serta RS Medicare secara sukarela memberikan bantuan medis.
Pos sehat akan digunakan masyarakat pelayanan kesehatan, secara gratis. LKC yang membantu merealisasikan program ini dan RS Medicare. Sebelumya dua pihak tersebut turun tangan ketika memberikan penyuluhan kader mengenai ilmu medis. "Pos sehat dapat melayani semua kalangan masyarakat. Jadwalnya dua kali seminggu," kata ketua Yayasan Ad-Dakwah ini.
Menurutnya, program pos sehat secara tidak langsung membantu pemerintah mengentaskan persoalan kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Sebab masyarakat Kabupaten Sukabumi yang rata-rata enggan melakukan pengobatan karena keterbatasan ekonomi. "Dengan pos sehat ini masyarakat dapat memanfaatkanya dan menerima manfaat," ulasnya.
Direktur LKC, Dr. Yahmin Setiawan mengatakan, LKC akan membantu pos sehat dalam melayani kebutuhan medis untuk masyarakat. Pos sehat untuk Desa Benda merupakan yang ke-23, saat ini di Parung LKC membangun rumah sehat terpadu. "Pos sehat akan dikelola masyarakat sekitar, yang sudah diberikan pengetahuan mengenai ilmu medis, serta tenaga ahli kesehatan yang berasal dari LKC," katanya.
Sementara itu, persemian pos sehat dilanjut dengan pengobatan secara gratis kepada warga Desa Benda. Warga antusias dengan adanya pos sehat, berbagai penyakit dasar ditangani, adapun penyakit yang kronis maka warga sebagai calon pasien tersebut akan dirujuk ke RS yang sudah disediakan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan insetif.(dri)

Sang Penyelamat Republik

2011-02-27T09:15:00.000+07:00

Lukman Hakiem
Sekretaris Panitia Satu Abad
Mr Sjafruddin Prawiranegara
(1911-2011)

Mr Sjafruddin Prawiranegara (28 Februari 1911-15 Februari1989) adalah Presiden yakni Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan kedua Republik Indonesia (RI) setelah Ir Soekarno-yang menjadi Presiden Republik Indonesia sejak 18 Agustus1945- menyerah dan ditawan oleh tentara kolonial Belanda yang melakukan agresi II pada 19 Desember 1948.

Sehari sebelum penyerangan ibu kota RI di Yogyakarta 1949, Bung Karno dan Hatta, mengeluarkan mandat untuk Sjafruddin Prawiranegara yang isinya perintah untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatra bila mereka ditawan Belanda. Mandat ini ditandatangani langsung oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Mandat yang lain diberikan adalah kepada dr Sudarsono, LN Palar, dan AA Maramis di New Delhi (India), untuk membentuk pemerintahan darurat, jika usaha Sjafruddin di Sumatra tidak berhasil. Mandat ini ditandatangani M Hatta selaku Wapres, dan Agus Salim sebagai Menlu.

Tidak tahu

Sjafruddin tidak pernah tahu ada mandat kepadanya untuk membentuk pemerintahan darurat. Ia hanya mendengarnya dari siaran radio bahwa ibu kota Yogyakarta telah diduduki Belanda, pada 19 Desember 1949 sore. Ia menemui Teuku Muhammad Hassan dan menyampaikan kemungkinan kevakuman pemerintahan. Ia pun mengusulkan supaya dibentuk sebuah pemerintahan untuk menyelamatkan negara yang sedang dalam bahaya.

Setelah berdiskusi panjang lebar, termasuk soal hukum karena tidak ada mandat, maka dibentuklah pemerintahan darurat. Pemerintahan darurat itu dipimpin Sjafruddin dan TM Hasan sebagai wakilnya. Kesepakatan dua tokoh ini merupakan embrio dari pembentukan pemerintahan darurat yang tiga hari kemudian dilaksanakan di Halaban. Walaupun usia Sjafruddin lebih muda dari TM Hasan, tetapi Sjafruddin berani mengambil tanggung jawab perjuangan untuk menyelamatkan RI dengan segala risikonya.

Mengenai hal ini Amrin Imran dkk dalam buku PDRI dalam Perang dan Damai (2003:52-53), mencatat: "Yogyakarta jatuh. Akan tetapi nadi Republik tetap berdenyut. Pusat nadi itu pindah ke pedalaman Sumatera Barat dalam wujud PDRI dipimpin Sjafruddin Prawiranegara. Dari sana denyut itu menjalar ke seluruh wilayah RI bahkan ke perwakilan RI di luar negeri, termasuk perwakilan RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), LN Palar. Denyut itu juga menggetarkan tubuh Angkatan Perang di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang melalui radiogram menyatakan mendukung dan berdiri di belakang PDRI pimpinan Sjafruddin Prawiranegara."

Dilupakan bangsanya

Keberanian Sjafruddin membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), telah membuktikan bahwa RI tidak pernah bubar hanya karena Soekarno-Hatta dan para pemimpin lain ditangkap. Sikap tegas dan gigih PDRI, telah memperkuat semangat Mr Mohamad Roem ketika harus berunding dengan van Roijen.

Ironisnya, peristiwa historis yang amat penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan eksistensi RI ini, selama puluhan tahun telah banyak terlupakan. Sjafruddin Prawiranegara sebagai sutradara dan aktor utama PDRI, selama berpuluh tahun bagai telah diharamkan untuk ditampilkan dalam bingkai sejarah bangsa. Bahkan, sekadar sketsanya sekalipun!

Masalah politik, rupanya menjadi penghalang utama untuk melahirkan kesadaran berbangsa dan mengingat sejarah bangsa yang otentik ini. Sehingga, terhadap PDRI, bukan saja bangsa ini terlambat memberi pengakuan, tetapi juga sampai sekarang pemerintah belum mau memeringati dan secara terbuka bersama seluruh bangsa, mengingat serta mencatat PDRI dengan tinta emas sebagai satu tahap yang sangat menentukan dalam perjuangan bangsa kita.

Dapat diduga, di masa Orde Lama nama Sjafruddin Prawiranegara tidak boleh dimunculkan, karena keikutsertaannya dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Di masa Orde Baru, nama Sjafruddin dicoret dari buku sejarah karena suaranya yang lantang mengkritik kebijakan pemerintah, terutama keikutsertaannya dalam Kelompok Petisi 50, sebuah pernyataan keprihatinan terhadap pidato Presiden Soeharto yang ditandatangani oleh 50 orang politisi sipil dan senior militer.

Peran PRRI

Bicara tentang Sjafruddin Prawiranegara, kita tidak bisa tidak bicara tentang dua hal: PDRI dan PRRI. Demikian kata pakar ilmu politik Dr Salim Said. Pada yang pertama, jelas jasa Sjafruddin menyelamatkan Republik Indonesia yang pemimpinnya sesudah ditahan oleh Belanda. Sedang PRRI, haruslah dilihat sebagai usaha menyelamatkan RI yang terancam oleh komunisme.

PRRI bukanlah gerakan separatis, melainkan gerakan alternatif untuk menyelamatkan Indonesia yang terancam oleh komunisme dan "petualangan" politik Presiden Soekarno. PRRI kalah, dan selanjutnya diperlukan waktu beberapa tahun sebelum akhirnya ancaman Partai Komunis Indonesia (PKI) serta "petualangan" politik Presiden Soekarno hancur lewat Gerakan 30 September/PKI pada 1965.

PRRI berbeda dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). GAM dan OPM berangkat dari penolakannya kepada Republik Indonesia, sedangkan PRRI justru berjuang untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman komunisme.

Jika dibaca kalimat-kalimat awal Piagam Perdjuangan Menjelamatkan Negara tertanggal Padang, 10 Februari 1958 yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan, nyata sekali betapa PRRI lahir didasarkan atas keinginan kuat untuk melindungi republik yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dari tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan konstitusi yang berlaku saat itu.

Seabad Sjafruddin

Sudah terlalu lama bangsa ini tidak objektif di dalam membaca sejarah. Agar bangsa ini kembali siuman terhadap sejarahnya sendiri, sejumlah pribadi membentuk Panitia Satu Abad Mr Sjafruddin Prawiranegara dengan sejumlah agenda kegiatan yang bertujuan mengingatkan bangsa Indonesia terhadap:

Pertama, satu fase penting di dalam sejarah perjuangan fisik Republik Indonesia, yaitu terbentuknya PDRI di Bukittinggi, Sumatra Barat, pada 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 dengan tokoh utamanya Mr Sjafruddin Prawiranegara.

Kedua, agar di dalam melihat peristiwa-peristiwa yang dianggap krusial dalam perjalanan bangsa, seperti masalah PRRI, Petisi 50, dan lain-lain tidak terpaku pada pandangan kacamata kuda, melainkan haruslah selalu bergerak ke tiga arah: mengungkap fakta-fakta objektifnya, melihat secara jeli dan rinci akar masalahnya, dan menarik relevansinya ke masa kini, jika mungkin malah ke masa depan yang jauh.

Dengan dua tujuan di atas, kita ingin melakukan "perdamaian dengan sejarah" yang telah dimulai oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada 1998 dengan memberikan Bintang Mahaputera kepada sejumlah tokoh yang sejak masa Presiden Soekarno sampai masa Presiden Soeharto dianggap sebagai pembangkang, antara lain, kepada Sjafruddin Prawiranegara dan M Natsir.

Ikhtiar mulia tersebut telah dilanjutkan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2006, Presiden SBY mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan hari kelahiran PDRI, 19 Desember, sebagai Hari Bela Negara.

Pada 2008, mantan perdana menteri RI yang menjadi arsitek utama Negara Kesatuan Republikl Indonesia, Mohammad Natsir, oleh Presiden SBY ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Dengan mengenang dan menghargai Sjafruddin Prawiranegara, sesuai dengan jasanya menyelamatkan republik, arah menuju perdamaian dengan sejarah, insya Alah maju selangkah lagi. Wallahu a'lam.

(-)

Siapa Sih Syafruddin Prawiranegara? 'Sosok Presiden RI Kedua'

2011-02-27T09:10:00.000+07:00

Ahad, 27 Februari 2011, 07:17 WIB

Ketua/Presiden PDRI, Syafruddin Prawiranegara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Puncak rangkaian acara "Satu Abad Sjafruddin Prawiranegara" berlangsung 28 Februari 2011, bertepatan dengan tanggal kelahirannya sekaligus diluncurkan biografi berjudul "Mr Sjafruddin Prawiranegara, Presiden/Ketua PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)".

Berikut sekilas profil Syafruddin Prawiranegara yang diperoleh dari DPD RI di Jakarta pada Sabtu. DPD RI memfasilitasi rangkaian kegiatan dalam rangka satu abad tokoh nasional itu dan menempatkan anggota DPD Andi Mapetahang Fatwa atau AM Fatwa sebagai ketua panitia pelaksana.

Sjafruddin Prawiranegara lahir di Serang, 28 Februari 1911 dan wafat di Jakarta, 15 Februari 1989. Dia adalah pejuang kemerdekaan RI yang menjabat sebagai Presiden/Ketua PDRI merangkap Menteri Pertahanan serta Menteri Penerangan dan Urusan Luar Negeri ketika pemerintahan RI di Yogyakarta dikuasai Belanda setelah agresi militer yang kedua (19 Desember 1948).

Saat itu, Presiden Soekarno bersama Wakil Presiden Mohammad Hatta diasingkan ke Pulau Bangka. Dalam tubuh Sjafruddin mengalir darah campuran Banten dan Minang. Buyutnya, Sutan Alam Intan, keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat, dibuang ke Banten karena terlibat Perang Paderi.

Sutan menikahi puteri bangsawan Banten, yang melahirkan kakek Syafruddin, yang kelak memiliki anak bernama R Arsyad Prawiraatmadja. Arsyad, ayah Syafruddin bekerja sebagai jaksa tetapi dekat dengan rakyat. Ia dibuang Belanda ke Jawa Timur.

Sjafruddin menempuh pendidikan ELS (Europeesche Lagere School) setara Sekolah Dasar (SD) tahun 1925, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) setara sekolah menengah pertama (SMP) di Madiun tahun 1928 dan AMS (Algemeene Middelbare School) setara sekolah menengah atas (SMA) di Bandung tahun 1931.

Ia lulusan Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum, sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) di Jakarta (Batavia) dan bergelar Meester in de Rechten. Sjafruddin menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Kemakmuran.

Ia juga menjadi Wakil Perdana Menteri tahun 1946, Menteri Keuangan yang pertama tahun 1946 dan Menteri Kemakmuran tahun 1947. Saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran terjadi agresi militer kedua Belada yang menyebabkan pembentukan PDRI di Sumatera.

Seusai menyerahkan kembali kekuasaan Pemerintah Darurat RI, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri tahun 1949, kemudian Menteri Keuangan tahun 1949-1950. Selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, bulan Maret 1950, ia memotong uang bernilai Rp5 lebih hingga separuh.

Kebijakan moneternya dikritik dan dikenal dengan julukan "Gunting Sjafruddin". Sjafruddin menjadi Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama, tahun 1951. Sebelumnya, ia adalah Presiden Direktur Javasche Bank yang terakhir, kelak namanya menjadi Bank Sentral Indonesia.

Ia menulis buku "Sejarah Moneter" dibantu Oei Beng To, Direktur Utama Lembaga Keuangan Indonesia. Awal tahun 1958, PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) berdiri akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan sosial yang terjadi.

Ia diangkat sebagai Presiden PRRI yang berbasis di Sumatera Tengah. Dalam kabinet PRRI, Sjafruddin adalah Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Bulan Agustus 1958, perlawanan PRRI berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI.

Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 menetapkan pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan, termasuk PRRI. Sjafruddin beristri Tengku Halimah Syehabuddin, seorang wanita kelahiran Aceh. Memasuki masa tuanya, ia menjadi seorang mubaligh. Dalam aktivitas keagamaannya, ia menjadi Ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI).

Dia adalah tokoh Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang pada Juni 1985, berkhotbah Idul Fitri 1404 H di Masjid Al-A'raf, Tanjungpriok, Jakarta.

Red: Stevy Maradona

Sumber: Antara

Sjafruddin Prawiranegara Diperjuangkan Jadi Pahlawan Nasional

2011-02-12T12:40:00.000+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Republik Indonesia Darurat di Sumatera (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949) Sjafruddin Prawiranegara diperjuangkan oleh "Panitia Satu Abad Sjafruddin Prawiranegara" menjadi pahlawan nasional.

Lukman Hakiem, Sekretaris Panitia Satu Abad Sjafruddin Prawiranegara, dalam surat elektronik di Jakarta, Jumat menyatakan bahwa Sjafruddin (28 Februari 1911 - 15 Februari 1989) adalah Presiden yakni Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan kedua Republik Indonesia setelah Ir. Soekarno yang menjadi Presiden Republik Indonesia sejak 18 Agustus 1945 menyerah dan ditangkap oleh tentara kolonial Belanda pada 19 Desember 1948 di Istana Kepresidenan, Gedung Agung, Yogyakarta.

Peristiwa historik yang amat penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan eksistensi Republik Indonesia ini selama puluhan tahun telah dilupakan oleh hampir seluruh anak bangsa, katanya.

Sjafruddin, katanya, sebagai sutradara dan aktor utama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sengaja dihilangkan dari catatan sejarah bangsa padahal dalam sejarah bangsa.

Ia menambahkan, Sjafruddin bagai telah ditakdirkan sebagai orang yang selalu berdiri di garis depan.

Oleh karena itu, kata Lukman, kepanitiaan Satu Abad Sjafruddin Prawiranegara dimaksudkan untuk mengingatkan masyarakat Indonesia terutama generasi muda terhadap satu fase penting di dalam sejarah perjuangan fisik Republik Indonesia yaitu terbentuknya PDRI di Bukittinggi, Sumatra Barat.

Panitia menyiapkan beragam acara sepanjang tahun ini seperti resepsi Peringatan Satu Abad Sjafruddin Prawiranegara pada 28 Februari 2011 bertempat di Ruang Chandra Gedung Bank Indonesia.

"Acara diharapkan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," katanya.

Selain itu juga dilakukan beragam seminar di berbagai daerah tentang perjuangan Sjafruddin, penerbitan buku, pembuatan film dokumenter.

"Juga memperjuangkan gelar pahlawan nasional bagi Sjafruddin Prawiranegara," kata Lukman.

Kepanitiaan terdiri atas pejabat negara dan tokoh masyarakat. Dalam jajaran penasihat misalnya tercantum nama-nama Taufik Kiemas (Ketua MPR RI), Marzuki Alie (Ketua DPR RI), Irman Gusman (Ketua DPD RI), Mahfud MD (Ketua MK), Irwandi Yusuf (Gubernur NAD), Irwan Prayitno (Gubernur Sumbar), Rusli Zainal (Gubernur Riau), Hasan Basri Agus (Gubernur Jambi), Ahmad Heryawan (Gubernur Jabar), Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten), Fauzi Bowo (Gubernur DKI Jakarta), Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur D.I Yogyakarta).

Panitia pengarah Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Rosihan Anwar, Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, dan Surjadi Sudirdja.

Ketua Umum panitia adalah AM Fatwa, sekretaris umum Badruzzaman Busyairi, bendahara umum Asmawati Marzuki Alie.(*)
(T.B009/A035)

Republika OnLine » Breaking News » Nasional Presiden Kedua Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara, Diperjuangkan Jadi Pahlawan

2011-02-12T12:37:00.000+07:00

Ketua/Presiden PDRI, Syafruddin Prawiranegara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Republik Indonesia Darurat di Sumatera (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949), Sjafruddin Prawiranegara, diperjuangkan oleh "Panitia Satu Abad Sjafruddin Prawiranegara" menjadi pahlawan nasional.

Lukman Hakiem, Sekretaris Panitia Satu Abad Sjafruddin Prawiranegara, dalam surat elektronik di Jakarta, Jumat menyatakan bahwa Sjafruddin (28 Februari 1911 - 15 Februari 1989) adalah Presiden yakni Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan kedua Republik Indonesia setelah Ir Soekarno yang menjadi Presiden Republik Indonesia sejak 18 Agustus 1945 menyerah dan ditangkap oleh tentara kolonial Belanda pada 19 Desember 1948 di Istana Kepresidenan, Gedung Agung, Yogyakarta.

Peristiwa historik yang amat penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan eksistensi Republik Indonesia ini selama puluhan tahun telah dilupakan oleh hampir seluruh anak bangsa, katanya.

Ia menilai, Sjafruddin, sebagai sutradara dan aktor utama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sengaja dihilangkan dari catatan sejarah bangsa.

Panitia menyiapkan beragam acara sepanjang tahun ini seperti resepsi Peringatan Satu Abad Sjafruddin Prawiranegara pada 28 Februari 2011 bertempat di Ruang Chandra Gedung Bank Indonesia. "Acara diharapkan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," katanya.

Red: Stevy Maradona

Sumber: Antara

PRESIDEN RI KE-2, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

2011-02-11T06:52:00.001+07:00

JAKARTA, HALUAN–PDRI yang dipimpinnya telah menyambung nafas republik ini sehingga kolonial Belanda gagal membuktikan pada dunia bahwa Indonesia telah mati.

Melihat dari sejarah dan perjuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara dalam mendirikan dan memimpin Pemerintahan Dararut Republik Indonesia (PDRI), maka bangsa ini harus mengakui bahwa Mr. Sjaruddin adalah Presiden RI ke-2 setelah Bung Karno.

Desakan itu disampaikan Panitia Peringatan Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang dipimpin AM. Fatwa, saat beraudensi dengan Ketua MPR Taufiq Kiemas, di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2). Taufik Kiemas didampingi 2 Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin dan Ahmad Farhan Hamid.

Seperti dilontarkan Wakil Sekretaris Panitia Lukman Hakiem, seharusnya presiden RI ke-2 itu adalah Sjafruddin Prawiranegara. Alasannya, tanpa adanya PDRI yang dipimpin MR Sjafruddin maka RI tidak ada waktu itu. Karena itu ia meminta MPR untuk memperjuangkan dan menetapkan dalam sejarah banga ini bahwa Sjafruddin Prawiranegara adalah Presiden RI ke-2.

Menurut Lukman Hakiem, Presiden RI hingga sekarang jumlahnya bukanlah 6 , tetapi sesuai sejarah jumlahnya 9 orang. Pertama Soekarno sejak 18 Agustus 1945. Mr Syafruddin Prawiranegara adalah Presiden yakni kepala negara dan kepala pemerintahan kedua sejak 19 Desember 1948 setelah Sukarno dan Hatta menyerah dan ditangkap oleh Belanda dalam agresi kedua.

Pada saat mencekam itu dwitunggal Soekarno-Hatta mengeluarkan pernyataan yang menyerahkan pemerintahan RI kepada Menteri Kemakmuran Mr Syafruddin Prawiranegara yang tengan berada di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Surat pernyataan itu berbunyi “Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 06.oo pagi , Belanda telah memulai serangannya atas ibukota Yogyakarta. Djika daam keadaan pemerintahan tidak dapat mendjalankan kewadjibannnya lagi, kami menguasakan kepada Mr syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Republik Darurat di Sumatera”.

Presiden ketiga kata Lukman Hakiem adalah Mr Assat yang menjadi presiden RI ketika posisi Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Presiden keempat kembali kepada Soekarno kemudian digantikan Soeharto diteruskan oleh Habibie dan presiden ke-7 Abdurrahman Wahid presiden ke-8 Megawati Soekarnoputri dan sekarang ke-9 Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Urutan daftar Presiden RI menurut Lukman Hakiem, adalah 1. Soekarno (18 Agustus 1945-19 Desember 1948), 2. Sjafruddin Prawiranegara (19 Desember 1948-13 Juli 1949), 3. Soekarno (13 Juli-17 Desember 1949), 4. Mr. Assaat (17 Desember 1949-15 Agustus 1950), 5. Soekarno (15 Agustus 1950-22 Februari 1967), 6. Soeharto (22 Febuari 1967-21 Mei 1998), 7. Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999), 8. Abdurahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Jul 2001), 9. Megawati (23 Juli 2001-20 Oktober 2004) dan ke-10. Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-sekarang ).

Menanggapi desakan tersebut, Ketua MPR Taufiq Kiemas tidak menampik peran besar Mr. Sjafruddin Prawiranegara dalam memimpin bangsa ini. “Menurut saya Pak Sjaf (panggilan Syafruddin Prawiranegara) adalah presiden kedua kita. Kalau saya berani mengatakan begitu, apakah yang lain berani begitu, saya tidak tahu,” kata Taufiq Kiemas.

Taufiq Kiemas tidak bisa membayangkan apa jadinya republik ini jika tidak ada PDRI yang didirikan Sjafruddin Prawiranegara. “Seandainya tidak ada Pak Sjaf, sejarah kita akan berubah. Kalau mengenang zaman revolusi, tidak bisa melupakan peranan Pak Sjaf. Apa yang diperbuatnya sangat heroik dan sulit mencari orang yang asal luar Sumatera berperan dari Sumatera untuk negara Indonesia,”ujar Taufiq Kiemas.

Taufiq Kiemas berjanji akan meluruskan sejarah tersebut, yaitu mengakui keberadaan Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden RI ke-2. “Kerja kami (MPR) lebih banyak meluruskan sejarah dan dari gedung inilah tokoh Aceh Hasan Tiro yang menjadi polemik tentang kewarganegaraannya dapat disahkan menjadi WNI”, ungkap suami Megawati Soekarnoputri itu.

Sedangkan kegiatan peringatan Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara itu seperti dijelaskan AM. Fatwa adalah kegiatan puncak diselenggarakan bertepatan dengan kelahiran Mr Sjaruddin tanggal 28 Februari di Jakarta yang diisi dengan peluncuran novel sejarah “PRESIDEN PRAWIRANEGARA; Kisah 209 Hari Mr. Sjafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia”.

Kegiatan lainnya berupa seminar di beberapa tempat, yaitu di Bukittinggi dengan tema “Makna PDRI dalam Mempertahankan KemerdekaanRepbulik Indonesia” dengan pembicara Mestika Zeid, Fadli Zon dan Thamrin Man “Kegiatan di Bukittinggi nanti juga dilakukan pemugaran monumen PDRI,” jelas Fatwa.Seminar lainnya diselenggarakan di Banda Aceh, LPPM Jakarta, Banten, DPD RI, Universitas Sultan Agung Semarang, Universitas Paramadina Jakarta dan Yogyakarta. (sam)

Sjafruddin Prawiranegara Harus DIakui Sebagai Preside RI Ke-2

2011-02-10T08:25:00.001+07:00

JAKARTA - Selama ini, sejarah nasional seolah tak pernah mengakui bahwa Indonesia pernah memiliki seorang presiden bernama Mr Sjafruddin Prawiranegara. Padahal, Sjafruddin adalah Presiden kedua RI yang pernah memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Hal itu mengemuka pada pertemuan antara pimpinan MPR RI dengan Panitia Peringatan Satu Abad Mr Sjafruddin Prawiranegara, di gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (8/2). Dalam pertemuan itu terlihat Ketua MPR Taufiq Kiemas yang didampingi Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin dan Ahmad Farhan Hamid. Sedangkan dari pihak panitia hadir AM Fatwa selaku ketua panitia, serta Sekretaris Panitia selaku Wakil Lukman Hakiem.

"Seharusnya Presiden RI kedua itu adalah Sjafruddin Prawiranegara. Tanpa adanya PDRI yang dipimpin Mr Sjafruddin maka RI tidak ada waktu itu. Karena itu kami meminta MPR untuk memperjuangkan dan menetapkan dalam sejarah bangsa bahwa Sjafruddin Prawiranegara adalah Presiden RI kedua," ujar Lukman Hakiem.

Ditegaskannya, jumlah Presiden RI hingga sekarang bukan hanya enam. Sesuai fakta sejarah, jumlahnya malah sembilan orang. Lukman Hakiem merincikan, Soekarno menjadi Presiden I sejak 18 Agustus 1945. Sedangkan Mr Sjafruddin Prawiranegara menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan kedua sejak 19 Desember 1948, setelah Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda dalam agresi kedua.

"Saat situasi mencekam itu, dwitunggal Soekarno-Hatta menyerahkan pemerintahan RI kepada Menteri Kemakmuran Mr Sjafruddin Prawiranegara dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi, Sumatera Barat," ungkat Lukman Hakiem.

Mengutip surat penyerahan dari Soekarno, Lukman Hakiem menjelaskan, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi, Belanda telah memulai serangannya terhadap Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibukota RI. "Jika dalam keadaan pemerintahan tidak dapat mendjalankan kewadjibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Republik Darurat di Sumatera”, kata Lukman mengutip surat pernyataan Soekarno-Hatta.

Sedangkan Presiden RI ketiga, kata Lukman Hakiem, tak lain adalah Mr Assaat. Menurut Lukman, Mr Assaat menjadi presiden RI ketika Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan Presiden Indonesia keempat kembali lagi kepada Soekarno hingga akhirnya digantikan Soeharto.

Kemudian pada 1998, BJ Habibie menjadi Presiden RI kelima menggantikan Soeharto. Pada 1999, MPR RI memilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI keenam. Presiden yang mantan ketua PBNU itu dilengserkan di tengah jalan dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Terakhir, Susilo Bambang Yudhoyono naik menjadi Presiden RI ke-9 setelah memenangi Pemilihan Presiden (Polpres) langsung pada 2004.

Menanggapi permintaan panitia tentang perlunya pelurusan sejarah, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas mengatakan, Mr Sjafruddin Prawiranegara berperan besar dalam memimpin bangsa. "Menurut saya, Pak Sjaf (panggilan Sjafruddin Prawiranegara) adalah presiden kedua kita. Kalau saya berani mengatakan begitu, apakah yang lain berani begitu, saya tidak tahu," kata Taufiq.

Suami Megawati Soekarnoputri itu mengaku tak bisa membayangkan jika tidak ada PDRI yang didirikan Sjafruddin Prawiranegara. "Seandainya tidak ada Pak Sjaf, sejarah kita akan berubah. Kalau mengenang zaman revolusi, tidak bisa melupakan peranan Pak Sjaf. Apa yang diperbuatnya sangat heroik dan sulit mencari orang yang asal luar Sumatera berperan di Sumatera untuk negara Indonesia," ujar Taufiq Kiemas.

Karenanya Taufiq berjanji akan meluruskan sejarah tersebut, dengan mengakui peran Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden RI kedua. "Kerja kami (MPR) lebih banyak meluruskan sejarah dan dari gedung inilah tokoh Aceh Hasan Tiro yang menjadi polemik tentang kewarganegaraannya dapat disahkan menjadi WNI", ungkap Taufiq Kiemas.

Sedangkan AM Fatwa menambahkan, kegiatan peringatan Satu Abad Mr Sjafruddin Prawiranegara akan digelar pada 28 Februari, atau bersamaan dengan tanggal kelahiran Sjafruddin. Acara puncak akan diisi dengan peluncuran novel sejarah berjudul Presiden Prawiranegara: Kisah 209 Hari Mr Sjafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia. Kegiatan lainnya adalah seminar di beberapa kota, speerti di Bukittinggi Banda Aceh, Jakarta dan Yogyakarta. (fas/jpnn)

Pelajaran dari Mr. Sjafruddin Prawiranegara

2011-02-06T08:29:00.002+07:00

OLEH : LUKMAN HAKIEM

Setelah kerusuhan di Lapangan Banteng pada kampanye pemilihan umum 1982, Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan di depan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), 16 Agustus 1982, menarik kesimpulan bahwa keberingasan politik pada kampanye pemilihan umum 1982 terjadi lantaran masih terdapat asas ciri selain Pancasila di dalam organisasi poltik. Dengan kesimpulan seperti itu, Soeharto menyerukan agar Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas untuk organisasi politik. Silang pendapat terhadap gagasan politik Soeharto itu pun mencuat.
Mereka yang mendukung gagasan politik Pancasila sebagai satu-satunya asas menganggap dengan diterimanya gagasan itu berarti kita dapat mengakhiri secara tuntas perdebatan yang membuang energi di sekitar dasar negara Pancasila.
Mereka yang menolak gagasan asas tunggal Pancasila menganggap gagasan itu dapat menghilangkan kebhinekaan di dalam semboyan negara bhinneka tunggal ika. Lagi pula para pendiri negara dan penggali Pancasila sendiri tidaklah memaksudkan Pancasila untuk diberlakukan sampai sejauh itu. Lebih jauh lagi, jika gagasan itu diterima, dikhawatirkan akan muncul sikap munafik: menerima tetapi sesungguhnya tidak.
Untuk menggambarkan situasi dilematis itu, pakar ilmu politik Prof. Dr. Deliar Noer merasa perlu mengungkapkannya dengan pepatah Minangkabau: “diiyokan nan diurang, dilakukan nan diawak” (=kemauan orang diiyakan, tetapi yang dilaksanakan kemauan sendiri).
Di antara yang keberatan terhadap gagasan politik menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas itu ialah tokoh Partai Masyumi, mantan Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989).
Pada 7 Juli 1983 Sjafruddin menulis surat kepada Presiden Soeharto perihal keberatannya itu lengkap dengan seluruh argumentasinya. Intinya, Sjafruddin menegaskan, meskipun Pancasila dimaksudkan untuk menjadi dasar negara dan landasan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi Pancasila tidaklah digagas untuk menjadi dasar organisasi-organisasi sosial, politik, atau lainnya.
Surat Sjafruddin kepada Presiden Soeharto itu kemudian diterbitkan sebagai brosur kecil yang fotocopynya beredar luas.
Setelah menguraikan sejarah dan proses tercapainya kesepakatan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, Sjafruddin mengingatkan bahwa kesepakatan itu bukanlah dengan maksud untuk menghilangkan keragaman masyarakat. Sebagai Muslim, Sjafruddin juga merasa perlu –untuk kesekian kalinya—mengingatkan bahwa Islam sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila, dan karena itu Islam tidak perlu dialternatifkan terhadap Pancasila. Keduanya dapat berjalan seiring bersama.
Penegasan Sjafruddin itu dapat difahami, karena gagasan politik yang dimajukan Presiden Soeharto secara tersirat menunjuk kepada masih digunakannya asas Islam oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang notabene merupakan hasil fusi dari empat partai politik Islam: Nahdhatul Ulama (NU) Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam PERTI.
Tahniyah untuk Nahdlatul Ulama
Seperti sudah diduga sebelumnya, gagasan Presiden Soeharto itu akhirnya ditetapkan menjadi kesepakatan nasional melalui salah satu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) 1983. Persoalannya kemudian, sesudah menjadi TAP MPR, siapa sajakah yang terkena keharusan berasas tunggal Pancasila? Partai politik (PPP dan Partai Demokrasi Indonesia, PDI) dan Golongan Karya (Golkar) sajakah, atau mengenai juga seluruh organisasi kemasyarakatan bukan politik?
Mantan Wakil Perdana Menteri, Mr. Hardi, tegas berkata secara yuridis-formal organisasi kemasyarakatan nonpolitik tidak terkena keharusan dalam TAP MPR tersebut.
Di tengah perdebatan apakah organisasi kemasyarakatan nonpolitik terkena ketentuan asas tunggal atau tidak itulah pada bulan Desember 1983 Nahdlatul Ulama (NU) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur.
Sambil memberi penafsiran Qur’ani terhadap semua sila dalam Pancasila, Munas Alim Ulama NU sepakat untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas NU. Kesepakatan yang diambil ketika bahkan pemerintah pun belum mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Kemasyarakatan –yang akan mengatur soal berlaku atau tidaknya asas tunggal Pancasila untuk organisasi kemasyarakatan, pemerintah baru mengajukan RUU tersebut pada bulan Juni 1984—mau tidak mau menimbulkan berbagai nada sumbang kepada NU.
Di tengah ramainya berbagai kalangan mengecam sikap NU itulah, Sjafruddin muncul dengan surat tahniyahnya kepada NU. Dalam surat singkat yang kemudian fotocopynya beredar luas itu, Sjafruddin mengucapkan selamat atas keberhasilan Munas Alim Ulama NU.
Tidak pelak lagi, surat tahniyah Sjafruddin itu menimbulkan tanda tanya terutama di kalangan mereka yang membaca sikap awal Sjafruddin yang keras menolak asas tunggal Pancasila. Bagaimana bisa terjadi, Sjafruddin yang keberatan terhadap diterapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial poliitik justeru mengucapkan selamat terhadap organisasi yang secara amat dini menyatakan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasinya.
Dalam rangka “teka-teki Sjafruddin” itulah saya “diperintah” oleh A.R. Baswedan untuk berangkat dari Yogyakarta menemui Sjafruddin di Jakarta guna mencari kejelasan apa sesungguhnya latar belakang Sjafruddin membuat surat tahniyah kepada NU. Dan keterangan yang saya peroleh dari Pak Sjaf –panggilan akrab Sjafruddin Prawiranegara—sungguh amat mengesankan.
Pak Sjaf menekankan, dalam berjuang hendaknya jangan semua yang berbeda pendapat dengan kita, kita anggap lawan. Dalam kasus Munas Alim Ulama NU, Pak Sjaf menganggap justeru keberanian NU memberi tafsir Islami terhadap Pancasila harus dipuji. Dan yang penting, Pak Sjaf menekankan, jangan pernah kehilangan objektivitas meskipun terhadap mereka yang tidak kita sukai.
Porkas dan Reaktualisasi
Ketika pemerintah memperkenalkan undian berhadiah Porkas Sepakbola sebagai ikhtiar mengumpulkan dana bagi pengembangan olahraga di Tanah Air, perdebatan pun muncul tentang apakah Porkas halal atau haram, termasuk judi atau tidak.
Berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tidak pernah mengungkapkan sikapnya dengan jelas, para ulama yang tergabung dalam Badan Kerjasama Pondok Pesantren (BKSPP) Jawa Barattegas memfatwakan Porkas haram karena termasuk kategori judi.
Dalam pada itu, meskipun dalam kapasitas pribadi, Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. K.H. Ibrahim Hossen, mempublikasikan pendapatnya yang menghalalkan Porkas. Tentu saja pendapat yang “melawan arus” ini segera mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Dan di tengah derasnya kecaman terhadap fatwa Ibrahim Hossen, lagi-lagi Pak Sjaf muncul dengan sikapnya yang unik. Pak Sjaf menyetujui pendapat Ibrahim Hossen.
Tulisan Pak Sjaf yang mendukung pendapat Ibrahim Hossen, dengan nama terang, beredar dalam bentuk foto copy; sementara tulsan Pak Sjaf dengan nama samaran –entah kenapa harus memakai nama samaran—dipublikasikan pada sebuah majalah Islam terkemuka di Jakarta.
Ketika Menteri Agama H. Munawir Sjadzali melemparkan gagasan tentang perlunya dilakukan reaktualisasi terhadap ajaran Islam, banyak orang bertanya-tanya: “Apa maunya Menteri Agama ini?”
Lontaran gagasan Munawir itu makin mengundang tanda tanya –jika tidak boleh menyebutnya: kecurigaan—lantaran ia dikemukakan antara lain di forum mudzakarah Yayasan Wakaf Paramadina, yang dimotori oleh Dr. Nurcholish Madjid, tokoh yang sejak awal 1970-an pikiran-pikirannya sering dianggap kontroversial. Lagi pula, salah satu kasus yang diangkat sebagai ilustrasi oleh Munawir Sjadzali ialah pelaksanaan hukum waris (faraidh) di kalangan kaum Muslim Indonesia.
Menteri Agama Munawir Sjadzali dianggap telah menghujat sesuatu yang telah mapan.
Reaksi keras terhadap pikiran reaktualisasi Munawir Sjadzali segera bermunculan. Begitu kerasnya sehingga cenderung tidak sehat lagi. Munawir bagai telah menjadi bulan-bulanan. Dalam situasi demikian, harus dipuji sikap majalah Panji Masyarakat yang mengangkat polemik reaktualisasi ke permukaan, karena dengan mengangkatnya secara terbuka di majalah akan menjadi jelas mana fikiran yang berbobot dan argumentatif, mana pula fikiran yang emosional dan asal bunyi.
Di antara yang turut dalam polemik reaktualisasi itu ialah Sjafruddin Prawiranegara. Di luar dugaan, Pak Sjaf justeru mendukung gagasan Munawir Sjadzali, orang yang dalam banyak hal kerap dikritiknya secara tajam. Kepada redaksi Panji Masyarakat yang terheran-heran membaca sikapnya, Pak Sjaf menegaskan bahwa dalam hal-hal lain boleh jadi ia tidak setuju, tetapi terhadap gagasan reaktualisasi ia mendukung Munawir Sjadzali.
Pak Sjaf mampu membuktikan kepada khalayak, dirinya tidak kehilangan objektivitas meskipun terhadap mereka yang tidak dia sukai.

Teladan Berharga

Dari uraian di atas dapat disimpulkan ciri paling menonjol dari kepribadian Pak Sjaf ialah sikapnya yang teguh, terbuka, terus terang, jujur, dan demokratis.
Keterbukaannya dapat disimak dari berbagai reaksi spontannya terhadap berbagai perkembangan situasi. Keterusterangannya dapat kita lihat pada berbagai pilihan sikap yang diambilnya. Jika ia telah meyakini sesuatu, ia akan mengumumkan keyakinannya itu. Tidak peduli bagaimana sikap teman atau lawan-lawannya. Juga tidak peduli apa pun resiko yang bakal diterimanya.
Keikutsertaannya dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di masa Presiden Soekarno, dan keikutsertaannya dalam Kelmpok Petisi 50 di zaman Soeharto, adalah bukti bagi sikapnya yang teguh, terbuka dan terus terang.
Akan tetapi, seperti dikemukakan Dr. Anwar Harjono, keteguhan sikap, keterbukaan dan keterusterangan itu dibalut oleh sikap jujur dan demokratis.
Salah satu episode dari jejak hayat Pak Sjaf pasca pergolakan daerah PRRI memperlihatkan betapa kejujuran adalah darah dagingnya.
Yang pertama kali dilakukan Pak Sjaf setelah turun gunung ialah memberitahu dan menyerahkan 29 kilogram emas batangan, yang mulanya dimaksudkan sebagai dana cadangan bagi perjuangan PRRI, kepada pemerintah. Padahal yang tahu di mana emas itu dipendam hanya Sjafruddin dan satu orang kepercayaannya.
Jika kejujuran bukan darah dagingnya, mudah sekali bagi Pak Sjaf untuk mengangkangi 29 kilogram emas batangan itu. Tentu setelah ia menyumbat orang kepercayaannya dengan bagian beberapa kilogram emas.
Sikapnya yang demokratis terlihat dari keberaniannya mengiyakan yang benar dan menolak yang diyakininya salah, tanpa perlu melihat siapa yang berbicara atau melakukannya.
Terhadap yang dianggapnya benar, Pak Sjaf tidak ragu mengakuinya. Menanggapi lahirnya Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan yang telah menyingkirkan banyak keberatan umat Islam, Sjafruddin berkata: “Kita telah menang bukan karena umat Islam Indonesia benar-benar sudah kuat, tetapi lebih banyak karena kebijakan Presiden.... Presiden Soeharto masih mempunyai cukup pengertian dan kebijaksanaan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan umat Islam....”
Terhadap yang dianggapnya salah, meskipun itu kawan akrab satu partai, Pak Sjaf pun tidak ragu mengatakannya. Salah seorang teman dekat yang dia salahkan ialah Mr. Mohamad Roem. Pak Sjaf menganggap Pak Roem salah karena sebagai tawanan, Roem bersedia berunding dengan Belanda dan menghasilkan Persetujuan Roem-Roijen, padahal yang saat itu memegang mandat pemerintahan ialah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan Sjafruddin sebagai ketuanya. Kata Sjafruddin mengenai kawan akrabnya, Roem:
“Hanya sekali dia ‘menyeleweng’. Yakni tatkala dia menjalankan perintah atas permintaan Soekarno –yang waktu itu bukan menjabat Presiden karena sedang dalam pembuangan—untuk berbicara dengan Van Roijen, yang menghasilkan apa yang lazim disebut ‘persetujuan Roem-Roijen’ (Mei 1949).... Dia berani berbicara seolah-olah tidak ada PDRI. Padahal PDRI pada waktu itu adalah satu-satunya Pemerintah yang sah.”
Khatimah
Demikianlah. Mengenang Sjafruddin Prawiranegara adalah mengenang sikap-sikap teguh pendirian, terbuka, terus terang, jujur, dan demokratis. Sikap yang dengan berat hati terpaksa harus kita katakan, makin hari kian langka.
Pak Sjaf telah mematrikan sikap itu menjadi jatidiri dan citradirinya, walaupun untuk itu Pak sjaf acapkali disalahfahami bukan saja oleh lawan-lawan politiknya, bahkan oleh kawan seiring.
Kini dan di masa mendatang, teladan yang telah diwariskan oleh Pak Sjaf niscaya semakin penting kita hidup-hidupkan.
Dengan mudah kita dapat menduga apa yang bakal menimpa masa depan bangsa dan negara ini jika iklim yang ditumbuhkan bertentangan dengan warisan keteladan Pak Sjaf.

Jakarta, Shafar 1432/Februari 2011

Kader HMI Diminta Teladani Lafran Pane

2011-02-01T18:57:00.002+07:00

PEMAPARAN: Narasumber memberikan pemaparan pada acara bedah buku HMI, Minggu (30/1). poto: jakasusila/radarsukabumiCIKOLE-- Sebelum dilaksanakannya Rapat Pleno I Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi Periode 2010-2011, Pengurus HMI menggelar bedah buku Lafran Pane "Jejak Hayat dan Pemikirannya" di Gedung Pendopo Negara Sukabumi. Buku tersebut merupakan karya ilmiah, hasil penulisan skripsi Hariqo dalam menyelesaikan Strata Satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Peserta acara yang dihadiri lebih dari 100 orang. Diikuti para kader HMI se-wilayah Cabang Sukabumi.

Hadir pula Pimpinan Kolektif Korp Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Majelis Daerah Sukabumi, Abdul Madjid dan Mulyawan Sofwandi Nugraha. Selain itu, Ateng Jaelani Noeh (Sekjen PK MD KAHMI), Ana, HM Ajiz (Ketua KADIN), beserta alumni HMI lainnya. Narasumber dari bedah buku tersebut yaitu Hariqo Wibawa Satria, dan Mantan Anggota DPR RI, Lukman Hakiem. Adapun Ketua Bidang Eksternal Badan Koordinasi HMI Jawa Barat, Ferri Gustaman, selaku pembanding. Dimoderatori Ketua Umum HMI Cabang Sukabumi, Angga Perwira Sukmawinata.

Dikatakan Hariqo, Lafran Pane selaku pendiri HMI pada 5 Februari 1947, adalah sosok pria sederhana namun berkarakter dan mempunyai prinsip yang teguh. Dengan kesederhanaanya, dirinya mampu melakukan perubahan besar di tengah percaturan ideologi yang berkecamuk di kalangan mahasiswa saat itu. "Ternyata dengan kesederhanaan dan prinsipnya yang teguh, seorang Lafran Pane mampu mengawali perubahan bagi bangsa ini," tuturnya.

Menurut Lukman Hakiem, bahwa kader HMI perlu meneladani jiwa kepemimpinan Lafran Pane. "Jiwanya yang tangguh dan tidak materialistis dari pak Lafran perlu kita teladani. Terlebih bagi para kader-kader HMI," paparnya. Sementara itu, Ferry mengkritisi tentang sedikitnya referensi yang membahas tentang Lafran Pane selaku pendiri HMI. "Untuk referensi, sepertinya jarang sekali yang membahas tentang Lafran Pane. Kalau untuk Nurcholish Madjid, Akbar Tandjung, banyak sekali referensinya.Ketua Umum HMI cabang Sukabumi, Angga Perwira Sukmawinata mengatakan bahwa HMI berkiprah bukan untuk dirinya saja, melainkan masyarakat banyak. HMI juga jangan berpikir konvensial, melainkan mampu berpikir kritis dan memiliki grand desain. "HMI adalah harapan masyarakat Indonesia. Selain cerdas dalam berbicara, kita pun harus cerdas dalam mendengarkan. Kita jangan selalu berpikir konvensional, tetapi juga mampu mengajukan granddesain," paparnya (rp2)

PPP : KPK Harus Tangkap Penyuap Dalam Pemilihan DGS BI

2011-01-29T21:51:00.002+07:00

Gelombang kekecewaan atas penahanan KPK terhadap 19 tersangka kasus suap perjalanan (travellers cheque) dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom pada 2004 lalu, semakin mengemuka. Kali ini, giliran politisi PPP yang mengecam tindakan sepihak KPK.

MENURUT Lukman Hakiem, Wakil Ketua Majelis Dewan Pakar PPP kepada Monitor Indonesia, Sabtu (29/1/2011), ketidakmampuan menangkap Nunun pada akhirnya justru membuat wibawa KPK menjadi melorot. Lukman memberi contoh, tokoh Islam Abu Bakar Ba’asyir saja pernah ditangkap meski sedang berada di rumah sakit.

“Masa kepada yang lain tegas, Abu Bakar Ba’asyir saja di rumah sakit bisa diserbu. Ini ada apa,” tanya dia.

Jika menangkap Abu Bakar Ba’asyir bisa, seharusnya KPK juga bisa menangkap Nunun, yang sudah jelas diketahui berada di Singapura. “Alamat Nunun sudah jelas di Singapura.

Dalam dakwaan jaksa itu juga sudah jelas, ini kan aneh. Hukum harus ditegakkan dengan adil dan benar, biar KPK jangan dituduh mempolitisasi,” tegas Lukman.

Seperti diketahui, pemberi suap dalam kasus DGS BI yakni Nunun Nurbaeti hingga kini belum ditangkap. “Nunun yang memberi suap sampai sekarang belum ditangkap. Ini salah satu bentuk kezaliman KPK,” tukasnya.

Ironisnya, kata Lukman, jaksa dalam persidangan di Tipikor berkali-kali menyebut nama Nunun sebagai pemberi suap.

“Padahal jaksa KPK sudah berkali-kali menyebut nama Nunun dalam tuntutan, tetapi tidak bisa mendatangkan. Itu persidangan resmi loh. Bukan di warung kopi. Kan aneh,” imbuh mantan anggota DPR ini.

Lukman juga berharap agar KPK belajar dari kasus Ayin yang bebas karena mendapat remisi. Padahal, semua orang tahu bagaimana kelakuan Ayin ketika mendekam di penjara.

“Ini soal hati nurani, kenapa Ayin bisa mendapat remisi dan bebas sementara di penjara dia membangun hotel. Ini tentu saja sudah mengusik hati nurani,” katanya.

Sementara itu, politisi Partai Golkar Agun Gunanjar juga menilai banyak kejanggalan dalam penahanan 19 tersangka terkait kasus DGS BI. Menurut Agun meskipun pihaknya sangat menghargai dan menghormati proses penegakan hukum, langkah KPK menurutnya sangat janggal.

“Kami menilai banyak kejanggalan dalam kasus ini, meskipun kita sangat menghargai dan menghormati KPK dalam penegakan hukumnya,” ujar Agun Jumat, (28/1/2011).

”Pertama KPK seolah tidak tahu dan belum menjelaskan siapa penyuap sebenarnya dalam kasus ini. Kedua KPK juga tidak tahu dimana posisi Ibu Nunun yang katanya sakit, padahal jelas disebutkan bahwa dia adalah saksi kunci yang mengetahui kemana dana dibagikan dan siapa yang menyiapkan dana tersebut, sesuai pengakuan Arie Malangyudo. Nah yang ketiga tidak ada penelusuran lebih jauh mengenai keterlibatan Bank Indonesia dalam hal ini,” kata Agun menguraikan.

Itu sebabnya, Agun menilai penahanan terhadap rekan-rekannya itu disinyalir sarat kepentingan politik. Ia menyebutkan, di saat anggota DPR sedang membuat Panja Pajak untuk mengungkap kasus Gayus, bahkan di saat hak angket mafia pajak menjadi isu panas di DPR, seolah ada aksi balasan dari pihak lain.

“Pada dasarnya kami sangat menghargai dan menghormati KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Namun diharapkan tanpa ada kepentingan,” tukas dia.

Sementara itu, juru bicara KPK Johan Budi, membantah memiliki kepentingan. Kendati begitu, Johan juga mengaku kesulitan menemukan Nunun. Pekan depan, kata Johan, KPK akan mulai mengusut siapa penyuap dalam perkara ini.

■ Hurri Rauf/IHP

Jelang 100 Tahun 'Presiden Kedua Indonesia', Mr. Prawiranegara

2011-01-26T14:30:00.002+07:00

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Tokoh Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Syafruddin Prawiranegara, akan genap berusia 100 tahun pada 28 Februari 2011. Panitia peringatan mengadakan sejumlah acara untuk memperingati 'Presiden Indonesia ke-2' itu.

"Panitia peringatan seabad Mr Syafruddin Prawiranegara akan meluncurkan novel sejarah Presiden Prawiranegara, seminar, dan pameran foto di Yogyakarta dan Bukittinggi," kata juru bicara panitia, Lukman Hakiem, pada Republika, Rabu (26/1).

"Kami akan meminta Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk membuka pameran di Yogyakarta dan untuk pameran di Bukittinggi kami berharap Menhan Purnomo Yusgiantoro mau membuka," kata Lukman lagi.

Mr. Syafruddin Prawiranegara, atau juga ditulis Sjafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten, 28 Februari 1911. Posisinya dalam sejarah Indonesia sangat penting, mengingat ia menjadi Ketua/Presiden PDRI saat Belanda melakukan Agresi Militer II 19 Desember 1948 dan menangkap Soekarno-Hatta di Yogyakarta. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran inilah terjadi Agresi Militer II dan menyebabkan terbentuknya PDRI.

Namun, sejarah Syafruddin seperti dilupakan. Padahal PDRI dijuluki "penyelamat Republik", yang membuat pemerintahan Republik Indonesia masih tetap eksis.

Atas usaha Pemerintah Darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Perjanjian Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta.

Pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta.

Syafrudin Prawiranegara pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kemakmuran. Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada tahun 1946, Menteri Keuangan yang pertama kali pada tahun 1946 dan Menteri Kemakmuran pada tahun 1947.

Red: Stevy Maradona

Pakar PPP Kritisi Pernyataan SBY Soal DIY

2010-12-23T13:09:00.001+07:00

VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem mengkiritisi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait status keistimewaan Yogyakarta. Presiden diminta membuka kembali Amanat Sri Sultan Hamenku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945.

"Pernyataan SBY tentang DIY [Daerah Istimewa Yogyakarta] sama sekali tidak punya dasar sejarah, konstitusi, dan demokrasi," kata Lukman dalam pesan singkat, Senin 29 November 2010.

Lukman lantas menjelaskan bahwa inti Amanat 5 September 1945 itu adalah:
1. Yogyakarta dan Paku Alam yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari NKRI.
2. Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam selaku kepala daerah memegang seluruh kekuasaan di Yogyakarta dan Paku Alaman.
3. Hubungan antara Yogyakarta dan Paku Alaman dengan pemerintah pusat bersifat langsung dan Sultan serta Paku Alam bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

"Bagaimana kita memaknai Piagam Kedudukan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII yang ditandatangani Presiden Soekarno?" kata dia. Dengan amanat dan piagam ini, NKRI telah menempatkan kedua raja ini sebagai kepala daerah sepanjang hayat mereka.

Dia menilai pernyataan Presiden dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta malah cenderung merusak tatanan yang sudah ada selama ini. "Gubernur dan Wakil Gubernur DIY harus dipilih dengan masa jabatan tertentu," kata dia.

Sebelumnya, Presiden SBY meminta pembahas RUU Keistimewaan Yogyakarta memperhatikan tiga hal. "Pertama pilarnya adalah pilar nasional yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam Undang-undang Dasar telah diatur dengan gamblang."

Kedua, kata SBY, harus dipahami keistimewaan DIY itu sendiri berkaitan dengan sejarah dari aspek-aspek lain yang harus diperlakukan secara khusus sebagaimana pula yang diatur dalam Undang-undang Dasar. Ketiga, harus diperhatikan aspek Indonesia adalah negera hukum dan negara demokrasi.

"Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi mau pun nilai-nilai demokrasi," kata SBY.

Mengembalikan “Ruh Jihad” ke Tubuh PPP

2010-12-14T19:53:00.000+07:00

MENURUNNYA perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca-Orde Baru menjadi problem tersendiri bagi parpol berbasis massa Islam berlambang Ka’bah ini. Salah satu faktor yang menyebabkan perolehan suara terus merosot dikarenakan lunturnya ruh jihad di dalam diri kader-kader untuk membesarkan parpol tersebut.

Salah satu ormas pendukung PPP, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menilai kondisi yang terjadi di PPP saat ini adalah reformasi yang membunuh anaknya sendiri. Hal itu dikarenakan PPP yang seharusnya menjadi besar pasca-Orde Baru, justru mengalami kemerosotan yang luar biasa di era reformasi, yang merupakan era keterbukaan politik dan tidak ada lagi intimidasi kekuasaan maupun kekuatan dari parpol manapun.

“Jika ada istilah revolusi memakan anaknya sendiri, maka itulah yang terjadi di PPP, karena yang membuka kran keterbukaan pada waktu itu adalah PPP,” kata Ketua DPP Parmusi Lukman Hakiem kepada Pelita, di Jakarta, Rabu (1/12).

Lukman Hakiem mengatakan, kalau saat ini PPP mampu tetap bertahan di dalam perpolitikan di Tanah-Air, maka itu merupakan hal yang luar biasa. Sebab pada tahun 1999 para pengamat politik meramalkan PPP akan hancur mengingat elemen-elemen ormas Islam yang mendukung PPP satu persatu hengkang dan mendirikan partai sendiri.

Misalnya saja, NU mendirikan PKB, Muhammadiyah mendirikan PAN, dan Masyumi mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). Begitu juga dengan Syarikat Islam yang juga mendirikan partai sendiri.

Menanggapi krisis kepemimpinan di tubuh PPP, Lukman mengatakan, bergulirnya era reformasi sejak tahun 1998 lalu secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya perubahan geopolitik di Tanah-Air. Sebelum reformasi bergulir, masyarakat mendukung PPP atas dasar jihad. ”Pada saat itu ruh jihad seseorang mendukung PPP masih tinggi. Ini pun masih terjadi pada Pemilu 1999.”

Disisi lain, kata Lukman Hakiem, juga terjadi perubahan cara pandang di dalam diri pendukung PPP dari perjuangan amar ma’ruf kepada konsumerisme, hedonisme, dan pragmatisme.

“Ini mungkin ruhul jihadnya yang berkurang dibandingkan tahun 1977 dan 1982. Bahkan yang menyedihkan di dalam perhelatan muktamar ketika orang ingin menjadi ketua partai harus membawa duit yang banyak. Ini barangkali asas Islam hanya tinggal di atas kertas,” jelas dia.

Tentang langkah bai’at yang ditanamkan PPP untuk menanamkan militansi dan perjuangan keras bagi kader-kader partai, Lukman Hakiem mengatakan di tubuh PPP tidak dikenal istilah bai’at seperti yang ditanamkan Partai Keadilan Sejahtera kepada kader-kader mereka.

“Itu bedanya antara PPP dengan partai Islam lain seperti PKS. Kalau PKS merupakan partai yang dibentuk perorangan (kader), sedangkan PPP adalah ormas-ormas,”

Menanggapi kesiapan PPP dalam menghadapi Pemilu 2014 mendatang, Lukman Hakiem mengaku dirinya cemas dan pesimis terhadap kesiapan PPP dibandingkan partai lainnya. Pihaknya juga cemas terhadap capaian PPP dalam menghadapi parliamentary threshold (PT) 5 persen yang diperjuangkan partai-partai besar.

“Melihat kondisi saat ini dan ruh jihad yang menurun, saya khawatir dan pesimis. Jangan-jangan PPP tidak mampu mencapai PT 5 persen. Sekarang ini tidak terlihat adanya pembinaan kader. Sebaliknya partai justru berjalan sendiri-sendiri,” ujar dia

Begitu juga dengan wacana konfederasi. Konfederasi tersebut tidak akan berjalan efektif bagi parpol-parpol Islam karena ego politik dari masing-masing partai Islam untuk mengusung nama partainya sebagai leader. Selain itu, konfederasi mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya tidak mudah akibat egopolitik tersebut.

“Ego masing-masing partai itu sangat tinggi, semuanya ingin menjadi imam dan tidak ada yang mau menjadi makmum. Jika harus berkonfederasi dengan PKS, maka dia nanti merasa paling besar perolehan suara yang ingin menjadi leader. Begitu juga dengan PPP ingin menjadi leader karena merasa paling tua,” jelas dia.

Ditanya sejauhmana kesiapan finansial PPP menghadapi 20014, Lukman secara tegas mengaku tidak mengetahui sejauh mana kesiapan PPP dalam hal keuangan tersebut.”Saya tidak tahu menahu. Masalah itu yang mengetahui adalah pejabat di PPP,” kata dia.

Namun begitu, pihaknya setuju jika biaya politik saat ini semakin mahal sehingga perlu dana yang cukup besar untuk memperoleh dukungan suara yang maksimal.

“Melihat kondisi itu, saya sependapat dengan pernyataan Pak Harto (mantan Presiden HM Seoharto-Red) yang menolak sistem distrik. Alasannya pemilu dengan sistem distrik mahal dan yang dipilih orang yang populer saja, sementara kualitas SDM belum tentu. Karena itu perlu ada refleksi mengenai model yang kita gunakan saat ini,” ujar dia. (ay)

Pentingnya Kunjungan SBY ke Papua

2010-10-11T09:55:00.001+07:00

Lebih dari soal-soal teknis seperti penyelamatan dan penyaluran bantuan yang memang penting, bencana Wasior, Papua Barat, memerlukan sentuhan psiko-politik.

Penundaan kunjungan SBY ke Wasior potensial memunculkan perasaan orang Papua dianak-tirikan atau didiskriminasi. Dengan mudah orang mengingat dan membandingkan betapa cepat SBY datang ke daerah bencana di luar Papua (termasuk datang ke Senayan untuk melihat bencana pembantaian Tim Nasional PSSI oleh Uruguay 1-7), dan betapa lambat dia datang ke Tanah Papua.

Dari perspektif keutuhan NKRI, menunda kunjungan SBY ke Papua, sama sekali bukan langkah terpuji.

Diakui atau tidak, kondisi Papua masih menyimpan api dalam sekam. Oleh karena itu, penundaan kunjungan SBY bisa menjadi amunisi bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk meningkatkan aktivitas sparatismenya. Dan itu akan sangat merepotkan.

Kalau Tahu Begitu Cukup Menlu Saja Yang Pidato

2010-09-02T11:36:00.001+07:00

R Ferdian Andi R & Abdullah Mubarok

Presiden SBY
(inilah.com/Wirasatria)

INILAH.COM, Jakarta - Kalau tahu pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono begitu, lebih baik Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa saja yang berbicara.

"Kalau substansinya seperti itu, kenapa harus Presiden yang pidato. Cukup disampaikan oleh menteri," Wakil Ketua Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem kepada INILAH.COM, Kamis (2/8).

Presiden SBY tak memilih jalur konfrontasi militer untuk menyelesaikan persoalan Indonesia-Malaysia.

Presiden juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi yang berlebihan dalam menyikapi persoalan hubungan Indonesia dan Malaysia.

"Saya setuju penyelesaian damai krisis RI-Malaysia, tapi sinyal tegas tetap harus diberikan," pungkas Lukman. [nic]

Konfrontasi RI-Malaysia

2010-08-28T12:04:00.003+07:00

Dalam suasana memanasnya hubungan RI-Malaysia, saya berharap para ulama, zuama, pimpinan partai dan ormas Islam tidak terprovokasi oleh dipanas-panasinya hubungan RI-Malaysia.

Kedua negara bukan saja serumpun, tetapi juga seakidah. konfrontasi RI-Malaysia hanya akan merugikan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Pimpinan umat mesti berinisiatif melakukan diplomasi ukhuwah untuk mendinginkan suasana dan menekan pemerintah kedua negara untuk segera menyelesaikan setiap masalah dengan Malaysia secara cepat dan tepat melalui musyawarah bukan dengan amarah.

Dalam suasana memanasnya hubungan RI-Malaysia, saya teringat dulu ada M. Natsir dan Tengku Abdurrahman yang bisa melakukan diplomasi ukhuwah, sehingga hubungan RI-Malaysia tidak pernah memanas.

Sampai akhir hayatnya, M. Natsir sangat dihormati dan didengar pendapatnya oleh para pemimpin pemerintahan dan elite politik Malaysia.

Sekarangpun sesungguhnya ada Jusuf Kalla (JK) dan Tengku Najib Rajak yang dapat melanjutkan apa yang telah dikerjakan Natsir dan Tengku Abdurrahman, dulu.

Pembangunan BAZ Disorot

2010-08-27T19:13:00.001+07:00

DISOROT : Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukabumi mendapat sorotan dari mantan DPR RI terkait rencana pembangunan gedung baru.

SUKABUMI-Mantan anggota DPR RI, Lukman Hakiem meminta kepada pihak Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukabumi untuk meninjau ulang bahkan bila perlu membatalkan rencana pembangunan gedung BAZ baru yang tengah dirintis.

Permintaan ini dilontarkan Lukman Hakiem, setelah dirinya mendapat pengaduan dari Ketua Komite SDN Benda Kecamatan Cicurug, yang mempertanyakan program infak Rp 1000 dari BAZ yang terkesan diwajibkan bagi semua siswa melalui pihak SDN Benda Cicurug. Menurut Lukman, rencana pembangunan gedung baru, itu sangat kurang relavan dengan tugas utama BAZ, apalagi anggaran pembangunan "menarik" infak dari program kupon Rp 1000 yang telah disebarkan ke masyarakat. "Menurut saya tugas BAZ itu mengumpulkan infak dan zakat untuk disalurkan ke delapan asnaf, bukan menarik infak untuk pembangunan gedung baru,"ujar Lukman kepada Radar, kemarin.

Politisi asal PPP ini mengatakan, ketimbang membangun kantor gedung BAZ baru, adanya baiknya lembaga yang dipimpin H. Mustafa Kamal ini lebih memfokuskan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti membangun Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di tiap-tiap kecamatan untuk membebaskan umat dari jeretan renternir yang kian merajalela. "Lebih baik dana yang ada difokuskan untuk pemgembangan ekonomi umat daripada untuk gedung yang belum jelas manfaatnya bagi umat,"terangnya.

Dihubungi terpisah, Ketua BAZ Kabupaten Sukabumi, Mustafa Kamal menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan aturan kalau program infak Rp 1000, itu wajib ditunaikan semua warga Kabupaten Sukabumi, termasuk siswa di SDN Benda Cicurug untuk pembangunan kantor baru. "Kami tidak pernah mengeluarkan aturan kalau program infak 1000 wajib dilaksanakan, program infak Rp 1000 ini hanya program tahunan tanpa ada sedikitpun perintah mewajibkan tapi hanya bersifat anjuran untuk melatih anak terbiasa berinfak sejak kecil,"paparnya.

Ia menambahkan, agar tidak terjadi kesalahfahaman, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan seluruh UPTD dinas pendidikan setempat. "Sekaligus sosialisasi tentang rencana pembangunan gedung baru kepada masyarakat agar nantinya semua pihak paham dan mendukung rencana ini,"pungkasnya.(wan)

Rencana Pembangunan Kompleks Pendidikan Ad-Da'wah

2010-08-18T06:54:00.003+07:00

Yayasan Wakaf Pemberdayaan Umat (YWPU) Ad-Da'wah merencanakan untuk membangun dan melengkapi sarana pendidikan, antara lain perluasan tanah yayasan, pembangunan gedung Taman Kanak-kanak Islam, gedung sekolah kejuruan, Balai Latihan Kerja (BLK) dan masjid.

Untuk tahap pertama, yayasan akan membangun masjid. Sesuai dengan rancangan gambar di atas, masjid yang akan dibangun memerlukan dana sekitar Rp 1 miliar.

Untuk tahap berikutnya, yayasan akan membebaskan lahan seluas 600 meter persegi dengan harga sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Untuk tahap ketiga, yayasan akan membangun sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam dan Madrasah Diniah di atas tanah seluas 700 meter persegi dengan perkiraan biaya Rp 1 miliar.

Pada tahap keempat, yayasan bermaksud membangun gedung sekolah kejuruan dan Balai Latihan Kerja di atas tanah seluas 970 meter persegi yang diperkirakan memerlukan anggaran sebesar Rp 2 miliar.

Kami mengundang dengan hormat, para dermawan untuk berpartisipasi dalam rencana ini dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui rekening YWPU Ad-Da'wah nomor 4091-01-003259-53-0 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Cimelati Cibadak.

Kalau Ada Opsi Gabung Golkar, Harus Ada Opsi Gabung Demokrat

2010-06-25T14:19:00.002+07:00

Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Parmusi Lukman Hakiem mengaku kaget dengan manuver Ketua Umum Parmusi Bachtiar Chamsyah yang menyiratkan membawa Parmusi ke Golkar. Sampai saat ini, belum ada keputusan yang resmi soal sikap Parmusi.

"Saya sendiri kaget pas ditelepon kawan pagi tadi. Saya nggak tahu itu. Jadi memang ada diskusi, tapi informal soal masa depan Parmusi, apakah akan terus menjadi ormas, atau menjadi partai politik. Itu belum ada keputusan," kata Lukman kepada detikcom, Jumat (25/6/2010).

Menurut Wakil Ketua Dewan Pakar PPP ini, untuk membuat keputusan resmi yang strategis seperti berpindah dukungan dari PPP ke Golkar, harus diputuskan dalam Muktamar. Apalagi dalam Muktamar Parmusi yang lalu, ditetapkan bahwa Parmusi menyatakan diri sebagai organisasi yang akan setia mendukung PPP.

"Kalau membuat keputusan itu, tidak bisa orang perorang. Harus Rapat Pleno atau bahkan Muktamar yang memutuskan. Apalagi dalam AD/ART sempat ditegaskan bahwa Parmusi mendukung PPP," terangnya.

Selain itu, jika ada dorongan membawa Parmusi ke Golkar, sebaiknya dibuka juga pikiran dan wacana untuk membawa Parmusi ke Demokrat. Sebab, beban sejarah jika bersama Demokrat akan lebih ringan jika harus bersama dengan Golkar.

"Kalau ada opsi gabung dengan Golkar, saya kira harus dipertimbangkan juga opsi bergabung dengan Demokrat. Sebab, sejarah Golkar tidak bisa dilepaskan dari Orba. Sementara Demokrat tidak punya beban sejarah," terangnya.

Sebelumnya diberitakan Ketum Parmusi Bachtiar Chamzah mengisyaratkan akan membawa Parmusi merapat ke Golkar. Sebabnya, Bachtiar kecewa karena PPP tidak memberikan perlindungan atas kasus yang dihadapinya.

(yid/fay)

Muktamar PPP Berpeluang Dipercepat

2010-06-18T11:01:00.000+07:00

Jakarta, Pelita
Konflik yang terjadi antara kubu Parmusi dan Nahdlatul Ulama (NU) di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini mengarah pada isu percepatan Muktamar PPP yang sedianya dilaksanakan tahun 2013, menjadi 2011.

Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy mengakui jika peluang untuk mempercepat Muktamar sangat terbuka jika seluruh jadwal berjalan sesuai agenda.

Jika seluruh jadwal tersebut dapat ditepati, sangat terbuka kemungkinan Muktamar dipercepat pada Juni 2011, kata Romahurmuzy, kepada Pelita, di Jakarta, Senin (14/6).

Dikatakannya, dengan pola bottom-up sebagaimana digariskan dalam AD/ART partai, saat ini PPP masih konsolidasi mulai dari bawah. Sesuai putusan Mukernas di Medan pada Januari 2010, jadwal konsolidasi/musyawarah ranting berlangsung Feb-Jun 2010, PAC (Pimpinan Anak Cabang) Juli-Sept 2010, dan muscab Okt-Des 2010. Sedangkan muswil (tingkat Provinsi) Jan-Feb 2011.

Jadi kalau seluruhnya sesuai jadwal bisa dipercepat, ujarnya.
Namun begitu, kata Romy (panggilan akrab Romahurmuzy), hingga kini DPP belum memutuskan upaya percepatan Muktamar, meskipun persoalan tersebut sudah pernah dibahas dalam rapat Pengurus Harian DPP.
Hal ini mengingat menepati jadwal konsolidasi sebagaimana tadi disebutkan bukan perkara mudah. Yang jelas, jika nanti jadwal bisa ditepati, percepatan muktamar dilakukan dalam rangka lebih memantapkan persiapan pemilu, papar dia.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Lukman Hakiem yang menilai percepatan muktamar merupakan sebuah konsekuensi logis jika pelaksanaan jadwal agenda partai tepat waktu.

Muktamar dipercepat itu konsekuensi logis kalau memang agenda musyawarah wilayah hingga ke tingkat ranting selesai sebelum 2011. Jadi tidak ada istilah dipercepat,jelas dia.
Lukman membantah percepatan Muktamar karena faktor konflik yang terjadi antara kubu NU dan kubu Parmusi. Menurut dia, percepatan muktamar sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan tersebut.

Pihaknya juga membantah jika Parmusi dan NU yang merupakan ormas pendukung PPP kini bersitegang sehingga program partai terganggu. Tidak benar itu, kilahnya.
Namun begitu, pihaknya berharap kader-kader baru PPP tidak melupakan fakta sejarah ormas pendiri partai berlambang Kabah tersebut, yakni Parmusi, NU, PSII, dan Perti.

Fakta ini tidak boleh diabaikan, tetapi fakta ini pula tidak boleh membelenggu kita, ujar dia.
Lebih lanjut, pria yang menjabat Ketua DPP Parmusi ini berharap tidak ada pihak-pihak yang ingin mendominasi PPP untuk kepentingan kelompok. Pasalnya, upaya menghegemoni itu justeru akan menghancurkan PPP sendiri.

Sebelumnya beredar isu, muktamar PPP dipercepat disebabkan ada beberapa kelompok di internal PPP yang dianggap menggangu soliditas partai. Dengan muktamar dipercepat, kubu yang menang dengan mudah menggusur lawan politik musuh dalam selimut.

Bukan hanya percepatan Muktamar, namun Romy juga diisukan sebagai kandidat kuat Sekjen. Romy pun membantah dirinya dipersiapkan menjadi sekjen partai berlambang kabah itu jika benar Muktamar PPP jadi dipercepat. (ay)

Majelis Pakar PPP: Stop Pembahasan Dana Aspirasi

2010-06-10T15:08:00.000+07:00

Lukman Hakiem

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem meminta agar DPR menghentikan usulan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar bagi setiap anggota DPR.

"Ide mulia memperbesar porsi anggaran daerah yangg dilaksanakan melalui dana aspirasi anggota DPR rawan menjadi ajang KKN baru. Tanpa dana aspirasi pun, sesuai dengan konstitusi, hak budget ada di tangan DPR," ujar Lukman Hakiem kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa.

Lukman yang pernah dua periode menjadi anggota DPR RI ini berpandangan, karena memunculkan gagasan kontroversi yang tidak perlu, bahkan menimbulkan sikap antipati kepada DPR, seyogianya ide ini tidak diteruskan.

Lukman menambahkan, mengeser porsi APBN dari pusat ke daerah agar porsi daerah lebih besar, adalah ide mulia yang perlu didukung semua pihak. Namun, ide itu hanya tepat, masuk akal, dan tidak memunculkan dugaan yang aneh-aneh jika dilakukan melalui perubahan kebijakan lewat tekanan politik fraksi-fraksi di parlemen. "Bukan melalui dana aspirasi Rp 15 M per anggota," pungkas Lukman.[kaw]

1 Juni Hari Lahir Pancasila, Bukan Hari Pancasila

2010-05-31T17:09:00.000+07:00

kawiyan

Lukman Hakiem

INILAH.COM, Jakarta- Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari lahir Pancasila. "Tapi bukan Hari Pancasila," ujar Lukman Hakiem, wakil ketua Majelis Pakar DPP PPP kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin.

Lukman menambahkan, ada perbedaan antara Hari Lahir Pancasila dgn Hari Pancasila.

Pada 1 Juni 1945 untuk kali pertama Soekarno menawarkan lima dasar negara. Pidato M. Yamin sebelum itu, kata Bung Hatta, tidak pernah ada.

Penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila mengesankan pada 1 Juni 1945 telah terjadi kesepakatan final Pancasila sebagai dasar negara, padahal proses menuju ke sana masih panjang.

Pancasila dirumuskan kata per kata, kalimat per kalimat oleh seluruh anak bangsa.

"Jika 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Pancasila, dasar negara kita menjadi eksklusif, milik satu golongan politik tertentu, juga menutup

diri terhadap intervensi wahyu sebab pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 menempatkan KetuhananYME sebagai sila terakhir, bahkan hilang jika Pancasila diperas jadi Ekasila, Gotongroyong," papar Lukman yang juga penulis buku 'Di Sekitar Lahirnya Republik' bersama DR H. Anwar Harjono, SH.

"Jadi, 1 Juni merupakan Hari Lahir Pancasila, bukan Hari Pancasila," pungkas Lukman. [wdh]

Pinisepuh PPP Klaim Masih Netral

2010-05-14T14:17:00.000+07:00

Jum'at, 14 Mei 2010 , 03:43:00

Pinisepuh PPP Klaim Masih Netral

SUKABUMI- Gerakan politik sejumlah pinisepuh yang sebelumnya dikabarkan merapat ke salah satu pasangan kepala daerah kembali mentah. Kemarin, juru bicara pentolan para politisi partai berlambang Ka'bah itu mengklaim jika masih tetap netral.

"Artinya kita tidak ke mana-mana. Kita tetap netral dan tetap terbuka ke semua calon manapun. Hal itu merupakan amanat Pak Lukman (Lukman Hakiem) selaku koordinator pinisepuh PPP," ujar Jamaludin Al-Afghani, politisi PPP yang pernah berkarir di DPRD Jabar kemarin.

Kepada Radar ia mengatakan, sejauh ini ada sederet nama yang terus merapat ke kubunya. Kendati saat ini, PPP telah resmi mengusung pasangan H Asep Setiawan-Dadang Eka Widianto (HADE).

"Pendekatan itu wajar. Mereka merapat ya semuanya didukung untuk maju dan mencalonkan diri. Konotasi dukungan itu kan tidak sempit," bebernya.

Sebelumnya, Lukman Hakiem menegaskan, sejumlah calon yang datang ke kediamannya di Cicurug adalah komunikasi dan silaturahmi semata. Sampai saat ini pun, pintu rumahnya terbuka lebar bagi siapapun calon.

"Masak ada tamu harus dilarang. Kan tidak bisa begitu," singkat mantan Anggota DPR RI itu. (veg)

Kader Gaek PPP Dukung BERHASIL

2010-05-14T14:14:00.000+07:00


	Selasa, 11 Mei 2010 , 02:33:00 Kader Gaek PPP Dukung BERHASIL AKRAB : Mantan Anggota FPPP DPR RI Lukman Hakiem bersama Cawabup Sukabumi Iman Adinugraha. vega Radar SUKABUMI-Suplemen dukungan bagi pasangan Hasymi Romli-Iman Adinugraha (BERHASIL) datang dari dua pentolan PPP, yakni mantan anggota DPR RI Fraksi PPP, Lukman Hakiem dan mantan Anggota DPRD Jawa Barat Jamaludin Al-Afghani. Keduanya sepakat mendukung kandidat kepala daerah Kabupaten Sukabumi Hasymi Romli-Iman Adinugraha dalam Pilkada 27 Mei mendatang. Menurut Lukman Hakiem, dirinya sempat bingung saat harus menyalurkan aspirasi kemana dukungannya nanti, ia mengaku ada banyak simpatisan dari berbagai daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi yang menanyakan kepada dirinya. Namun lagi-lagi dia merasa bingung, setalah berembuk dengan berbagai rekan-rekan yang saat ini aktif di kepengurusan PPP maupun simpatisan dan kelompok LSM. Dari diskusi itu, akhirnya sepakat untuk mendukung pasangan nomor urut 1 (satu) tersebut. Dukungan itu kata Lukman, bukan tanpa alasan, Lukman mengagap pemerintahan selama lima tahun ini belum mampu memperbaiki keadaan di Kabupaten Sukabumi. "Misalnya saja masalah kemacatan jalan, kerusakan instruktur jalan yang hampir terjadi di semua wilayah di Kabupaten Sukabumi dan terakhir kerusakan," tutur Lukman Hakiem saat acara silaturrahmi dengan Hasymi-Iman di kediaman di Desa Benda Kecamatan Cicurug, belum lama ini. Di tempat yang sama, Jamaludin mengatakan, dirinya mengenal Hasymi Romli sejak lama, baik ketika Hasymi masih bertugas di Pemkab Sukabumi maupun saat yang bersangkutan bertugas di provinsi,"Saya menganal betul siapa Pak Hasymi, sejak lama kemampuan dan pengalaman beliau selama menjabat tidak perlu diragukan lagi," tuturnya. Hal yang sama juga muncul dari Beni Haryanto, mantan anggota dewan dari PPP ini, meminta jika pasangan Hasymi Romli dan Iman Adinugraha berhasil memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Ia meminta bisa memperbaiki keadaan Kabupaten Sukabumi ke arah yang lebih baik. Beni yakin pasangan Hasymi Romli dan Iman Adinugraha, akan memenangkan pemilah Bupati dan Wakil Buypati Sukabumi dengan satu putaran, "Saya optimis melihat perkembangan akhir-akhir ini elektabilitas dan popularitas Hasymi Romly dan Iman Adinugraha, sedang naik, dan perlu di pertahankan sampai detik-detik hari pencoblosan" tandasnya. (wan)

Datangi Istana Wapres, KPK Memeriksa atau Bertamu?

2010-04-29T14:05:00.000+07:00

Kawiyan

Wapres Boediono
(inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Lukman Hakiem, mantan staf khusus Wakil Presiden Hamzah Haz sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi di kantor Wapres Boediono, Kamis besok.

Lukman memastikan, suasana pemeriksaan Boediono yang berlangsung di kantor Wapres jauh berbeda dengan suasana pemeriksaan di kantor KPK.

"Kalau datang ke kantor Wapres, berarti KPK sebagai tamu. Sebagai tamu, petugas KPK akan terikat oleh aturan protokoler Istana Wapres sperti pemeriksaan detektor," ujar Lukman Hakiem kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu.

Aturan protokoler itu, menurut Lukman, secara psikologis dapat petugas KPK yang memeriksa Boediono down. Sehingga, petugas KPK tidak optimal menjalangkan pemeriksaan terhadap Boediono untuk menggali keterangan yang dibutuhkan.

"Apalagi belum ada sejarahnya KPK memeriksa seorang Wapres," lanjut Lukman.

Jadi, Lukman berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap Boediono akan lebih baik jika dilakukan di kantor KPK. [wdh]

Tempatkan Polisi di Bawah Supremasi Sipil

2010-04-27T14:40:00.000+07:00

Jakarta, Pelita
Sikap kepolisian dalam menangani masalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji menuai kritikan terhadap institusi tersebut. Bahkan langkah kepolisian dinilai semakin menambah citra negatif institusi itu di mata masyarakat.

Tindakan Polri terhadap Susno itu merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Dan kesewenang-wenangan polisi harus segera dihentikan, ujar Ketua DPP Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Lukman Hakiem, di Jakarta, Selasa (13/4).

Lukman mengatakan, seharusnya di era reformasi saat ini polisi sudah membuang jauh-jauh tindakan kesewenang-wenangan mereka dalam menangani masalah. Salah satunya tidak melakukan tindakan yang terkesan melakukan pembunuhan karakter terhadap mantan kabareskrim Susno Duadji.

Memang tindakan tidak minta izin itu tindakan indisipliner, tapi bukan pidana. Menangkap itu urusan pidana dan harus berdasarkan Undang Undang, tegasnya.

Lukman mengungkapkan, sebenarnya citra negatif polisi tidak hanya terhadap saat penangkapan Susno Duadji. Akan tetapi sudah berlangsung lama, jika diibaratkan penyakit, sudah menjadi kronis.

Ungkapan-ungkapan sinis terhadap polisi yang gemar melakukan melakukan pungutan liar (pungli) telah berkembang mengikuti zaman. Ungkapan sinis itu seperti prit jigo (Rp25), polisi cepek (Rp100), lempar korek goceng (Rp5000), hingga isu markus sekarang ini, paparnya.

Menurut dia, penyakit kronis yang membuat citra negatif institusi kepolisian tersebut tidak mungkin diobati secara simptomatif, yakni gejala demi gejalan. Akan tetapi harus diobati secara radikal, yakni dengan meletakkan polisi sepenuhnya di bawah supremasi sipil.

Untuk menempatkan polisi di bawah supremasi sipil itu sendiri, menurutnya, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, sifat, watak dan ciri-ciri militer yang melekat harus dihilangkan dari kepolisian. Kedua, polisi harus di tempatkan di bawah kementerian dalam negeri (Mendagri) untuk tingkat pusat, di bawah Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan Bupati/walikota untuk tingkat Kabupaten/kota.

Dengan cara ini saya kira polisi akan terhindar dari kemungkinan menjadi alat politik rezim yang berkuasa. Dengan demikian, rakyat melalui DPRD bisa mengontrol dan sekaligus turut memikirkan peningkatan kualitasa dan kesejahteraan polisi, jelasnya. (ay)

Gubernur Bertanggungjawab Penuh atas Tragedi Koja Tanjung Priok

2010-04-15T14:12:00.000+07:00

Gubernur Bertanggungjawab Penuh atas Tragedi Koja Tanjung Priok

Jakarta, Pelita
Tragedi berdarah warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara yang mempertahankan Makam Habib Hasan Al Hadddat (Mbak Priok) dengan Satpol PP, ditengarai akibat makelar kasus. Karena itu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo adalah orang paling bertanggungjawab atas kasus itu.

Demikian ditegaskan Ketua Umum LSM People Aspiration Center (Peace) Amhad Shahab dan Ketua Ormas Islam Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Lukman Hakiem secara terpisah, di Jakarta, Rabu (14/4), menanggapi bentrokan warga Koja dan Satpol PP yang menelan korban tiga orang meninggal dan 100 orang luka parah.

LSM Peace menilai Gubernur DKI Jakarta tidak tanggap dan tidak paham bahwa lokasi pemakaman Mbah Priok itu merupakan Situs Cagar Budaya yang dilindungi undang-undang; tidak boleh digusur. Tetapi mengapa Gubernur DKI Jakarta membiarkan PT Pelindo mengakui itu sebagai haknya.

Akibat pembiaran itu, terjadilah bentrokan. Shahab juga menyesalkan aparat kepolisian yang terkesan membiarkan bentokan itu.

Shahab yang juga kader Partai Demokrat itu menegaskan, siapapun tidak boleh mengganggu, mengubah dan apalagi memusnahkan cagar budaya. Areal Makam Mbah Priok dan Masjid Alfudhola itu sudah menjadi cagar budaya, karena sudah ada sejak abat ke-17.

Dia mengaku sejak awal sudah mengkhawatirkan kerusuhan akan terjadi, karena itu pada pukul 07.30 dia menghubungi Menko Polhukam Djoko Suyanto melalui pesan singkat (SMS) untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

Melalui SMS itu Ahmad Shahab mengatakan Pak Djoko mohon dengan sangat dihentikan penyerangan Satpol PP terhadap makan Habib Hasan Al Hadad di Koja Jakarta Utara yang memaksa masuk dan membongkar makam tersebut. Ini sangat tidak menguntungkan pada pemerintahan Presiden SBY yang sangat dekat dengan para Habaib (habib-habib).

Pesan serupa juga dia sampaikan kepada Mensesneg Sudi Silalahi. SMS ke dua dia kirim pada pukul 11.30 WIB kepada Menko Polkam. Isinya sebagai berikut Pak Djoko Suyanto, mohon perhatian khusus, sudah ada yang mati dan banyak korban, kenapa seakan pemerintah tidak berbuat sesuatu, apakah masih menunggu lebih banyak lagi yang tewas.

Tak lama kemudian, lanjut Shahab, Menko Polhukam menjawab SMS-nya itu, sudah saya minta staf saya mencari info dan solusi, jawab Djoko Suyanto.
Makelar kasus

Sementara Ketua Parmusi Lukman Hakie mencurigai tragedi itu akibat permainan makelar kasus yang wajib diselidiki. Lukman juga berharap keputusan pengadilan dibatalkan karena dinilai ada kejanggalan.

Menurut dia, Makam Mbah Priok sudah ada sejak abab ke-18, tetapi PN Jakarta memenangkan kepemilikan lahan Mbah Priok kepada PT Pelindo II yang barus ada tahun 2000-an. Ini tidak masuk akal. Keputusan pengadilan harus dibatalkan, tegas dia.

Lebih lanjut, Lukman mendesak pimpinan Satpol PP, PT Pelindo II, dan para pejabat DKI untuk bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung Priok jilid II.

Dikatakannya, sebelum terjadi bentrokkan, tentunya aparat sudah mengetahui bahwa masyarakat setempat sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk mempertahankan makam
Mbah Priok, dan sekaligus menyambut kedatangan Satpol PP.

Seharusnya, kata Lukman, aparat Satpol PP, Pelindo dan pejabat DKI melakukan penundaan dan sebaliknya menempuh jalur musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut secara damai.

Kemana akal sehat Satpol PP, Pelindo, dan para pejabat DKI. Sekali lagi mereka harus bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung priok jilid II ini, ujarnya.(kh/ay)

Ada Markus di Makam Mbah Priok?

2010-04-15T14:10:00.001+07:00

Kawiyan

Lukman Hakiem
(inilah.com/Agung Rajasa)

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar PPP Lukman Hakiem menduga, ada makelar kasus dalam sengketa lahan makam Mbah Priok.

Lukman, yang juga mantan anggota DPR RI mengaku geram melihat sikap brutal aparat Pemprov DKI. Menurut Lukman, makam Mbah Priok sudah ada sejak abad ke-18. Tapi, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memenangkan kepemilikan lahan PT Pelindo II baru pada tahun 2000-an.

"Wajib diseldiki proses hukum atas masalah ini. Jangan-jangan ada markus," tegas Lukman.

Sebagai bagian dari umat Islam Betawi, Lukman meminta agar keputusan PN Jakarta Utara yang memenangkan Pelindo II atas sengketa tanah ini dibatalkan.

"Pertahankan situs sejarah Islam Betawi," pungkasnya. [mut]

PPP: Ini Tragedi Tanjung Priok 2

2010-04-15T14:08:00.000+07:00

Kawiyan

Lukman Hakiem
(inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar PPP Lukman Hakiem mengecam keras tindakan brutal petugas Satpol PP di makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara.

"Mereka Satpol apa gerombolan," ujar Lukman Hakiem kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (15/4).

Lukman tidak dapat memahami aksi Satpol PP yang memukuli warga dan anak-anak. "Di mana hati nurani Gubernur dan pejabat DKI lainnya. Ini seperti tragedi Tajung Priok kedua" kata Lukman.

Lukman mengakui bahwa keluarga ahli waris dan warga sudah berada di pemakaman Mbah Priok sejak tadi malam. Artinya, pemda harus berhitung agar tidak melakukan tindakan yang dapat memancing perlawanan warga dan menimbulkan bentrok.

"Kenapa enggak ditunda dulu eksekusinya untuk menghindari bentrok? Kenapa enggak cari waktu dulu untuk musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Ke mana akal sehat mereka?" tanya Lukman. [mut]

Pidato Mega Mirip Bung Karno

2010-04-08T13:40:00.000+07:00

"Mengingatkan saya pada pidato Bung Karno tahun 1959: Djalan Revolusi Kita (Djarek)."

Rabu, 7 April 2010, 05:40 WIB

Siswanto, Ismoko Widjaya

(ANTARA- REUTERS/Darren Whiteside)

VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem memuji pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pidato yang sangat ideologis.

"Mengingatkan saya pada pidato Bung Karno tahun 1959: Djalan Revolusi Kita (Djarek)," kata Lukman dalam pesan singkat yang diterima VIVAnews.

Dia mengatakan jika PDIP bisa mewujudkan di tataran kenyataan, hal itu akan luar biasa. "Beberapa koreksi Mega terhadap praktik demokrasi dan ketatanegaraan, menarik untuk dikaji lebih mendalam," kata Lukman.

Secara pribadi, dia setuju dengan Mega bahwa Indonesia harus dikembalikan ke jati diri. "Pancasila sebagai gentlement agreement antara kaum kebangsaan dan kaum Islam," kata dia.

Dalam pembukaan Kongres III PDIP di Bali, Megawati menyemangati kadernya untuk terus memperjuangkan rakyat meski tidak harus berada di dalam pemerintahan.

Megawati prihatin karena politik saat ini dinilai hanya dipandang sebagai alat kekuasaan dan bagi-bagi kekuasaan.

Pemilihan DGS BI PPP Minta Istri Adang Daradjatun Dijadikan Tersangka

2010-03-18T18:51:00.000+07:00

Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Kritikan datang dari PPP atas kinerja KPK terkait pengusutan kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom. PPP mendesak agar KPK bersikap adil dengan menjadikan istri Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti, menjadi tersangka.

"Saya gelisah, mendengar JPU jelas sekali menyebut nama Nunun dalam sidang, rasa keadilan saya tersentuh. Dalam agama, yang menyuap dan disuap sama-sama kena," jelas Wakil Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim di Jakarta, Kamis (18/3/2010).

Lukman mengaku, keterlibatan Nunun disebut jaksa dalam dakwaan politisi PPP Dudhie Makmun Murod, Udju Djuhaeri, dan Endin J Soefihara. Tapi anehnya, hingga kini KPK belum juga melakukan pemeriksaan.

"Ini akhirnya menyebabkan kita berpikir negatif. Kita ingin KPK menegakkan keadilan. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan," tambahnya.

Bila KPK memang fair, harus dilakukan tindakan pada Nunun. "Harus dijadikan tersangka juga," jelas Lukman yang mengaku beberapa kali pernah bertemu Nunun ini.

Terkait kasus pemilihan Miranda pada 2004 ini, sejumlah politisi diseret KPK ke persidangan karena menerima uang dalam bentuk cek pelawat senilai Rp 500 juta. Dalam dakwaan, jaksa memang disebutkan bahwa Nunun yang membagi-bagikan cek tersebut. Pengacara Nunun, Partahi Sihombing telah membantah soal ini.

Pemberantasan Terorisme Jangan Alihkan Isu Century

2010-03-18T09:52:00.000+07:00

Jakarta, Pelita

Pemberantasan terorisme yang dilakukan aparat penegak hukum diharapkan tidak semata untuk mengalihkan isu berdasarkan pesanan pemerintah.
Sebab upaya pengalihan isu tersebut hanya membuat upaya pemberantasan terorisme di tanah air tidak efektif, ujar Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Lukman Hakiem, di Jakarta, Selasa (9/3).

Jika memang sinyalemen (pengalihan isu) itu benar, tampaknya ini sudah menjadi pola sejak zaman Orba, katanya.

Diungkapkannya, upaya pengalihan isu sudah terjadi setiap menjelang pemilu, selalu ada isu Komando Jihad atau Gerakan Pengacau Keamanan. Bahkan jelang pemilu 1977, Kaskopkamtib Laksamana Soedomo mengumumkan adanya kapal asing bermuatan senjata yang merapat di perairan Cilacap.

Begitu juga dengan pemberantasan teroris pengebom di JW Mariot dan Ritz Carlton yang bersamaan dengan pelaksanaan Pilpres 2009.

Dan saat ini pemberantasan terorisme pun muncul disaat masyarakat menghendaki kasus Century dituntaskan secara hukum.

Tapi sayangnya teroris tersebut justru ditembak mati. Padahal yang efektif mereka harus ditangkap hidup-hidup untuk mengetahui jaringan hingga ke akar-akarnya, katanya.

Karena itu, Lukman yang juga Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) berharap masyarakat tetap konsisten mendorong penuntasan kasus Century secara hukum, dan tidak terpengaruh isu terorisme.

Dan kini tinggal kemauan politik DPR dan publik. Kita tidak mungkin mengharapkan penuntasan kasus ini. Jika DPR dan publik kendor rekomendasi tentang Century bisa dipastikan menguap dan tamat. Sebab dari sisi pemerintah, seperti tercermin dalam pidato SBY dan Boediono yang menolak hasil kerja BPK dan DPR, paparnya.

Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Golkar Azis Syamsudin menegaskan, DPR RI tidak akan merubah sikap pandangan terhadap penuntasan kasus Century, jika memang upaya pemberantasan terorisme yang beberapa hari ini mencuat dianggap sebagai pengalihan isu Century.

Kalau pun itu iya, maka tidak akan merubah sikap pandangan dari lembaga legislatif terhadap kasus Century, katanya.(ay)

"Tak Ada yang Baru dalam Fatwa Haram Rokok"

2010-03-18T09:48:00.000+07:00

Sebelum Muhammadiyah, sudah ada sejumlah organisasi Islam yang mengharamkan rokok.
Rabu, 17 Maret 2010, 14:21 WIB
Ita Lismawati F. Malau

VIVAnews - Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram bagi rokok. Meski fatwa ini hanya mengikat kalangan internal namun timbulkan pro dan kontra.

Wakil Ketua Dewan Pakar DPP PPP Lukman Hakiem bingung dengan pro dan kontra yang muncul di tengah masyarakat. "Untuk apa ribut-ribut," kata dia dalam pesan singkat, Rabu 17 Maret 2010.

Menurutnya, tak ada yang baru dalam fatwa Muhammadiyah itu. Sebelum Muhammadiyah, kata dia, sudah ada sejumlah organisasi Islam yang mengharamkan rokok, seperti Badan Kerjasama Pondok Pesantren (BKSPP) Indonesia.

"Kalau tidak salah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) juga sudah mengharamkan rokok," kata dia.

Sedari dulu, kata dia, pandangan ulama atas rokok ada tiga, yakni mubah (boleh), makruh (dibenci), dan haram. "Dari dulu ya seperti itu," kata dia.

• VIVAnews

Keanehan KPK di Balik Kasus Bachtiar Chamsyah

2010-02-14T14:12:00.001+07:00

Raden Trimutia Hatta

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakiem, mengendus adanya keanehan dalam penetapan tersangka Bachtiar Chamsayah oleh KPK. Ia pun memeparkan keanehan-keanehan itu.

"Pertama, kenapa berbeda penanganan antara kasus pemadam kebakaran di Kemdagri dengann sapi dan mesin jahit di Kemsos? Pada damkar menteri tidak tersentuh, pada sapi dan mesin jahit langsung menterinya yang diseret," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima INILAH.COM, Jakarta, Kamis (11/2) malam.

Keanehan kedua, sambungnya, tiga tahun yang lalu kasus sapi dan mesin jahit ini pernah diperiksa KPK dan BPK. pada saat itu Bachtiar Chamsyah pun sudah melaporkan duduk soal sekaligus minta penyelesaian kepada Presiden dalam suatu rapat kabinet. Tapi sesudah tidak ada respons dan kabar beritanya, tiba-tiba Bachtiar Chamsyah dijadikan tersangka

"Atas dasar keanehan-keanehan yang melahirkan pertanyaan itu, tidak salah jika ada dugaan kasus ini terkait dengan perkembangan politik mutakhir," katanya.

Ia juga mempertanyakan, benarkah tidak ada politisasi kasus korupsi jelang kesimpulan akhir Pansus Angket Bank Century? Karena selain kasus Bachtiar Chamsyah kini juga muncul kasus Endin AJ Soefihara.

Pertanyaannya, dari 48 anggota Komisi IX, kenapa cuma 4 orang yang dijadikan tersangka? Ada yang disuap pasti ada yang menyuap, kenapa cuma penerima suap yang dijadikan tertuduh, kemana si penyuap? Apakah hukum kita mengecualikan penyuap? Bagaimana pula dengan pejabat yang memperoleh jabatannya dari hasil suap menyuap?," paparnya.

Endin dan Chamsyah, menurutnya hanyalah manusia biasa yang tidak sunyi dari salah & khilaf. KPK pun bukan kumpulan malaikat yang tanpa salah. Faktanya, ada kasus Antasari, Bibit, dan Chandra.

"Saya harap KPK tidak sekadar mampu menangkapi orang-orang yang disangka korupsi. Lebih penting lagi, KPK bisa dan harus mampu menegakkan keadilan. Hukum tanpa keadilan sama dengan penzaliman," pungkasnya. [mut]

detikNews : Selama 100 Hari SBY Dinilai Sibuk 'Ngrumpi'

2010-01-29T18:32:00.000+07:00

detikNews : Selama 100 Hari SBY Dinilai Sibuk 'Ngrumpi': "Kamis, 28/01/2010 17:04 WIB
Selama 100 Hari SBY Dinilai Sibuk 'Ngrumpi'
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar DPP PPP Lukman Hakiem tidak puas dengan kinerja 100 hari pemerintahan SBY. SBY dinilai lebih sibuk 'ngrumpi' dibanding membangun program kongrit untuk mensejahterakan rakyat.

'Program 100 hari SBY? Memangnya ada? Selama 100 hari ini SBY cuma sibuk ngurusi Bibit-Chandra, Century, dan curhat serta ngrumpi di mana-mana,' keluh Lukman lewat pesan singkat kepada detikcom, Kamis (28/1/2010).

Lukman melihat selama seratus hari SBY terlalu sibuk mengurusi permasalahan hukum yang tidak menentu. SBY menjadi tidak memperhatikan targetnya sendiri.

'Uang pensiun anggota DPR 2004-2009 saja sampai hari ini belum keluar. Dari sisi ini administrasi pemerintahan makin kacau balau,' tutupnya"

SUARA MERDEKA CYBERNEWS - Rekomendasi Pansus Psywar Untuk Presiden SBY

2009-12-19T19:16:00.000+07:00

SUARA MERDEKA CYBERNEWS - Rekomendasi Pansus Psywar Untuk Presiden SBY:
"Rekomendasi Pansus Psywar Untuk Presiden SBY

Jakarta, CyberNews. Wakil Ketua Majelis Pakar DPP Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakiem mengatakan, rekomendasi Pansus agar Boediono dan Sri Mulyani nonaktif, boleh juga dilakukan sebagai statement politik dan psywar kepada Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

'Masalahnya, apakah menurut konstitusi, mereka dapat dinonaktifkan atau menonaktifkan diri? Dinonaktifkan atau menonaktifkan diri hanya mungkin untuk Sri Mulyani,' ucapnya.

Karena sebagai Menkeu, Sri Mulyani diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Menurutnya, penonaktifan Boediono sebagai Wapres tidak mungkin dilakukan oleh Presiden. Sebab, Wapres bukan bawahan Presiden juga tidak diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 'Penonaktifan Wapres Boediono hanya bisa dilakukan oleh Sidang Istimewa MPR.

Bagaimana jika Boediono menonaktifkan diri? Ini juga lucu. Bagaimana mungkin seorang pejabat membuat SK nonaktif untuk dirinya sendiri? Yang paling tepat untuk Boediono adalah mengundurkan diri,' tegasnya.

Namun, katanya, resikonya adalah Boediono tak bisa balik lagi utk mengambil jabatannya sebagai Wapres. 'Persoalan makin ruwet, tapi makin asyik,' selorohnya."

2009-12-19T06:22:00.001+07:00

Wakil Ketua Majelis Pakar PPP
Rekomendasi Panitia Angket Bikin Tambah Ruwet
"Tapi ini pun akan lucu karena Wapres membuat SK nonaktif untuk dirinya sendiri."

Jum'at, 18 Desember 2009, 10:30 WIB

Ita Lismawati F. Malau

VIVAnews - Semalam, Panitia Khusus Angket Century DPR merekomendasikan agar Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menonaktifkan diri selama menjadi saksi terperiksa di Pansus. Wakil Ketua Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem menilai rekomendasi ini menimbulkan masalah baru.

"Sebagai statement politik, boleh lah. Masalahnya apakan ada dalam konstitusi mereka dapat dinonaktifkan atau menonaktifkan diri?" kata Lukman dalam pesan singkat kepada VIVAnews, Jumat 18 Desember 2009.

Dia menilai penonaktifkan hanya dimungkinkan pada Menkeu karena dia diangkat dan diberhentikan Presiden. "Boediono tidak mungkin dinoaktifkan presiden karena wapres bukan bahwan presiden," kata Lukman.

Penonaktifan Boediono, kata dia, hanya dimungkinkan dengan mekanisme Sidang Istimewa MPR. "Tapi ini pun akan lucu karena Wapres membuat SK nonaktif untuk dirinya sendiri," kata dia. "Persoalan makin ruwet tapi makin asyik."

Setelah melewati lobi yang alot, Panitia Khusus Hak Angket Kasus Bank Century melahirkan imbauan pada pejabat yang jadi saksi atau terperiksa kasus yang mereka tangani untuk nonaktif. Ada tiga alasan Pansus mengeluarkan imbauan itu.

"Pertama, optimalisasi tugas-tugas Panitia Angket dalam melaksanakan penyelidikan dan pengumpulan data," ujar anggota Pansus dari Partai Persatuan Pembangunan, M Romahurmuziy.

Kedua, menjunjung tinggi moralitas, keteladanan dan akuntabilitas penyelenggara negara. Ketiga, menyikapi suasana batin rasa keadilan masyarakat.

• VIVAnews

detikNews : Aksi Pendukung Kapolri Hanya Perburuk Citra Kepolisian

2009-11-29T20:22:00.000+07:00

detikNews : Aksi Pendukung Kapolri Hanya Perburuk Citra Kepolisian:
"Ramadhian Fadillah - detikNews

detikcom Jakarta - Massa pendukung Kapolri meneror aksi Kompak di Bundaran HI. Hal ini dinilai hanya menambah buruk citra polisi di mata masyarakat.

'Sudah sedemikian parahkah kecerdasan Polri sehingga tidak mau berfikir kreatif untuk memperbaiki citranya,' kritik Wakil Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakiem, dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Minggu (29/11/2009).

Lukman menilai, teriakan-teriakan garang yang mengancam seperti ditujukan para 'pendukung Kapolri' jelas menunjukan rendahnya budaya mereka. Menurutnya, Demokrasi harus dibangun dengan akal sehat bukan dengan tekanan dan ancaman.

'Kebenaran tidak akan menyerah kepada ancaman apapun,' ungkapnya.

Lukman pun meminta agar polisi segera mengklarifikasi jika aksi ini bukan massa bayaran polisi.

'Jika mereka bukan massa bayaran polisi, polisi harus segera mengklarifikasi, jika tidak citra polisi makin terpuruk,' pungkasnya."

Majelis Pakar PPP : SBY Pemimpin Yang Cari Aman

2009-11-23T17:47:00.001+07:00

"SBY malah serahkan hasil kajian Kapolri Jaksa Agung ke Staf Khusus."

Senin, 23 November 2009, 09:34 WIB

VIVAnews - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai 'cari aman' dalam menanggapi rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Hukum atau Tim 8.

Yang pasti, SBY itu pemimpin peragu yang selalu cari aman," kata Wakil Ketua Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem dalam pesan singkat yang diterima VIVAnews, Minggu 22 November 2009.

Indikasi Presiden sebagai peragu dalam menyelesaikan kasus dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto terlihat saat Presiden menyerahkan masalah ini kepada pembantu-pembantunya.

Dimulai saat Presiden membentuk Tim 8 untuk mengklarifikasi proses hukum atas Chandra-Bibit dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan saat mencekal bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo.

Kemudian, kata Lukman, rekomendasi Tim 8 itu malah diserahkan kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

"Saat Kapolri Jaksa Agung serahkan hasil kajian, SBY malah serahkan hasil kajian Kapolri Jaksa Agung ke Staf Khusus," kata dia.

Ia menilai kajian-kajian di tiap lembaga itu malah membuat masalah makin tak jelas. "Mutar-mutar enggak karuan tanpa disentuh SBY," katanya."Ini dagelan yang benar-benar tidak lucu."

Chandra dan Bibit ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Mereka diduga melakukan menerima uang yang dialirkan adik Anggoro, Anggodo Widjojo. Uang ini untuk memuluskan pengusutan KPK dalam kasus korupsi pengadaan Sistim Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang menyeret Anggoro.

Dugaan kriminalisasi atas keduanya mencuat saat Ary Muladi--suruhan Anggodo menyerahkan uang--mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pertama. Dalam BAP itu, Ary semula mengakui bertemu dengan pejabat KPK dan meyerahkan uang itu secara langsung.

Belakangan, Ary mengaku berbohong saat di BAP pertama itu. Dia juga mengaku tidak mengenal satupun pejabat KPK. Uang dari Anggodo, kata Ary, ia gunakan untuk keperluannya sendiri.
Sisanya, ia serahkan ke kawannya, Yulianto.

Dugaan kriminalisasi seolah diperkuat lagi dengan pemutaran rekaman Anggodo dengan sejumlah orang di Mahkamah Konstitusi, Selasa 3 November lalu.

Dalam rekaman itu, Anggodo menyinggung pidana yang dijeratkan pada pejabat KPK, termasuk Chandra-Bibit.

Semua yang Mengancam Kemerdekaan Pers Harus Dilawan!

2009-11-20T17:07:00.000+07:00

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Mabes Polri telah membatalkan pemanggilan pada media massa terkait laporan Anggodo. Meski demikian, kritik pada korps baju coklat tetap saja meruyak. Mereka yang mengancam kemerdekaan pers harus dilawan.

'Polisi bikin blunder. Anggodo dibiarkan, tapi media massa yang memuat transkrip rekaman Anggodo malah mau dipanggilin,' kata Ketua Dewan Pakar DPP PPP Lukman Hakiem kepada detikcom, Jumat (19/11/2009).

Menurutnya, meski sudah ada upaya revisi dan perbaikan sikap polri terhadap media dengan membatalkan pemanggilan atas kasus laporan Anggodo, hal itu menunjukkan rendahnya profesionalisme Polri dalam bekerja.

'Ini sama saja dengan bikin musuh baru. Kalau begini terus, makin susah membela polisi yang citranya semakain buruk,' ujar pria yang 20 tahun menggeluti dunia jurnalistik ini.

Lukman mengingatkan semua pihak termasuk polisi dan pemerintah untuk tidak sekali-kali membatasi kemerdekaan pers yang sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Sebab, siapa saja yang melakukan hal itu pati akan berhadapan dengan rakyat.

'Sebagai orang yang pernah berprofesi sebagai wartawan pada tahun 1977-1997, dan turut membidangi lahirnya UU tentang kemerdekaan dan kebebasan pers, semua potensi yang mengancam kemerdekaan pers harus dilawan!,' tutupnya.

(yid/nrl)"

INILAH.COM - Batalkan Raker Menkes, Ketua DPR Dinilai Tiru 'Orba'

2009-10-29T17:35:00.000+07:00

INILAH.COM - Batalkan Raker Menkes, Ketua DPR Dinilai Tiru 'Orba': "Mevi Linawati

Lukman Hakiem
(ist)

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPR Marzukie Ali dikabarkan membatalkan rapat kerja Komisi IX dengan Menkes Rahayu Endang Sedyaningsih, Rabu (28/10). MPR menilai sikap DPR saat ini meniru pola di era Orde Baru.
'Sejak kapan Ketua DPR jadi atasan anggota dan alat kelengkapan DPR?' ujar Wakil Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakiem kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (29/10).
Lukman menyatakan keherananannya akan pembatalan tersebut. Pasalnya, raker dengan Menkes yang sedianya digelar kemarin sudah diagendakan dan sudah berdasarkan sepengetahuan pimpinan DPR.
'Sejak kapan pula Ketua DPR bisa membatalkan acara Komisi? DPR sedang balik ke masa keemasan Orde Baru yang otoriter,' ujarnya.
Sebelumnya, Raker Komisi IX dengan Menkes itu dijadwalkan akan menggelar rapat dengan Endang. Di antara agendanya akan menanyakan kedekatannya dengan laboratorium milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang sudah ditutup Namru-2. [mvi/nuz]"

2009-10-08T10:28:00.001+07:00

Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha
Implikasi Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 *)

Oleh Lukman Hakiem **)

Sebagaimana diketahui bahwa sejak Republik Indonesia berdiri dan sampai sekarang ini, kita belum memiliki undang-undang yang khusus mengatur tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab XV Pasal 35, Pasal 36A dan Pasal 36B, hanya menyatakan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih, Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Karena belum adanya pengaturan secara rinci mengenai bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan, maka Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Pentingnya segera merumuskan undang-undang yang mengatur tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan, sebab secara historis dan sosiologis, Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia selama ini telah berperan menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa :
Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita nusantara sebagai bangsa dan negara Indonesia.
Sebagai alat legitimasi atau jati diri bagi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, selaligus menjadi bentuk pengakuan untuk merdeka, setara dan bebas aktif dalam pergaulan di antara bangsa dan negara lain. Menjadi jati diri yang melahirkan adanya pengakuan akan persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat hidup sejalan dan bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Juga bermakna untuk menguatkan persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Menjadi aras yang memberi keseimbangan untuk selalu kembali hanya atas dan untuk Indonesia. Keseimbangan untuk kembali atas berbagai friksi dan konflik etnis kedaerahan yang terkadang muncul dalam dimensi sosial dan politik Indonesia.

Walaupun selama ini belum ada undang-undang yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, namun Pemerintah telah membuat sejumlah Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (lembaran negara 1958 No.68).
2. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (lembaran negara tahun 1958 no.69).
3. Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan
4. Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951 tentang Lambang Negara
5. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara
6. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Sedangkan pengaturan penggunaan Bahasa Indonesia tidak hanya belum diatur didalam undang-undang, tetap juga belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan mengenai bahasa Indonesia hanya diselipkan didalam Undang-Undang tentang pendidikan nasional, seperti halnya dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa; Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
==========================
*) Makalah ini disampaikan pada Seminar Hukumonline ” Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha ”, di Jakarta tanggal 8 Oktober 2009.
**) Adalah Anggota Komisi X DPR-RI Periode 2004-2009 yang juga anggota Panja RUU tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Kendati pun Pemerintah telah membuat berbagai Peraturan mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, namun jika dilihat dari aspek hierarki perundang-undangan, landasan hukumnya masih sangat lemah. Karena itulah, untuk memperkuat landasan hukum yang mengatur Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, Komisi X DPR-RI telah merumuskan rancangan naskah akademik dan batang tubuh RUU tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terdiri dari 9 Bab dan 74 Pasal, dengan sistematika sebagai berikut; (1) Bab I tentang Ketentuan Umum; (2) Bab II tentang Bendera Negara; (3) Bab III tentang Bahasa Indonesia; (4) Bab IV tentang Lambang Negara; (5) Bab V tentang Lagu Kebangsaan; (6) Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara; (7) Bab VII tentang Ketentuan Pidana; (8) Bab VIII tentang Ketentuan Peralihan, dan; (9) Bab IX tentang Ketentuan Penutup.
Rumusan-rumusan substansial yang menonjol dan menjadi bagian dari reformasi yang termuat dalam RUU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ini antara lain :
1. Undang-Undang ini juga mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.
2. Pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia, serta bahasa daerah sudah mendapatkan kepastian perlindungan hukum agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
3. Undang-Undang ini secara yuridis memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, karena adanya kecenderungan bahasa Indonesia untuk berkembang menjadi bahasa perhubungan luas serta peningkatan penggunaannya oleh bangsa lain dari waktu ke waktu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.
4. Keberadaan lembaga kebahasaan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa daerah, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
Jika dilihat dari persentase pengaturan, khusus yang terkait dengan bahasa diatur mulai Pasal 25 sampai Pasal 45 (kurang lebih 21 pasal) atau sekitar 30 % dari keseluruhan pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Hal ini menandakan bahwa perhatian terhadap upaya untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia, telah menjadi komitmen politik DPR-RI khususnya Komisi X DPR-RI yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Karena itu, pengaturan mengenai penggunaan bahasa Indonesia, tidak hanya dimaksudkan untuk menghargai dan mencintai bahasa Indonesia – tetapi yang lebih penting menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ditegaskan bahwa; “ Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri “. Pada Pasal 32 disebutkan; “ ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia; ayat (2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri “.
Usaha Komisi X DPR-RI untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, memang tidak semudah yang dibayangkan. Tantangan terbesar justru berasal dari Departemen Luar Negeri, yang menilai bahwa kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional – justru bertentangan dengan kaidah keprotokoleran yang bersifat internasional. Di sisi lain, umumnya pertemuan-pertemuan internasional sudah menetapkan kriteria bahasa yang digunakan dan hampir dipastikan bahasa Indonesia belum menjadi salah satu bahasa yang bisa digunakan dalam forum internasional.
Namun tantangan itulah yang kemudian makin meneguhkan sikap anggota Komisi X DPR-RI yang membahas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, untuk menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Karena itulah, didalam Pasal-Pasal selanjutnya yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia kaitannya dengan dunia internasional seperti Pasal 25 ayat (3), Pasal 31, Pasal 37, dan Pasal 44.
Keinginan kuat secara politik untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, juga tidak lepas dari pengaruh budaya global sekarang ini. Disadari bahwa salah satu unsur penting dalam kebudayaan adalah bahasa, jika bahasa Indonesia tidak dikembangkan sebagai bahasa internasional dampaknya tentulah akan melemahkan eksistensi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Generasi muda bangsa yang sudah larut dalam budaya kosmopolit dan globalisasi, semakin tak acuh terhadap bahasa Indonesia. Akibat yang lebih luas, makin rendahnya kebanggaan berbahasa Indonesia di kalangan generasi muda bangsa. Padahal dalam kenyataannya, bangsa-bangsa yang maju justru mempunyai kebanggaan yang tinggi terhadap bahasanya. Lihatlah Perancis, Jepang, China, yang walaupun mereka paham berbahasa Inggris, namun dalam pertemuan dan pergaulan internasional mereka tetap menggunakan bahasanya sendiri. Sikap cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda bangsa. Fikiran-fikiran inilah yang kemudian mengkristal dan dirumuskan dalam bentuk aturan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.

Untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, maka semua aspek yang berkaitan hubungan internasional baik konteks politik, hukum, ekonomi dan perdagangan, dan sosial budaya, harus berkomitmen untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam hubungan internasional. Karena itulah semua aspek tersebut telah kita sepakati dan atur didalam berbagai Pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, memang terdapat paling tidak dua Pasal yang mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan transaksi dan nota kesepahaman atau perjanjian. Pada Pasal 25 ayat (3) disebutkan; “ Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa “. Kemudian pada Pasal 31 disebutkan; “ ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warna negara Indonesia. Ayat (2) nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris “.
Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) disebutkan, “ yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris “. Kemudian ayat (2) ditegaskan, “ dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya “.

Kehadiran Pasal 25 dan Pasal 31, sebenarnya merupakan bagian dari strategi pengembangan, pembinaan, dan pelindungan terhadap bahasa Indonesia. Jadi rumusan kedua Pasal tadi, semata-mata untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bahasa-bahasa lainnya khususnya bahasa asing. Dalam konsepnya, yang dimaksud dengan “ pengembangan bahasa “ adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan “ pembinaan bahasa “ adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Kemudian, yang dimaksud dengan “pelindungan bahasa “ adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai bahasa Indonesia dalam kontrak dagang dan bisnis – semata-mata untuk memposisikan bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa asing lainnya. Dengan demikian, maka konsekuensi hukum dalam arti sanksi tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tersebut.

Satu hal yang perlu dipahami didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 khususnya yang mengatur tentang bahasa, upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah merupakan terobosan yang cukup mendasar baik dari sisi politik maupun yuridis. Di sisi lain, bahasa Indonesia harus menjadi alat dari strategi kebudayaan nasional. Karena itu, bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kesusasteraan Indonesia. Makanya didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, bahasa dan sastra Indonesia menjadi satu kesatuan yang penting.

PDIP Minta Tingkat Kuorum Dewan Diinventarisasi

2009-09-16T19:45:00.000+07:00

JAKARTA-–Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Tjahyo Kumolo melakukan interupsi saat sidang paripurna di DPR, Selasa (15/9). Interupsi Tjahyo terkait banyaknya anggota DPR yang tidak hadir dalam sidang yang hari itu memparipurnakan beberapa rancangan undang-undang. “Saya mengintervensi tingkat kehadiran anggota DPR,” kata Tjahyo, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).

Tjahyo meminta Ketua DPR Agung Laksono menginventarisasi daftar hadir anggota DPR dalam sidang paripurna. Alasannya, jika pengesahan suatu rancangan undang-undang tidak mencapai kuorum, menurut Tjahyo, Undang-undang yang disahkan berpotensi diuji materi di kemudian hari. Tjahyo mengingatkan sidang paripurna tidak terkesan mengejar target meski pengesahan suatu undang-undang tidak melalui tahapan pandangan mini fraksi.Tjahyopun mengritik lembaga DPR yang inkonsisten terhadap tata tertib ada selama ini. Banyak rapat-rapat di DPR, kata Tjahyo, pada praktiknya tidak sesuai jadwal harian yang telah ditentukan. “Misalnya hari Selasa disepakati untuk paripurna, tapi masih ada yang rapat kerja atau studi banding dewan ke luar negeri atau ke luar daerah,” kata Tjahyo.

Sementara anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim, meski ketidakhadiran fisik anggota DPR layak dipertanyakan, paripurna yang dilaksanakan DPR belakangan ini, telah mencapai kuorum. “Nggak mungkin undang-undang disahkan kalau nggak mencapai kuorum, bisa bahaya sekali,” kata Lukman.Ihwal tidak adanya pandangan fraksi sebelum Ketua DPR mengetuk palu, Lukman menerangkan, hal itu menyesuaikan dengan Undang-undang (UU) MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang baru. Dalam UU No 27 tahun 2009 tersebut, pandangan fraksi di tingkat sidang paripurna memang telah dihapus. Pandangan fraksi, kata Lukman, hanya ada di tingkat pengambilan keputusan tingkat dua antara DPR dan Pemerintah. “Saya membantah kalau DPR disebut melaukan persekongkolan dalam paripurna-paripurna terakhir,” tegas Lukman. dri/kpo

Paradigma Baru Kepemudaan

2009-09-14T18:22:00.002+07:00

Hanya beberapa hari sesudah bebas dari penjara Sukamiskin yang menyekapnya selama dua tahun,Bung Karno berpidato di depan Kongres Indonesia Raya di Surabaya pada tahun 1931.
Dalam pidatonya yang menggelegar, Bung Karno antara lain berkata: “Berilah saya seribu orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan gunung Semeru. Tetapi,apabila saya diberi sepuluh pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tanah air tanah tumpah darahnya,saya akan dapat menggemparkan dunia!” Demikian penting dan strategisnya peran pemuda, tetapi baru setelah 64 tahun Indonesia merdeka kita akan memiliki Undang-Undang tentang Kepemudaan.

Pada 9 September yang lalu,Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga bersepakat untuk melanjutkan pembahasan mengenai RUU Kepemudaan ke pembicaraan tingkat I dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Patut disyukuri akhirnya Pemerintah datang dengan inisiatif mengajukan Rancangan Undang- Undang tentang Kepemudaan untuk dibahas bersama DPR. Sikap luwes Pemerintah dalam proses pembahasan RUU ini menyebabkan pembahasan berjalan lancar, dan substansi RUU menjadi lebih kaya.

Mengakhiri Ironi Sejarah Kita semua tahu,peran para pemuda sangat besar bagi kelahiran Republik ini. Membaca buku In Memoriam Mengenang yang Wafat, karya wartawan senior H Rosihan Anwar, kita tersentak. Ternyata mayoritas tokoh pejuang kita mencemplungkan dirinya di kancah revolusi kemerdekaan 1945 pada permulaan usia 20 tahunan. Dua tokoh utama revolusi kemerdekaan, Soekarno-Hatta, juga memulai kiprahnya pada awal usia 20 tahun. Tidak keliru jika Ben Anderson bahkan menyebut revolusi Indonesia pada tahun 1945 adalah revolusinya para pemuda. Aw a l 1960-an sampai awal masa pemerintahan Orde Baru kita masih bisa menyaksikan penampilan tokohtokoh usia muda di pentas kehidupan bangsa.

Akan tetapi,seiring dengan perkembangan politik yang makin monolitik dengan masa jabatan presiden yang tidak terbatas periodenya, berlangsunglah proses penuaan dalam kepemimpinan bangsa.Jika di masa lalu tokoh-tokoh usia 20-an (seperti Gubernur Militer Jakarta Daan Jahja dan Menteri Pemuda Supeno) atau 30-an (seperti Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Menteri Penerangan M Natsir) sudah tampil mengambil tanggung jawab kepemimpinan bangsa, di masa yang belakangan “anak-anak muda” usia 40-an bahkan masih memperebutkan jabatan di organisasi kepemudaan.

Inilah ironi dalam sejarah pergerakan kaum muda kita! Melalui Undang-Undang tentang Kepemudaan, kita ingin mengakhiri ironi tersebut.Prinsip dasar DPR dan Pemerintah, pemuda bukan objek, tetapi subjek yang seperti dikatakan Bung Karno di atas,“Dengan sepuluh pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tanah air tanah tumpah darahnya, saya akan dapat menggemparkan dunia!” Sejak awal pembahasan,semua fraksi menyampaikan sikap tidak ingin melahirkan Undang-Undang tentang Kepemudaan yang akhirnya bakal menelikung para pemuda itu sendiri, seperti pernah dialami oleh para aktivis pemuda di masa lalu. Dalam kerangka ini, meskipun barangkali terasa naif dan agak berlebihan, fraksi-fraksi di Komisi X bersepakat menghindari penggunaan kata-kata yang memiliki makna konotatif, seperti“pembangunan”dan“pembinaan”.

Revolusi Berpikir Di masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, kita tidak mungkin melupakan peran besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI). Anehnya, naskah awal RUU ini, sama sekali tidak menyentuh organisasi-organisasi kemahasiswaan dan pelajar.Padahal organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) atau organisasi kepelajaran seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Ikatan P e l a j a r Muhammadiyah (IPM) secara faktual sudah ada sejak awal kemerdekaan dan sudah pula memberikan sumbangannya bagi kemajuan masyarakat, bangsa,dan negara kita. RUU ini tidak bisa dan tidak boleh mengabaikan keberadaan organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kepelajaran tersebut. Alhamdulillah, pemikiran ini disambut oleh teman-teman di seluruh fraksi.

Bahkan di akhir proses pembahasan RUU ini, perdebatan mengenai batas bawah usia pemuda, sebagai ikhtiar untuk lebih mengakomodasi keberadaan organisasi kepelajaran, sempat memanas walaupun akhirnya tercapai titik temu. Batasan usia pemuda dalam RUU ini semula 18 sampai 35 tahun. Sesudah perdebatan yang cukup panas batasan umur pemuda dalam RUU ini berubah menjadi 16 sampai 30 tahun. Kesepakatan mengenai batasan umur ini tidak sekadar bernilai reformatif, bahkan merupakan revolusi cara berpikir yang bakal menjungkirbalikkan tatanan status quo kepemudaan. Dengan batasan umur ini, di masa depan kita tidak akan lagi melihat orang-orang berusia 40 bahkan 50 tahunan masih asyik saja berkiprah dalam organisasi kepemudaan.RUU ini insya Allah akan memudakan kembali Indonesia kita. Pelayanan Menjadi Kunci Kata kunci dalam RUU ini adalah pelayanan! Jika di masa lalu kata pembangunan adalah mantra yang bisa memberangus siapa saja, pada RUU ini pembangunan kepemudaan pun harus dimaknai sebagai proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Dengan kata kunci itu, maka kelahiran RUU ini menandai dimulainya babak baru sikap dan cara pandang Pemerintah terhadap para pemuda.

Negara dan Pemerintah tidak boleh lagi melihat pemuda sebagai objek yang harus dibina –jika tidak bisa dibina dibinasakan saja.Pemuda adalah subjek yang harus dilayani, disadarkan, diberdayakan, dan dikembangkan potensinya. Konsekuensi dari pandangan baru ini, Pemerintah dan pemerintah daerah bukan saja harus menyediakan anggaran untuk melayani aktivitas para pemuda,juga harus berhenti mengarah-arahkan para pemuda untuk berhimpun hanya di suatu wadah organisasi tertentu. Dengan cara pandang baru kepemudaan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi,kaum muda kita akan kembali kepada jati dirinya seperti disebut RUU ini: memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, ksatria, memiliki sifat kritis, idealis,inovatif,progresif,dinamis, reformis,dan futuristik. Semua hal ideal itu, hanya mungkin terwujud, jika Pemerintah segera bekerja keras untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diamanatkan oleh RUU ini.RUU ini memang memberi waktu paling lambat dua tahun bagi Pemerintah untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, tentu akan lebih baik jika sebelum dua tahun semuanya sudah rampung. Wallahu ‘alam bi al shawab.(*)

Lukman Hakiem Anggota Komisi X dan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI

2009-09-11T05:03:00.000+07:00

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KEPEMUDAAN
Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X
Rabu, 9 September 2009
Oleh Juru Bicara Fraksi PPP DPR RI: Lukman Hakiem
No Anggota: A-31

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Komisi X DPR-RI,
Yang terhormat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI,
Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI,
Segenap Anggota Komisi X dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena atas izin Allah subhanahu wata’ala kita semua dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi X yang bersejarah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat ridha Allah dan syafaat rasul-Nya di akhirat nanti.

Pimpinan Komisi, Saudara Menteri dan Anggota Komisi yang terhormat,

Setelah melalui pembahasan mendalam, mendengarkan dan menyerap aspirasi dari pelbagai kalangan di pelbagai daerah, pada hari ini kita akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan pada pembicaraan tingkat I. Jika RUU ini nanti disahkan, inilah undang-undang pertama mengenai Kepemudaan yang pertama kali kita miliki setelah 64 tahun Indonesia merdeka.

Padahal kita semua tahu, Republik dilahirkan antara lain oleh peran besar para pemuda. Membaca buku In Memoriam Mengenang yang Wafat, karya wartawan senior H. Rosihan Anwar, kita tersentak. Ternyata mayoritas tokoh pejuang kita mencemplungkan dirinya di kancah revolusi kemerdekaan 1945 pada usia 20 tahunan. Dua tokoh utama revolusi kemerdekaan, Soekarno-Hatta, juga memulai kiprahnya pada awal usia 20 tahun. Tidak keliru jika Ben Anderson bahkan menyebut revolusi Indonesia pada tahun 1945 adalah revolusinya para pemuda.

Awal 1960-an sampai awal masa pemerintahan Orde Baru kita masih bisa menyaksikan penampilan tokoh-tokoh usia muda di pentas kehidupan bangsa. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan politik yang makin monolitik dengan masa jabatan presiden yang tidak terbatas periodenya, berlangsunglah proses penuaan dalam kepemimpinan bangsa. Jika di masa lalu tokoh-tokoh usia 20-an (seperti Daan Jahja & Supeno) atau 30-an (seperti Sutan Sjahrir & M. Natsir) sudah tampil mengambil tanggungjawab kepemimpinan bangsa, di masa yang belakangan “anak-anak muda” usia 40-an bahkan masih memperebutkan jabatan di organisasi kepemudaan. Inilah ironi dalam sejarah pergerakan kaum muda kita!

Pimpinan Komisi, Saudara Menteri dan Anggota Komisi yang terhormat,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bersyukur akhirnya Pemerintah datang dengan inisiatif mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Fraksi PPP juga sangat menghargai sikap luwes Pemerintah dalam proses pembahasan RUU ini. Dengan sikap luwes Pemerintah itulah RUU ini dapat disempurnakan menjadi seperti dalam bentuknya sekarang ini.

Sejak awal pembahasan, Fraksi PPP sudah menyampaikan sikap tidak ingin melahirkan Undang-Undang tentang Kepemudaan yang akhirnya akan menelikung para pemuda itu sendiri. Dalam kerangka ini, meskipun barangkali terasa naif dan agak berlebihan, Fraksi PPP menghindari penggunaan kata-kata yang memiliki makna konotatif. Alhamdulillah, sikap Fraksi PPP itu ternyata juga menjadi sikap fraksi-fraksi lain. Mulai fraksi terbesar sampai fraksi terkecil, sejak fraksi berkuasa sampai fraksi oposisi.

Naskah awal RUU ini, sama sekali tidak menyentuh organisasi pelajar seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Bagi Fraksi PPP, mengingat secara faktual organisasi pelajar itu sudah ada sejak awal kemerdekaan dan sudah pula memberikan sumbangannya bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara kita, maka RUU ini tidak bisa dan tidak boleh mengabaikan keberadaan organisasi-organisasi pelajar tersebut. Alhamdulillah, gagasan Fraksi PPP itu disambut oleh teman-teman fraksi lain. Bahkan di akhir proses pembahasan RUU ini, perdebatan mengenai batas bawah usia pemuda, sebagai ikhtiar lebih mengakomodasi keberadaan organisasi pelajar, sempat memanas walaupun akhirnya –berkat kearifan Sdr. Menpora-- tercapai titik temu.

Batasan umur pemuda dalam RUU ini, tidak sekadar bernilai reformatif. Batasan umur 16-30 tahun adalah revolusi cara berfikir yang bakal menjungkirbalikkan tatanan status quo kepemudaan.

Pimpinan Komisi, Saudara Menteri dan Anggota Komisi yang terhormat,

Kata kunci dalam RUU ini adalah pelayanan! Jika di masa lalu kata pembangunan adalah mantra yang bisa memberangus siapa saja, pada RUU ini pembangunan kepemudaan pun harus dimaknai sebagai proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.

Dengan kata kunci itu, maka kelahiran RUU ini menandai dimulainya babak baru sikap dan cara pandang Pemerintah terhadap para pemuda. Negara dan Pemerintah tidak boleh lagi melihat pemuda sebagai objek yang harus dibina --jika tidak bisa dibina dibinasakan saja. Pemuda adalah subjek yang harus dilayani, disadarkan, diberdayakan, dan dikembangkan potensinya.

Konsekuensi dari pandangan baru ini, Pemerintah dan pemerintah daerah bukan saja harus menyediakan anggaran untuk melayani aktivitas para pemuda, juga harus berhenti mengarah-arahkan para pemuda untuk berhimpun hanya di suatu wadah organisasi tertentu.

Fraksi PPP yakin, dengan cara pandang baru kepemudaan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kaum muda kita akan kembali kepada jati dirinya seperti disebut RUU ini: memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, kesatria, memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Semua hal ideal itu, hanya mungkin terwujud, jika Pemerintah segera bekerja keras untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diamanatkan oleh RUU ini. RUU ini memang memberi waktu paling lambat 2 tahun, tentu akan lebih baik jika sebelum 2 tahun semuanya sudah rampung. Bukankah lebih cepat, lebih baik?

Pimpinan Komisi, Saudara Menteri dan Anggota Komisi yang terhormat,

Fraksi PPP ingin menutup Pendapat Akhir ini dengan mengutip pidato Bung Karno di depan Kongres Indonesia Raya di Surabaya pada tahun 1931, hanya dua hari selepas dari penjara Sukamiskin yang menyekapnya selama dua tahun: “Berilah saya seribu orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan gunung Semeru. Tetapi, apabila saya diberi sepuluh pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tanah air tanah tumpah darahnya, saya akan dapat menggemparkan dunia!”

Dengan kutipan dari pidato Bung Karno itu, seraya menyebut Asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PPP dapat menyetujui RUU tentang Kepemudaan ini diteruskan pembahasannya ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR-RI untuk mendapat persetujuan bersama.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua fihak atas semua bantuan dan perhatian selama proses pembahasan RUU ini. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf.

Billahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 9 September 2009
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Wakil Ketua,

Lukman Hakiem
A-31

Dijatah 2 Menteri, PPP Terserah SBY

2009-09-08T18:15:00.000+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Dari 100 nama bakal calon yang tengah diseleksi, SBY diprediksi tidak akan banyak mencomot kader dari mitra koalisi unuk dijadikan menterinya di kabinet 2009-2014. Kabar berhembus, PPP hanya kebagian jatah 2 kursi menteri dalam kabinet SBY-Boediono.

"Kita tidak perlu khawatir, serahkan saja sepenuhnya kepada beliau (SBY)," kata Ketua DPP PPP Arif Mudatsir Mandan kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (3/9).
Sebelumnya, Arif disebut-sebut sebagai salah satu calon menteri yang akan 'dipersunting' SBY untuk mengisi kabinetnya yang baru. Meski demikian, Arif mengaku tak mau berspekulasi lebih jauh.

"Saya yakin Pak SBY bisa memilih yang tepat, karena beliau juga sudah memiliki pengalaman melakukan seleksi yang sama di tahun 2004 lalu," tutur Arif.

Menurut Arif, 100 nama yang sudah diseleksi menjadi anggota menteri di kabinet SBY tentu merupakan putra terbaik bangsa. Mereka yang masuk nominasi pasti sudah melalui seleksi di tempat asalnya masing-masing.

"Baik dari kalangan parpol maupun di luar parpol memang tidak mudah. Tapi saya yakin Pak SBY bisa," ujarnya.

PPP telah menyiapkan nama-nama kader terbaiknya untuk ditempatkan sebagai menteri di kabinet SBY-Boediono. Beberapa nama yang digadang-gadang antara lain, Ketua Umum Suryadharma Ali, Waketum Chozin Chumaidy, Ketua DPP Arif Mudatsir Mandan, Hasrul Azwar, Lukman Hakim Saefuddin. [ikl/fiq]

Sikap PD Disesalkan, Habis Koalisi Sepah Dibuang

2009-08-30T04:56:00.002+07:00

Jumat, 28 Agustus 2009 05:45 WIB

Jakarta, Kompas - Partai-partai pendukung pasangan SBY-Boediono menyesalkan permainan politik Partai Demokrat yang secara diam-diam menekan anggota koalisi dengan cara bermanuver mendekati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Manuver politik itu, selain dirasa tidak etis, tidak menghargai anggota koalisi, juga merupakan cara-cara berpolitik yang tidak transparan atau main belakang.

Demikian pandangan Wakil Ketua Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah yang dihubungi Kompas secara terpisah, Kamis (27/8).

Ketiganya memberikan tanggapan atas pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok yang mengatakan, langkah Demokrat mendekati PDI-P merupakan manuver politik untuk menekan partai-partai yang tergabung dalam koalisi agar tidak menuntut macam-macam. ”Pernyataan itu tidak etis dan tidak pantas diucapkan,” tegas Lukman.

Disebabkan pernyataan itu diucapkan seorang wakil ketua umum, Lukman khawatir hal itu memang menunjukkan sikap dasar PD yang memandang rendah partai pendukung yang telah bekerja keras memenangkan SBY-Boediono. ”Terjemahan pernyataan Mubarok, tidak bisa lain, habis koalisi sepah dibuang,” katanya.

Lukman pun mengimbau semua kader PPP untuk menegakkan martabat, jangan pernah mengemis-ngemis pada Demokrat atau Yudhoyono untuk meminta jabatan. Dia mengingatkan, pada zaman Orde Baru pun, meski tidak masuk kekuasaan, PPP tetap besar dan berwibawa. ”PPP tetap bisa berjalan dengan kepala tegak,” tegasnya.

PAN juga menyayangkan pernyataan Mubarok. Zulkifli menegaskan bahwa selama ini sebagai anggota koalisi tidak pernah menuntut macam-macam seperti dilontarkan Mubarok.
”Kita itu sesuai komitmen. Soal kabinet, kita menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Jadi, tidak ada itu koalisi menuntut macam-macam,” tegasnya.

Fahri Hamzah dari PKS menegaskan bahwa kepentingan PKS yang terjauh adalah menguatkan tradisi demokrasi dalam negara. Salah satunya adalah membangun tradisi oposisi karena tidak ada demokrasi tanpa ada oposisi yang kuat.

Oleh karena itu, meskipun ada dalam koalisi pemerintahan, PKS sangat berkepentingan dengan adanya oposisi yang juga kuat. Fahri menilai, peran PDI-P sebagai oposisi pada pemerintahan lima tahun terakhir ini masih terlalu lemah.

Persoalannya terletak pada belum jelasnya peraturan tentang koalisi sehingga semuanya menjadi bergantung pada presiden. PKS ingin mengajak Yudhoyono agar percaya diri dengan kekuatan koalisi sambil membantu memperkuat oposisi.

Pengamat politik Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga menilai pernyataan Mubarok menunjukkan arogansi politik Demokrat yang menyadari betul bahwa posisi tawar mereka sangat tinggi dibandingkan partai-partai politik lain yang tergabung dalam koalisinya, dan Demorkat ingin menurunkan posisi tawar partai-partai lain.
”Tetapi, bisa jadi juga ini akan menjadi backfire yang kontraproduktif bagi Partai Demokrat,” katanya. (SUT/VIN)

FPPP: Intai Ceramah Ramadhan, Polisi Sesat

2009-08-23T17:51:00.002+07:00

Djibril Muhammad & Anton Aliabbas

INILAH.COM, Jakarta - Langkah polisi yang mengintai ceramah selama ramadhan dianggap menyesatkan. Walaupun kebijakan tersebut dikeluarkan guna menghalau disusupkannya kelompok jaringan teroris Noordin M Top.

Wakil Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakiem menilai langkah tersebut 100% pengulangan cara Orde Baru. Bahkan, menurutnya, sekarang justru polisi yang menjadi teroris.

"Ini definisi & anggapan sangat keliru serta kebijakan sesat & tidak beralasan, karena itu harus ditolak," sebutnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (23/8).

Setelah gagal memainkan sandiwara di Temanggung, tutur Lukman, kini Polri memainkan bola panas melawan Islam. Melalui Kadiv Humas, Polri resmi mengumumkan akan mengawasi kegiatan dakwah Islam selama Ramadhan.

"Polisi jelas-jelas telah mendefinisikan dan menganggap Islam sebagai teroris yang harus diawasi," tutur dia.

Ia mengatakan, teroris merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan Islam, bagi Lukman adalah rahmat dan pelopor humanisme sejagad.

"Kini dakwah Islam diawasi, tidak mustahil besok Polisi akan mengawasi sektor kehidupan yang lain, termasuk kebebasan pers! Inilah hadiah Ramadhan dari capres terpilih SBY!," tandas Lukman. [jib]

Jaga Kredibilitas, Polisi Harus Jujur Siapa Teroris Temanggung

2009-08-11T07:36:00.002+07:00

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Upaya penyergapan teroris di Temanggung, Jawa Tengah sudah menjadi perhatian publik yang sangat luas. Apalagi diberitakan media secara langsung bahwa sosok yang sedang disergap itu adalah gembong teroris Noordin M Top. Namun sampai saat ini aparat belum mengumumkan siapa sesungguhnya teroris yang tewas itu."Untuk menjaga reputasi dan kredibilitas, aparat kepolisian harus segera mengungkap siapa teroris yang tewas di Temanggung itu. Karena proses penyergapannya begitu dramatis sehingga seperti tayangan reality show," kata Wakil Ketua FPPP Lukman Hakiem kepada detikcom, Senin (10/8/2009).

Menurut Lukman, harusnya dalam setiap operasi, polisi lebih mengutamakan hasil daripada publikasinya. Dengan cara disiarkan langsung oleh beberapa TV, proses penyergapan itu hanya akan menjadi beban polisi jika ternyata teroris yang ditangkap bukanlah Noordin M Top."Dalam hal ini, sepertinya aparat kepolisian harus belajar kepada Kopassus dalam hal operasi. Diam-diam tapi kena, seperti pas pembebasan pembajakan pesawat woyla. Hanya dalam hitungan menit. Nggak ramai-ramai sampai 17 jam, apalagi kalau ternyata itu bukan target utama," kata Lukman.

Aparat kepolisian diminta lebih berhati-hati dalam menerima informasi soal masukan keberadaan Noordin M. Top. Karena jika informasi yang masuk ditelan mentah-mentah, kejadiannya bisa sangat fatal dan dramatis seperti di Temanggung."Saya mengira, banyak tayangan TV yang mengatakan penyergapan di Temanggung itu merupakan Noordin M Top karena info dari Aris dan temannya yang ditangkap sebelumnya. Dalam hal ini polisi harus bisa memilah betul informasi yang masuk," pungkasnya.(yid/iy)

KPU Laksanakan Putusan MA, Ketum dan Sekjen PPP Batal ke Senayan

2009-08-11T07:32:00.002+07:00

Muhammad Nur Hayid - detikNews

Jakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta KPU membatalkan peraturan KPU tentang penetapan caleg terpilih tahap kedua sungguh berdampak besar bagi PPP. Tak tanggung-tanggung, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz batal masuk Senayan jika putusan itu dilaksanakan KPU."Betul itu, kalau sampai KPU melaksanakan putusan MA, Ketum sama Sekjen jadi nggak jadi masuk ke Senayan mas. Kalau sudah begitu, apa artinya semua ini, iya nggak," kata Wakil Ketua Dewan Pakar DPP PPP Lukman Hakiem kepada detikcom, Senin (27/7/2009).

Menurut wakil ketua FPPP DPR ini, selain Surya dan Irgan, banyak juga ketua DPP yang tidak masuk Senayan gara-gara putusan MA ini. Mereka antara lain, Ketua DPP PPP Ahmad Farial, Wakil Sekjen Romy Romahurmuzy, Wakil Sekjen Arwani Thomafi dan beberapa pengurus lainnya."Perolehan kursi partai kami kan merosot menjadi 21. Ini pasti akan menimbulkan kebuntuan politik kalau tidak diselesaikan. Harus ada upaya bersama untuk ini, bentuknya apa, saya tidak tahu," paparnya.

Lukman juga menyoroti soal keabsahan pilpres jika putusan MA ini dilaksanakan. Sebabnya, secara administratif, pilpres menjadi cacat karena pengajuannya tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada."Kalau itu berlaku, ini pasti ada implikasinya pada pilpres. Syarat-syaratnya kan menjadi amburadul. Meskipun secara substansi memang memenuhi syarat," pungkasnya.(yid/asy)

2009-08-04T08:39:00.002+07:00

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
==============================================================

Disampaikan pada Rapat Paripurna Luar Biasa DPR-RI, Senin 3 Agustus 2009
Oleh Juru Bicara Fraksi PPP DPR-RI: Lukman Hakiem
Anggota DPR-RI Nomor: A-31
==============================================================

Memperkuat Mekanisme Chek and Balances
Pembentukan RUU ini dilakukan dalam rangka menata kembali fungsi, kewenangan, mekanisme kerja, hubungan antarlembaga serta mengoptimalisasi peran lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan kita. Dengan tugas dan kewenangan yang berbeda MPR, DPR, DPD memiliki kedudukan sebagai lembaga negara dan DPRD sebagai lembaga/badan legislatif daerah, memiliki peran penting dalam sistem politik nasional.
Dalam pandangan Fraksi PPP pembentukan RUU ini setidaknya memiliki tiga tujuan yaitu; pertama, memperkuat kinerja, fungsi representasi dan akuntabilitas lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan; kedua, mengoptimalkan mekanisme check and balances dalam sistem pemerintahan negara; dan ketiga mengefektifkan sistem pemerintahan presidensiil dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ikhtiar menempatkan kedudukan lembaga perwakilan dalam upaya memperkuat mekanisme check and balances dimulai dengan menyepakati judul RUU ini menjadi RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Frasa Susunan dan Kedudukan harus dihapuskan, karena seolah-olah muatan RUU ini hanya berkutat pada soal-soal susunan dan kedudukan belaka. Padahal muatan RUU ini jauh lebih luas dari sekadar susunan dan kedudukan.
Upaya penyempurnaan terhadap RUU ini dilakukan dengan menyusun kembali sistematika dan perubahan substansi, agar pengaturan terhadap masing-masing lembaga permusyawaratan dan perwakilan lebih komprehensif dan mudah difahami.

Kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945
Reposisi kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah menempatkan MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan terbatas, yaitu; mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-undang Dasar. Oleh karena itu, RUU ini diharapkan telah mengubah struktur dan mekanisme kerja agar MPR dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif.
Dalam hal kewenangan MPR melakukan impeachment (pemberhentian) Presiden dan/atau Wakil Presiden, sekaligus pengisian kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, RUU ini telah mengatur secara lebih rinci. Berbagai pengaturan mengenai mekanisme menjalankan kewenangan di atas, yang semula diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR telah dimuat dan disempurnakan kembali dengan mengacu pada UU Nomor 10/2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Upaya ini dilakukan dalam rangka tertib hukum dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sehingga di kemudian hari apabila terjadi hal-hal crusial berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan MPR, tidak menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap aturan tersebut, karena hal itu sudah diatur dalam UU bukan dalam bentuk Peraturan Tata Tertib MPR.

Dalam hubungan ini, semula Fraksi PPP berpendapat agar pimpinan MPR tidak perlu dipermanenkan. Pimpinan MPR, hanya manifes ketika terjadi sidang MPR. Dan karena itu, kepemimpinan MPR cukup direpresentasikan oleh pimpinan DPR dan pimpinan DPD. Akan tetapi, dalam diskusi panjang mulai di Panitia Khusus sampai Tim Perumus, bagaimana rumusan mengenai kepemimpinan tidak mencapai titik temu, sehingga soal ini diserahkan kepada rembugan tingkat pimpinan Fraksi.
Dari rembug para pimpinan fraksi itulah lahir formula 1 (satu) Ketua MPR dengan 4 (empat) Wakil Ketua.

Berbagai Penataan Ulang di DPR
Berkenaan dengan penyempurnaan regulasi DPR, semangat untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi telah tercermin dalam RUU ini. Untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi DPR dan hubungannya dengan konstituen, RUU ini telah memuat secara tegas bahwa ketiga fungsi DPR dijalankan dalam rangka memperkuat fungsi representasi, di antaranya membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, transparansi pelaksanaan fungsi-fungsi, serta pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat yang direpresentasikannya.
Ketentuan ini mengharuskan setiap wakil rakyat dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya senantiasa melakukan komunikasi secara intensif dan berkesinambungan dengan konstituennya. Bukan hanya menjelang pemilu wakil rakyat getol melakukan komunikasi dan berkunjung menemui konstituennya, tetapi setelah terpilih menjadi wakil rakyat hubungan emosional-aspiratif tersebut kembali tersumbat.
Dalam hal penetapan jumlah dan mekanisme pengisian Pimpinan DPR, sejak awal Fraksi PPP mengusulkan agar Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 orang (empat) wakil ketua, pengisiannya dilakukan secara proporsional berdasarkan perolehan kursi di DPR secara berurutan dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Dalam pandangan Fraksi PPP, pengaturan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap partai-partai yang telah memperoleh dukungan rakyat dalam pemilu.

Untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan fungsi, penggunaan hak-hak DPR dan tugas alat kelengkapan dewan, pengaturannya telah lebih dirinci dalam RUU ini. Misalnya, dalam hal pelaksanaan hak interpelasi, Presiden dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap materi interplasi dalam rapat paripurna. Hanya apabila Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis dalam Rapat Paripurna Dewan, Presiden menugasi menteri/pejabat terkait untuk mewakilinya.

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja fungsi pengawasan DPR, perlu dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang bertugas mengawasi akuntabilitas penggunaan keuangan negara, terutama menindaklanjuti laporan dari BPK. Fraksi PPP berpandangan, pembentukan BAKN tidak dimaksudkan untuk menambah birokrasi pengawasan Dewan, melainkan dimaksudkan untuk mengurangi penyalahgunaan keuangan negara secara lebih dini.

Dalam penyusunan APBN, RUU ini telah meregulasi mekanisme penyusunannya. Penyusunan APBN nanti, diawali dengan pembicaraan pendahuluan dan Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada tanggal 20 Mei. Kemudian Presiden mengajukan RUU APBN, disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada bulan Agustus. RUU APBN disahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Dengan adanya mekanisme ini, Fraksi PPP berpendapat akan terdapat cukup waktu bagi DPR untuk mempersiapkan pembahasan RUU RAPBN dengan lebih cermat dan membuka ruang transparansi yang lebih luas bagi publik.

Fraksi PPP bergembira karena akhirnya RUU ini telah menempatkan secara proporsional kewenangan Badan Kehormatan (BK) sebagai lembaga internal yang bertugas menjaga harkat dan martabat Anggota DPR, terutama terkait dengan mekanisme pemberhentian Anggota DPR yang tidak secara serta merta. Menurut ketentuan RUU ini sanksi pemberhentian anggota DPR berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi BK dilaporkan kepada Rapat Paripurna dan oleh Pimpinan DPR, Putusan BK tersebut disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik untuk ditindaklanjuti.

DPD: Mau Diapakan?
Upaya mengakomodir dinamika yang berkembang dalam DPD dan aspirasi yang berkembang di masyarakat akan kebutuhan memperkuat fungsi legislasi, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD dalam pembahasan terhadap RUU bidang tertentu baik yang diajukan oleh DPR maupun oleh Presiden hingga Pembicaraan Tingkat I. Sejak semula, Fraksi PPP sungguh-sungguh ingin memperkuat peranan DPD. Akan tetapi ikhtiar penguatan DPD justru terkendala oleh aturan main yang dirumuskan dalam UUD NRI 1945 sendiri. Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan, kewenangan DPD terbatas pada keikutsertaannya dalam melakukan pembahasan. Tidak dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, dalam pandangan kami RUU ini juga telah memberikan penguatan fungsi pengawasan DPD secara lebih efektif, dengan memberikan kewajiban untuk melakukan komunikasi secara intensif dengan konstituennya, dengan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota serta DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, sekaligus menyerap dan menghimpun aspirasi yang berkembang dan permasalahan di provinsinya.

Ke depan, harus ada keberanian dari segenap komponen bangsa untuk secara cerdas dan dewasa mendiskusikan kembali posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan kita. Pilihan yang tersedia, apa boleh buat, cuma dua saja: memperkuat DPD secara maksimal dan dengan demikian kita menyepakati sistem parlemen bikameral 100%, atau kembali ke sistem ketatanegaraan yang lama, tanpa DPD.

DPRD Bukan Subordinasi Pemerintah Daerah
Persoalan mendasar terkait dengan peran DPRD, Fraksi PPP menekankan bahwa memang benar UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah “memiliki” DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum. Penting ditegaskan di sini, yang memiliki DPRD itu bukan Pemerintah Daerah melainkan Pemerintahan Daerah. Sehingga DPRD bukanlah subordinasi dari Pemerintah Daerah melainkan representasi cabang kekuasaan legislatif di daerah. Karena itu, Fraksi PPP lebih menekankan kedudukan DPRD sebagai lembaga/badan legislatif daerah, bukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam RUU ini.
Fraksi PPP menyesal, diskusi panjang dalam penyusunan RUU ini, belum berhasil mengoptimalkan posisi DPRD.

Dalam hal jumlah dan mekanisme pengisian dan jumlah Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah Pimpinan DPRD tidak seluruhnya sama, tetapi berdasarkan besaran jumlah kursi dari masing-masing daerah. Sedangkan pengisian pimpinan DPRD sama dengan pengisian Pimpinan DPR yaitu berdasarkan perolehan kursi terbanyak berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

Semangat untuk memperkuat kinerja DPRD dalam melaksanakan wewenangnya juga tercermin dalam RUU ini, dengan dibentuknya kelompok pakar atau tim ahli yang akan membantu pimpinan, komisi, badan dan fraksi. Dengan adanya kelompok pakar atau tim ahli diharapkan dapat mengoptimalisasi peran DPRD lembaga legislatif daerah sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah yang memiliki SDM yang lebih banyak dan lebih baik.

Untuk mengefektifkan mekanisme pembahasan Peraturan Daerah (PERDA) di DPRD maka jumlah keanggotaan fraksi di DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah sesuai dengan jumlah komisi yang ada, sehingga setiap fraksi mempunyai anggota di dalam komisi-komisi tersebut.

Terkait dengan kewenangan dan pemberian sanksi BK DPRD telah diatur sama dengan pengaturan BK di DPR, yaitu; mengembalikan sanksi pemberhentian Anggota DPRD kepada partai politik yang bersangkutan.

Optimalisasi Peran Sekretariat Jenderal
Bahwa Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD yang berfungsi sebagai supporting system utama bagi lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan harus dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara optimal. Oleh karena itu, struktur dan kewenangan lembaga tersebut harus memenuhi tugas pokok sebagai lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan. Dalam RUU ini telah ditetapkan struktur organisasi dan tata kerjanya diusulkan oleh lembaga masing-masing dan ditetapkan dengan peraturan Presiden.

Selain perlunya dibentuk badan fungsional/keahlian dalam lembaga DPR, Fraksi PPP mengusulkan perlu juga dibentuk suatu badan yang mengelola hal-hal di luar tugas pokok DPR seperti pembangunan infra-struktur, pemeliharaan dan lain-lain. Sehingga Sekretariat Jenderal DPR tidak memasuki wilayah yang berkaitan dengan hal-hal di luar persidangan yang cenderung menimbulkan conflict of interest.

Mekanisme pengisian jabatan Sekretaris Jenderal harus mempertimbangkan masukan dari pimpinan masing-masing lembaga melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan, dan dalam penetapannya berdasarkan keputusan pimpinan lembaga masing-masing untuk diangkat dengan keputusan Presiden.

Rapat Paripurna Bukan Lagi Forum Lomba Pidato
Selain hal-hal yang diuraikan di muka, ada satu hal yang penting juga disampaikan. Setelah berlakunya Undang-Undang ini nanti, rapat paripurna DPR akan terbebas dari ajang lomba pidato seperti hari ini. Pendapat akhir, entah disertai argumen atau tidak, cukup disampaikan pada pengambilan keputusan tingkat I dalam rapat kerja di Panitia Khusus atau di Komisi. Kecuali ada yang harus diputuskan melalui pemungutan suara, di rapat paripurna nanti pimpinan fraksi-fraksi dari tempat duduknya masing-masing cukup mengatakan ya atau tidak terhadap sesuatu materi yang akan diputuskan.

Akibat wajar dari aturan ini, kelak teman-teman media massa terpaksa harus menunggui proses pengambilan keputusan di rapat-rapat Pansus yang sering kali dilaksanakan pada larut malam atau bahkan pada dinihari.

Setuju Ditetapkan Menjadi Undang-Undang
Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, seraya berserah diri pada Allah, Fraksi PPP dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim memberikan persetujuan agar RUU tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan menjadi Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kami berharap Undang-Undang ini dapat menjadi dasar yang kukuh untuk memperkuat peran dan kinerja lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan dalam sistem politik kita secara lebih demokratis dan produktif.

Statement Bermuatan SARA Merusak Sendi-Sendi Ke Indonesiaan Kita

2009-07-03T07:24:00.003+07:00

Statement Ketua DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng bahwa belum saatnya orang Makassar menjadi Presiden, bukan saja bermuatan SARA, juga sungguh-sungguh telah menyakiti, menghina, merendahkan rasa kebangsaan dan merusak sendi-sendi ke-Indonesiaan kita.

Apa ukuran yang digunakan untuk menyatakan seseorang dari suatu suku sudah saatnya jadi Presiden atau belum? Tidak ada satu orang pun yang berhak mengatakan ada anak bangsa dari suatu suku atau apapun di Republik ini yang belum saatnya jadi Presiden.

Statement Tim Sukses SBY itu sekaligus telah mengkhianati cita-cita para pendiri Republik yang sadar telah mematrikan realitas kemajemukan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Setiap anak bangsa dari suku apapun memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk memajukan Indonesia. Seperti para pendiri Republik, kita bangga akan Indonesia yang majemuk. Sangat menyedihkan jika sekadar untuk memenangkan Capresnya, Andi Mallarangeng kehilangan akal sehatnya. Siapapun boleh menang dan boleh kalah dalam pilpres nanti. Tapi, janganlah memaksakan kemenangan dengan menabrak sendi-sendi ke Indonesiaan kita.

Indonesia kita tidak boleh dipertaruhkan hanya untuk kemenangan pasangan Capres-Cawapres, walaupun pasangan itu bernama SBY-Boediono. Sangat mengerikan jika statement Andi mencerminkan pikiran yang hidup dikalangan Tim SBY-Boediono. Sesudah Ruhut, Andi. Jangan-jangan SARA memang ideologi Tim SBY-Boediono?

Spanduk Sosialisasi Pilpres, Tim JK-Wiranto : KPU Tidak Fair, Spanduk Harus Ditarik

2009-06-26T14:32:00.002+07:00

Jumat, 26/06/2009 12:10 WIB

Muhammad Nur Hayid - detikPemilu

Jakarta - Spanduk sosialisasi pilpres yang seolah mengarahkan pemilih mencontreng calon nomor urut 2 mengundang protes keras dari tim kampanye calon lain. Tim JK-Wiranto menilai spanduk itu pembodohan kepada rakyat. Spanduk itu pun harus ditarik dari peredaran karena menyesatkan.

"KPU tidak fair itu. Spanduk itu harus ditarik dari peredaran karena menyesatkan. Rakyat sekarang tidak bodoh. Tidak usahlah sosialisasi yang contrang contreng. rakyat sudah paham. Siosaialisasi yang lain aja," kata Juru Bicara Tim Kampanye nasional JK-Wiranto Lukman Hakiem kepada detikcom, Jumat (26/6/2009).

Menurut politisi PPP yang membelot mendukung JK ini, KPU harusnya bisa bersikap netral dalam pilpres kali ini. Hal ini sebagai bentuk nyata KPU telah berubah dari tudingan negatif berbagai pihak dalam Pileg 9 April lalu."KPU harus mengklarifikasi apa maksudnya. Itu (spanduk yang mengarahkan) itu jelas melanggar dan membuktikan KPU tidak netral. Masa membuat sosialisasi yang baik saja nggak bisa," papar Lukman.

Lukman akan mengkaji soal spanduk itu dalam tim kampanye internal. Setelah itu Tim JK-Wiranto akan segera menyampaikan protes tertulis dan meminta KPU kembali netral dan berjanji bersikap independen."Kita akan kaji dan setelah itu kita akan datang ke KPU. Apa maksudnya? KPU jangan bikin perkara lah. Kita akan minta KPU buat pernyataan independen dan netral dan mencabut sosialasisai yang tendensius," pungkasnya.Seperti diberitakan, spanduk sosialisasi pilpres di Lampung cenderung mengarahkan pemilih mencontreng calon nomor 2. Dari 3 kolom yang berisi peragaan pencontrengan, semua dicontrengkan di pasangan nomor 2. Spanduk itu diproduksi oleh KPU pusat dan didistribusikan ke daerah-daerah.

Siapa Mempolitisasi Agama?

2009-06-25T20:18:00.002+07:00

Dalam debat cawapres Boediono komplain soal penempatan agama dalam politik. Lalu muncul tuduhan, JK telah mempolitisisasi agama.

Pernyataan dan tuduhan ini justru membuka ambiguitas SBY-Boed. Disatu sisi tidak suka penempatan agama dalam politik, di sisi lain dalam berkampanye SBY-Boed justru mendatangkan ulama dan kiai. Malah di Tim Sukses SBY-Boed ada Majelis Dzikir SBY. Dalam iklannyapun mereka juga menggambarkan kehidupan yang religius. Apakah ini bukan mempolitisasi agama?

Kalau ada penampilan dan keadaan di SBY-Boed yang tidak disukai orang yang taat beragama, jangan menuding agama telah dipolitisasi oleh lawan. Jangan pula salahkan orang menilai. Di era keterbukaan sekarang, apa yang tidak bisa diketahui orang? Semua akan terkuak, walau ditopengi sehebat apapun.

Kalau istri Capres/Cawapres berjilbab, jangan ditafsirkan dengan peragaan kampanye agar umat bersimpati. Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Ibu Uga Wiranto dalam kesehariannya sudah lama berjilbab, sesuai dengan perintah agama. Biarlah masyarakat kita yang cerdas ini menilai.

Agar sama dengan yang lain, haruskah Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Ibu Uga Wiranto membuka jilbabnya? Ini amat naif dan sama dengan memberangus keyakinan warga negara.

Agama dan politik dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Politik harus membuka diri terhadap intervensi wahyu. Inilah politik yang dibimbing oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama dalam Pancasila.

Kalla Berhak Beberkan Hasil Kerjanya

2009-06-21T18:46:00.004+07:00

Selasa 16. of Juni 2009 13:52

Sinar Harapan

Jakarta – Calon presiden (capres) Jusuf Kalla berhak membeberkan hasilnya selama menjadi Wakil Presiden (Wapres) Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, para pembantu presiden, seperti menteri-menteri pun berhak menjelaskan posisi masing-masing atas suatu kebijakan yang diambil pemerintah.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (Jubir Timkamnas) Jusuf Kalla-Wiranto, Lukman Hakiem di Jakarta, Selasa (16/6) pagi, berpendapat hal tersebut merupakan konsekuensi dari pihak yang bertarung sama-sama incumbent. “Jangan ada yang mau menghalang-halangi. Jusuf Kalla berhak untuk mengklaim apa saja yang merupakan kerjanya,” tegas Lukman Hakiem.

Di masa lalu Mr Muhammad Roem melakukan perundingan dengan pemerintah Belanda dan Presiden Soekarno tidak mengklaim hal tersebut sebagai buah kerjanya. Sebaliknya, Soekarno menghormati Mohammad Roem dengan memberi nama hasil perundingan tersebut sebagai Perundingan Roem-Royen.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Henry Kissinger berhasil mendamaikan Arab dengan Israel dan Presiden AS Gerald Ford tidak pernah mau mengklaim hal itu sebagai hasil kerjanya. Henry Kissinger kemudian mendapat nobel perdamian di kemudian hari tanpa protes apa pun dari Gerald Ford.

Lukman Hakiem menjelaskan di era keterbukaan seperti sekarang seseorang perlu mengungkapkan perannya di pemerintahan agar rakyat tahu mana yang kerja, dan mana yang hanya jaga badan. “Tahun 1950-an ketika ekonomi kita bagus, rakyat memuji Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai arsitek kemakmuran waktu itu. Soekarno-Hatta tak melarang orang memuji Soemitro, tidak pula menuduh Soemitro melanggar etika pemerintahan. Kok, sekarang malah ada yang menilai Jusuf Kalla melanggar etika.

Janganlah kita klaim kerja orang kalau kita sendiri tidak bekerja,” ujarnya.Ia mencontohkan, saat memberi penjelasan menyangkut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan langsung tunai (BLT), peran Jusuf Kalla sangat besar. Malah, tak pernah fraksi-fraksi pendukung pemerintah mendapat penjelasan langsung dari presiden. “Bahwa semua setahu presiden, ya harus begitu. Tapi siapa yang bekerja dan memberi gagasan, kan jauh lebih penting,” kata Lukman. (inno jemabut)

Saling Klaim Damai Aceh, Tim JK Minta Kubu SBY Balajar dari Sejarah Roem-Royen

2009-06-21T17:02:00.001+07:00

Senin, 15/06/2009 11:58 WIB
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu

Jakarta - Sejarah mencatat M Roem yang bukan presiden, bukan wakil presiden ataupun bukan perdana menteri, namanya harum diabadikan dalam perjanjian Roem-Royen. Soekarno dan Mohammad Hatta tidak pernah menuding M Roem melanggar etika.Dalam kasus polemik saling klaim dalam keberhasilan perdamaian Aceh, kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diimbau belajar pada sejarah tersebut. Imbauan disampaikan Jubir Timkamnas JK-Wiranto Lukman Hakiem saat berbincang dengan detikcom, Senin (15/6/2009)"Debat siapa yang berjasa dalam mewujudkan perdamaian di Aceh jangan hanya dilihat dari posisi presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Juga jangan mengambil contoh AS sepotong-sepotong," kata Menurut politisi PPP yang menjadi tim sukses JK-Wiranto ini, soal perdamaian Aceh harus dilihat dari beberapa hal. Pertama, yang berkompetisi sekarang presiden incumbent dengan wapres incumbent. Keduanya mempunyai keberhasilan yang bermanfaat bagi pemerintah, negara dan rakyat. Di AS, hal ini tak mungkin terjadi."Di era keterbukaan seperti sekarang ini, amat sah seseorang mengungkapkan peran lebihnya di pemerintahan agar rakyat tahu mana yang kerja, mana yang hanya jaga badan. Kedua, sejarah mencatat M Roem yang bukan presiden, bukan wakil presiden ataupun bukan perdana menteri, namanya harum diabadikan dalam perjanjian Roem-Royen. Soekarno dan Hatta tidak pernah menuding M Roem melanggar etika," paparnya.Lukman menceritakan, pada tahun 1950-an ketika ekonomi Indonesia dalam kondisi sangat bagus, rakyat memuji Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai arsitek kemakmuran waktu itu. Namun hal itu tidak membuat pasangan Soekarno-Hatta marah dan melarang orang memuji Soemitro dengan mengatakan Soemitro melanggar etika pemerintahan. "Ini fakta sejarah yang harus diteladani. Mustahil dan tidak masuk akal, JK akan berkampanye dengan menyatakan 'dalam pemerintahan sekarang, semua itu karena kehebatan SBY'. Proporsional lah dalam melihat masalah, dan jangan sekali-kali melupakan sejarah," pungkasnya.

Propaganda Pilpres Satu Putaran Meneror Rakyat

2009-06-21T16:36:00.002+07:00

Propaganda Pemilu Satu Putaran adalah strategi pemaksaan kehendak dengan meracuni dan menggiring calon pemilih. Kalau dibaca iklan sebuah lembaga survei di media massa, jelas propaganda pilpres satu putaran bukan gerakan umum, bukan gerakan netral demi kepentingan bangsa, tetapi gerakan khusus untuk meneror rakyat. "Kalau tidak, krisis takkan teratasi," bunyi iklan tersebut.

Pilpres satu putaran memang bisa menghemat anggaran. jika mau lebih menghemat dana dan energi, tidak usah bikin pilpres saja karena demokrasi pada dasarnya memang mahal. Sangat tidak logis bicara ekonomis dan efisiensi diranah demokrasi.

JK-Wiranto dan Mega-Prabowo sudah pasti juga ingin menang dalam satu putaran, tetapi caranya dengan bekerja keras menggunakan rasio, berjuang meyakinkan rakyat akan program-program mereka. Tidak dengan cara meneror rakyat dengan issue krisis yang tidak akan selesai.

Propaganda pilpres satu putaran patut diduga diarahkan untuk kemenangan SBY-Boediono. Target satu putaran itu akan dijadikan alat justifikasi oleh tangan-tangan tersembunyi. Hasil pemilu 8 Juli nanti dengan berbagai cara akan disesuaikan dengan target itu. Cara seperti ini mengingatkan kita pada cara-cara Orde Baru memenangkan Golkar, yakni hasil pemilu disesuaikan dengan target yang telah diumumkan.

Pilpres satu putaran sukar direalisasikan kalau disandarkan pada perolehan suara Partai Demokrat (PD) sekitar 20% dalam Pileg 2009. Perolehan suara PD sudah termasuk dukungan untuk SBY karena kampanye PD dan SBY pada pileg lalu sudah semi kampanye Pilpres baginya. Jadi, 20% itu sudah dukungan maksimal. Untuk mencari 30% lagi pada 8 Juli, bukan perkara mudah, kecuali 2 pasangan kandidat yang lain tidak bekerja alias tidur saja.

Adalah tidak mudah bagi SBY merangkul semua pemilih partai yang berkoalisi dengan dia, apalagi PAN dan PKS yang punya pemilih kalangan menengah ke atas yang tidak mudah terkecoh oleh kamuflase politik. Jangan-jangan SBY hanya dapat kendaraan dan sopirnya, tetapi penumpangnya diambil JK-Wiranto dan Mega-Prabowo.

UU Susduk Harus Atur Kehadiran Anggota DPR

2009-02-19T17:16:00.000+07:00

Sumber : sinarharapan.co.id

OlehInno Jemabut

Jakarta-Kehadiran anggota DPR dalam rapat sudah sampai pada tahap memprihatinkan. Meski DPR digaji untuk menyusun undang-undang (UU), rapat-rapat DPR dalam pembahasan RUU selalu sepi.Apalagi memasuki masa kampanye seperti sekarang, sangat sulit menemukan rapat DPR dihadiri setengah dari jumlah anggota komisi atau pansus dalam satu ruang rapat.Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay berpendapat, masalah kehadiran anggota DPR dalam rapat perlu diatur dalam Undang-undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk). “Ketika kehadiran diatur hanya dalam level tata tertib DPR, dengan mudah dapat diakali dan dilanggar. Makanya, harus diangkat ke level UU Susduk, mumpung sekarang UU itu dibahas,” ucap Hadar N Gumay, Jumat (9/1).Tata tertib DPR hanya memberi sanksi kepada anggota yang tidak hadir rapat tiga kali berturut-turut tanpa keterangan yang jelas. Padalah, ada sejumlah anggota DPR yang berbulan-bulan tidak hadir rapat karena izin. Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Irsyad Sudiro mengaku pihaknya tidak berdaya menghadapi persoalan seperti ini. “Bagaimana, ya, mereka juga dapat izin dari pimpinan fraksinya. Yang diatur kan yang tidak ada keterangan dari pimpinan fraksinya,” kata Irsyad.Perlu Dikaji Ke depan, menurut Irsyad, kehadiran anggota harus dibuktikan oleh kehadiran fisik. Semua daftar hadir anggota perlu dipublikasikan, dengan demikian tidak ada upaya manipulasi. Anggota yang melanggar harus dipotong gajinya yang besarnya perlu diatur lebih detail.Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Susduk Lukman Hakiem (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan/FPP) mengatakan usulan memasukkan masalah kehadiran anggota DPR dalam UU tentu sangat baik, tapi harus ada kajian yang mendalam dan komprehensif.Alasannya, usulan tersebut akan terkait dengan jumlah fraksi dan syarat membentuk fraksi di DPR. Selain sebagai anggota salah satu komisi, anggota DPR merangkap anggota alat kelengkapan, anggota pansus, dan ada yang jadi pimpinan fraksi.“Bayangkan kalau komisi, alat kelengkapan, pansus, dan pimpinan bikin rapat pada jam yang sama. Saya sepakat ini diatur kembali,” kata Lukman Hakiem. Menurutnya, jika diatur dalam UU, dasar hukumnya jauh lebih kuat dan anggota DPR bisa berpikir ulang untuk melanggar.“Yang melanggar berarti melanggar undang-undang, ya? Saya sepakat saja, tapi perlu dikaji juga keterkaitannya,” tambah Lukman Hakiem. Ia juga mengusulkan agar tidak semua pengesahan RUU jadi UU dilakukan dalam rapat paripurna DPR. Alasannya, di tingkat komisi dan pansus, pembahasan sudah dilakukan secara mendalam dan ada forum penyampaian padangan mini fraksi. “Jadi, cukup di situ. Kalau ada voting baru dibawa ke paripurna DPR,” tambahnya. Hadar juga berpendapat alasan ketidakhadiran anggota dalam rapat karena berkunjung ke konstituen hendaknya dikaji kembali. Jadwal mengunjungi konstituen, katanya, sudah diatur dengan adanya masa reses. Jika ada alasan mendesak maka anggota DPR harus menggunakan akhir pekan, di luar jam kerja resmi DPR, Senin-Jumat tiap pekan. n

DPR Gelar Rapat Revisi UU 39

2009-02-19T17:07:00.000+07:00

Pakuanraya.com

JAKARTA - Pimpinan DPR yang terdiri dari Ketua DPR dan para pimpinan Fraksi di DPR menggelar rapat konsultasi rencana revisi Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Lukman Hakiem, rapat rencana usulan revisi UU Kementerian Negara ini adalah sebagai tindaklanjut dari usulan yang disampaikan oleh Fraksi PPP dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). ‘’Karena kami memang melihat undang-undang kementerian negara itu berpotensi mengedradasi kementerian koperasi, usaha kecil dan menengah,’’ kata Lukman Hakiem kepada wartawan sebelum masuk ke ruang rapat konsultasi di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, (13/1) kemarin.

Mengingat, jelas Lukman, UU Ketenagakerjaan tidak menempatkan koperasi dan usaha kecil menengah sebagai urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang- Undang Dasar 1945. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PPP, Lukman Hakim Saepuddin, meminta pemerintah untuk meralat UU Kementerian Negara. Menurut Lukman, Fraksi PPP menilai, lolosnya UU Kementerian Negara itu akibat adanya kelalaian administratif dari pemerintah.

Pasalnya sesuai risalah rapat paripurna DPR ke-9 telah mengemuka interupsi dari Aria Bima (FPDIP) dan Lukman Hakiem (FPPP) yang mengusulkan agar urusan pemerintahan terkait koperasi, usaha kecil dan menengah dimasukan kedalam pasal 5 ayat 2 UU kementerian negara.Hal ini dikarenakan koperasi dan usaha kecil menengah masuk dalam ruang lingkup yang disebutkan dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 UUD 45. “Dalam paripurna itu tak satupun anggota DPR dan wakil pemerintah yang menyatakan keberatan atas usul anggota FPDIP dan FPPP,” imbuhnya.Bahkan, lanjutnya, Ketua Pansus RUU Kementerian Negara Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan, RUU tersebut dapat disetujui menjadi UU dengan memberi catatan khusus terhadap apa yang diusulkan FPDIP dan FPPP. Selain itu di bagian akhir Agun menyatakan menerima dengan catatan seperti catatan disampaikan FPDIP dan FPPP.

Sementara itu, tambahnya, sesuai dengan hasil rapat tersebut, ketua DPR Agung Laksono mengambil kesimpulan bahwa RUU Kementerian Negara tetap disahkan dengan memperhatikan catatan-catatan, termasuk melakukan koreksi sesuai dengan usulan yang berkembang.Terhadap kesimpulan Ketua sidang, peserta paripurna menyatakan setuju, oleh karenanya FPPP meminta Menkumham dan mensesneg segera melakukan koreksi perbaikan terhadap UU Kementerian negara, dengan memasukan koperasi dan usaha kecil menengah dalam pasal 5 ayat 2 UU. “Koreksi perbaikan ini diperlukan segera, tidak hanya agar UU Kementerian negara tak bertentangan dengan UUD, tetapi juga agar setiap presiden terpilih menempatkan koperasi dan UKM sebagai pondasi dan pilar utama pengembangan ekonomi rakyat,” jelasnya.=MHD

PPP Jajaki Dukungan ke Sultan

2009-02-19T17:04:00.000+07:00

Jumat, Desember 12th, 2008
Sumber : inilah.com ~ Abdullah Mubarok

INILAH.COM, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan serius menjajaki kemungkinan untuk mengusung Sultan Hamengku Buwono X sebagai capres di Pemilu 2009. Bila terwujud, ini akan melengkapi dukungan politik yang telah diberikan oleh Partai RepublikaN.
Sultan merupakan capres pertama yang akan ‘menjual diri’ di hadapan ‘Forum PPP Mendengar’. Gubernur DI Yogyakarta itu menjadi tokoh politik pertama yang akan memaparkan visi misinya sebagai capres di kantor DPP PPP, Jakarta, pada 12 Desember 2008.
Namun Wakil Ketua Fraksi PPP Lukman Hakiem membantah spekulasi tersebut. Menurutnya, Sultan tampil pertama karena dia telah menyatakan kesediaan.
“Sultan itu hadir sebagai orang pertama, karena ia yang bersedia datang duluan,” kata Lukman saat dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Kamis (11/12).
Capres yang diundang PPP memiliki peluang yang sama dengan Sultan. Seperti Prabowo, Sutiyoso, atau pun Megawati Soekarnoputri.
“Kita belum menentukan kepada siapa kita akan mendukung atau akan mengarah ke mana, hal itu ditentukan sesudah Pileg,” tambahnya

FPPP Usul Kewenangan BK Diperjelas

2008-11-20T21:25:00.003+07:00

Sumber : republika.co.id

JAKARTA-- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan kewenangan Badan Kehormatan (BK) DPR dirumuskan lagi. Wakil Ketua FPPP, Lukman Hakiem, mengatakan, harus ada pemisahan yang tegas antara tindak lanjut pelanggaran etika dan pelanggaran pidana yang diusut oleh BK.''FPPP ingin kewenangan BK dalam suatu kasus harus jelas mana bagian mana pelanggaran etika mana yang pidana.

Jangan BK mencampuradukkan dua hal ini,'' kata Lukman kepada Republika, Selasa (18/11).Usulan perbaikan kewenangan BK masuk dalam pembahasan RUU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPD/DPRD yang saat ini tengah dibahas. Pekan depan, RUU Susduk masuk tahap panitia kerja (panja).

Usulan FPPP mengacu pada langkah BK mengatasi sejumlah anggota DPR yang terlibat kasus. Pada beberapa kasus seperti Al Amin Nasution, Lukman memberi contoh, BK tak perlu datang ke tahanan KPK dan menyelidiki Al Amin. ''Itu sudah ranah hukum biarkan aparat yang bekerja,'' katanya.

Perdebatannya ada pada pelanggaran hukum yang sudah menjadi pelanggaran etika. Menurut Lukman, di titik ini BK harus bisa ambil posisi yang tegas.

Kedudukan DPRD

Di tempat terpisah, DPR 'memanas-manasi' DPRD agar mau lepas dari bayang-bayang pemerintah pusat. Dalam RUU Susduk yang tengah dibahas, masalah DPRD dibawa ke panja karena pemerintah dan DPR belum satu suara soal posisi DPRD.

Pemerintah bersikeras DPRD tetap bagian dari pemerintahan daerah, yang tidak memiliki kekuatan legislasi. Sementara DPR ingin memperkuat peran DPRD. Ketua Pansus RUU Susduk, Ganjar Pranowo, mengatakan, posisi DPRD memang tidak jelas. Itu terbukti dari produk hukum DPRD (peraturan daerah) yang kerap dibatalkan Depdagri. Menurutnya, peraturan legislatif tak bisa dibatalkan oleh eksekutif, apalagi pembatalannya hanya secarik surat edaran Mendagri. Karena masalah ini, kinerja DPRD terus dipermasalahkan. Mereka dianggap tidak mumpuni menjadi legislator. ''Dalam kasus DPRD, pemerintah masih ingin jadi pembina politik dalam negeri,'' kata Ganjar.

Anggota DPRD Kepulauan Riau, Actrice Sharon Manambe, menambahkan, pemerintah pusat selalu menyepelekan peran daerah. DPRD kerap tak dilibatkan dalam pembahasan aturan. ''Orang pusat selalu menyatakan orang daerah tahu apa?'' katanya mengeluh. Ia mengajukan enam usulan di RUU Susduk, di antaranya, DPRD tidak lagi jadi kepanjangan tangan Depdagri, tapi benar-benar menjadi lembaga legislatif, kejelasan status dan kedudukan anggota DPRD apakah masuk pejabat negara atau daerah, meningkatkan kinerja alat kelengkapan DPRD, dan penambahan fungsi perwakilan/representasi DPRD terhadap konstituennya. evy

FPPP Minta Tangguhkan Renovasi Ruang Kerja di DPR

2008-11-14T11:02:00.002+07:00

Sumber :mediaindonesia.com
Penulis : Akhmad Mustain
JAKARTA--MI: Renovasi ruangan kerja Anggota DPR RI dan penggantian lantai toilet serta pembangunan sepuluh ruang kerja baru yang menghabiskan dana Rp 33.469.101.000, sebaiknya ditunda. Karena belum semua anggota Dewan menyetujui, termasuk FPPP. "Kami meminta penundaan hngga akhir November, untuk mengadakan rapat pleno fraksi yang khusus membahas tentang renovasi tersebut," kata Wakil FPPP Lukman Hakiem di Jakarta, Rabu (12/11).

Menurut Lukman, dana renovasi ruang kerja lama dan penggantian lantai toilet memakan biaya Rp. 26.263.848.000 sedangkan sisanya Rp. 7.205.253.000,- untuk membuat ruang kerja baru yang akan digunakan oleh sepuluh tambahan anggota DPR mendatang. Lebih lanjut ia menambahkan, harusnya dengan pencitraan DPR yang semakin menurun perlu dibicarakan urgensi renovasi ruang kerja tersebut. Serta, penangguhan itu dirasa perlu karena pemberitahuan pelaksanaan renovasi tersebut dilakukan pada saat anggota Dewan melakukan kunjungan kerja/kembali ke daerah pemilihannya. "Kalaupun dilanjutkan, saya meminta kepada Sekjen agar ruangan yang ditempati FPPP, lantai 15-16 ditunda hingga awal persidangan II tahun Sidang 2008-2009," tandas Lukman.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Indria Muaja membenarkan adanya renovasi ruang kerja Anggota Dewan. "Pada Senin (11/11) kita, BURT dan Sekjen sudah keliling dan melakukan pengecekan terhadap ruangan yang perlu diperbaiki," ujarnya. Katanya, renovasi itu untuk membuat ruangan/sekat bagi para staf ahli Sekjen maupun staf ahli dari 550 anggota dewan. Mengenai angka yang cukup besar, sudah sesuai dengan grand desain supaya awet sehingga tidak perlu melakukan renovasi berulang kali. "Untuk detail lebih jelasnya anda silahkan tanya Sekjen aja," kilahnya.

Saat dihubungi terpisah, Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengungkapkan bahwa angka tersebut sudah final dan mendapat persetujuan BURT. "Kita akan segera melakukan sosialisasi kapada fraksi-fraksi, terutama FPPP," kata Nining.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widyoko menyatakan bahwa itu adalah semangat untuk menghabiskan anggaran. "Kalau dana itu tidak digunakan akan dikembalikan kepada kas negara, mereka tidak akan mendapat apa-apa," sahutnya. Ia mengharapkan bahwa yang direnovasi memang benar-benar rusak. "Ya bisa saja itu untuk membuat para anggota kerasan berada di kantornya, dimana selama ini mereka jarang sekali datang," kelakarnya. (*/OL-03)

Semua Fraksi Sepakat, Ketua DPR Hanya Juru Bicara

2008-10-30T12:24:00.004+07:00

Sumber : mediaindonesia.com
Penulis : Akhmad Mustain

JAKARTA--MI: Fungsi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini dinilai terlalalu besar. Dalam pembahasan RUU Susduk mayoritas meminta agar Ketua DPR hanya diberi kewengan sebagai pubic speaker. "Rata-rata fraksi memberikan pandangan sama, Ketua DPR hanya sebagai speaker of the house," kata Ketua Rancangan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU Susduk) Ganjar Pranowo di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/10).

Menurut Ganjar, Ketua DPR memang tidak bisa serta-merta mengemukakan pendapat sebelum memperoleh laporan dan konfirmasi dari alat kelengkapan DPR. "Sehingga tidak ada lagi ketua dewan berkomentar sekenanya sebelum bertemu dengan pimpinan komisi," tegas Ganjar.

Semetara itu, Anggota Pansus Susduk dari Fraksi PPP, Lukman Hakiem, menyatakan kalau cuma sebagai public speaker langsung diberikan haknya kepada partai pemenang pemilu, kecuali jika wewenang politik yang diberikan kepada Ketua DPR lebih besar. "Biarlah Ketua DPR mencerminkan pemenang Pemilu," Kata Hakiem. Oleh karena itu, kata Hakiem, sebagai speaker dia tetap harus mempunyai dukungan politik dari mayoritas anggota. "Jadi sebaiknya tidak dipilih secara langsung, tapi melalui mufakat didasarkan pada perimbangan jumlah perolehan kursi di DPR," tutur Hakiem.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto yang juga hadir dalam rapat tersebut mengemukakan penentuan Ketua DPR berdasarkan pada urutan perolehan kursi untuk memberikan penghargaan kepada parpol yang memperoleh kursi. "Hal ini positif bagi terwujudnya persaingan yang positif," ujar Mardiyanto. Makanya, kata Mardiyanto, tidak perlu melakukan pemilihan langsung terhadap kandidat untuk ketua DPR, tapi sebaiknya mekanisme pemilihannya dilakukan dengan musywarah mufakat.

Nada berbeda dilontarkan oleh anggota Pansus lainnya dari FPKS, Fachri Hamzah, meskipun hanya public speaker, tetap harus punya kemampuan manajerial. "Jangan dewan dibiarkan liar tanpa kendali, harus tetap ada mekanisme pemilihan untuk mendapatkan individu terbaik, karena DPR bukan hanya fungsi speaker tapi juga manajerial," tandas Fachri. "Figur pemimpin sangat penting, sangat memengaruhi kinerja kita, gagasan yang baik, karena saat ini sistem demokrasi murni dimana individu yang lebih dinilai dan inilah yang harus diunggulkan," tuturnya.

Dalam kesimpulan akhirnya, Ganjar akan membawa kalusul yang berkaitan dengan pimpinan DPR dipilih menurut perolehan suara, juga hal teknis seperti adanya nominasi atau tidak akan dibahas ke Panja. Selain itu, Ganjar berujar, akan menyerahkan tentang fungsi pimpinan sebagai speaker saja atau diberi kewenangan lebih luas, juga akan dibahas di panja dengan catatan adanya kesepakatan dalam pertemuan di 'Kopo', bahwa fungsi pimpinan hanya sebagai speaker, peran ini ada pada anggota DPR. (*/OL-03)

2008-10-24T10:15:00.001+07:00

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA
Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, Selasa, 21 Oktober 2008
Oleh Juru Bicara Fraksi PPP DPR RI : Lukman Hakiem
No Anggota : A-31

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang Kami Hormati Pimpinan Sidang,
Yang Kami Hormati Menteri Sekretaris Negara RI,
Yang Kami Hormati Menteri Hukum dan HAM RI,
Yang Kami Hormati Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI,
Yang Kami Hormati Rekan-rekan Anggota Dewan,
Dan Hadirin yang berbahagia,

Marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena atas izin Allah subhanahu wata’ala kita semua dapat menghadiri dan mengikuti Pembicaraan Tingkat II mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat ridha Allah dan syafa’at rasul-Nya di akhirat nanti.

Sidang yang terhormat,

Setelah lebih dari tiga tahun dibahas, pada hari ini kita akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara ini. Lamanya pembahasan menunjukkan tingginya tingkat kepentingan sekaligus tingkat kegentingan RUU ini.

Tingginya tingkat kepentingan bisa difahami dari kenyataan bahwa setelah 63 tahun Indonesia merdeka, baru hari ini kita akan memiliki Undang-undang tentang Kementerian Negara. Tingginya tingkat kegentingan, sangat terasa di awal proses pembahasan. Ketika itu, ada beberapa anggota kabinet yang kuatir RUU ini akan melikuidasi kementerian yang mereka pimpin. Padahal RUU tentang Kementerian Negara, sebagai RUU usul DPR, disusun semata-mata karena kepatuhan kita kepada Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa ”pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.”

Akibat situasi itu, jika hari ini kita bersepakat mengesahkan RUU ini, maka inilah RUU yang amat sangat kompromistis!

Dengan RUU ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia akan lebih tertata rapi. Sebab, semua lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945, yakni MPR, DPR, DPD, KPU, Bank Indonesia, BPK, MA, KY, dan MK telah diatur dalam dan dengan undang-undang tersendiri. Bahkan, pemerintahan desa dan pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, telah dan akan diatur dalam suatu undang-undang tertentu.

Adanya UU yang khusus mengatur lembaga-lembaga negara tersebut membuktikan negara ini adalah negara hukum, negara yang berbasis pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Fraksi PPP mencatat, meskipun RUU lahir dari banyak sekali kompormi politik, nilai limpah RUU ini terletak pada paling sedikit dua hal. Pertama, pembatasan jumlah kementerian negara yang dapat dibentuk oleh presiden. Pasal 15 RUU menyatakan jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 menteri. Kedua, penegasan pada Pasal 19 mengenai perlunya pertimbangan DPR dalam pengubahan kementerian sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian.

Fraksi PPP menyambut baik lahirnya dua pasal itu mengingat setiap pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian (sesungguhnya juga dalam hal pembentukan) pada dirinya menyangkut langsung anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sidang yang terhormat,

Fraksi PPP menekankan pentingnya sikap dan jiwa kenegarawanan bagi seorang menteri, selain syarat-syarat bertakwa, memiliki integritas dan kepribadian yang baik, memiliki pengalaman kepemimpinan, dan mampu bekerja sama sebagai pembantu presiden.

Setiap menteri harus loyal kepada negara. Loyalitas kepada negara harus utuh dan menyeluruh, serta tidak dapat dipecah kepada kepentingan pribadi, partai atau golongan. Sudah selayaknya setiap menteri mencurahkan sepenuhnya waktu, tenaga, dan pikirannya kepada kepentingan negara dan rakyat. Semangat ini akan akan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, partai, dan atau golongan.

Dalam kaitanya dengan hal ini, Fraksi PPP mengingatkan agar dalam mengangkat para menterinya, Presiden menghindari sikap yang mempertentangkan orang partai dengan orang bukan partai. Cara-cara mempertentangkan orang partai dengan orang bukan partai, disertai pembentukan opini publik untuk bersikap antipati terhadap partai politik adalah cara-cara yang secara sistematis telah dikembangkan oleh rezim Orde Baru dan telah mengakibatkan terpasungnya kedaulatan rakyat selama lebih dari tiga puluh tahun.

Para menteri dapat direkrut dari berbagai sumber yang tersedia: partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, pengusaha, birokrat, dan sebagainya. Akan tetapi, ketika seseorang telah menjadi menteri, dari mana pun dia bersumber, dia harus menomorsatukan kepentingan negara dan bangsa. Karena itulah, yang sangat penting dalam rekrutmen para menteri adalah integritas dan kepribadian yang baik.

Mengakhiri pendapat ini, marilah kira simak dan renungkan kembali kalimat-kalimat dalam Penjelasan UUD 1945 yang meskipun sudah dihapus tetapi tetap terasa kedalaman maknanya. “Menteri-menteri negara bukan pegawai biasa. Meskipun kedudukan menteri negara tergantung dari pada presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvor executif) dalam praktik. Sebagai pemimpin departemen, menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan itu, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya. Memang yang dimaksudkan ialah, para menteri itu pemimpin-pemimpin negara.”

Dapat ditambahkan, para menteri itu bukan sekadar pemimpin-pemimpin organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan lain-lain. Mereka, utamanya adalah pemimpin-pemimpin negara. Begitulah para pendahulu kita meninggikan derajat para menteri.

Dengan mempertimbangkan semua hal yang dikemukakan di atas sambil bertawakkal kepada Allah subhanahu wata’ala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Kementerian Negara disyahkan menjadi Undang-undang tentang Kementerian Negara. Semoga Allah subhanahu wata’ala. memberikan rahmat dan ridla-Nya sehingga undang-undang ini bermanfaat bagi rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas perhatian pa subhanahu wata’ala para Menteri, Pimpinan dan Anggota Dewan, para wartawan serta hadirin yang terhormat, saya ucapkan terima kasih.

Billahittaufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.